Thursday, July 9, 2026
Home Blog Page 376

Akai Luncurkan MPC One G2 dan Key 37 G2 dengan Performa Lebih Tangguh

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Kedua perangkat produksi musik andalan Akai, MPC One dan Key 37, kini hadir dalam versi terbaru yang jauh lebih kuat. Dengan peningkatan signifikan pada spesifikasi hardware dan software, kedua alat ini kini mampu menangani proyek musik yang lebih kompleks tanpa kompromi pada kecepatan atau stabilitas.

MPC One G2 dan Key 37 G2 dilengkapi prosesor 8-core terbaru, meningkatkan daya pemrosesan hingga tiga kali lipat dibanding generasi sebelumnya. Kapasitas RAM pun dinaikkan dari 2GB menjadi 4GB, sementara penyimpanan internal melonjak dari 32GB menjadi 64GB. Hasilnya? Waktu muat proyek menjadi jauh lebih cepat, kemampuan menangani banyak instrumen virtual naik dari delapan menjadi 32, dan jumlah track stereo paralel meningkat dari delapan menjadi 16—jumlah yang cukup untuk membangun lagu utuh tanpa perlu beralih ke DAW.

Kedua perangkat menjalankan sistem operasi MPC 3.9 terbaru, yang menyediakan antarmuka linear arranger lengkap, alur kerja pengaturan yang lebih luas, dan mesin sintetis baru yang memungkinkan pencipta musik membangun komposisi utuh secara mandiri. Layar sentuh warna 7 inci memudahkan navigasi dan kontrol secara intuitif, sementara konektivitas USB-C memungkinkan integrasi mulus dengan berbagai DAW di komputer, sekaligus berfungsi sebagai saluran perekaman audio langsung dari sumber eksternal seperti ponsel, tablet, atau bahkan phonograph.

Tak hanya itu, kedua perangkat sudah dilengkapi paket perangkat lunak lengkap sejak keluar kotak, termasuk akses gratis ke virtual instrument Analog Dreams dari Native Instruments. Integrasi ini semakin diperkuat setelah Native Instruments resmi bergabung di bawah naungan yang sama dengan Akai, membuka jalan bagi kolaborasi konten lebih dalam di masa depan.

MPC One G2 dijual seharga $800, sementara Key 37 G2 dengan keyboard 37 tombol berharga $1.000. Perbedaan utama antar keduanya terletak pada fungsionalitas: MPC One G2 ideal untuk produser beat berbasis sampel, sementara Key 37 G2 menjadi pilihan sempurna bagi penulis lagu tradisional yang menginginkan kontrol fisik atas melodi dan akor. Keduanya kini tersedia secara global, menawarkan pengalaman produksi musik yang lebih cepat, lebih dalam, dan lebih bebas—tanpa harus bergantung pada komputer.

BGN Revisi Kriteria Penerima MBG demi Efisiensi Anggaran

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional tengah menyusun ulang kriteria penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data riil. Tujuannya: memastikan bantuan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan, sekaligus menyesuaikan anggaran dengan kondisi fiskal negara.

Sebelumnya, program yang menyediakan makanan bergizi untuk ibu hamil, menyusui, dan balita ini mengandalkan indikator desil—pembagian populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan—sebagai acuan utama. Namun, menurut Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, pendekatan itu kini akan diperkaya dengan tiga parameter baru: kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pangan bergizi.

“Desil hanya salah satu indikator. Kami sedang meramu formula yang lebih komprehensif,” ujar Arumsari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026). “Jika suatu wilayah memiliki angka stunting tinggi, akses pangan terbatas, dan pendapatan keluarga di bawah garis kemampuan, maka itulah prioritas utama kami.”

Kajian ini dilakukan di tengah evaluasi menyeluruh terhadap asumsi jumlah penerima manfaat MBG tahun 2027 yang saat ini masih berdasarkan angka 81 juta orang. Angka itu, menurut BGN, dinilai terlalu besar dan tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. “Kami tidak ingin anggaran terbuang karena penargetan yang terlalu luas. Yang penting adalah ketepatan, bukan jumlah,” tegasnya.

Proses penyusunan formula baru ini akan melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan, mengingat rencana anggaran MBG untuk tahun depan masih dalam tahap finalisasi. BGN juga menekankan bahwa keputusan akhir belum diambil, dan semua data sedang dalam proses pengolahan mendalam, termasuk analisis spasial terhadap daerah-daerah dengan beban gizi tertinggi.

Langkah ini merupakan respons terhadap kritik yang muncul sejak awal pelaksanaan MBG, terutama terkait efisiensi dan distribusi yang tidak merata. Beberapa laporan menunjukkan bahwa di sejumlah daerah, bantuan justru dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi masih mampu, sementara keluarga miskin di daerah terpencil justru kesulitan mengaksesnya.

Dengan pendekatan baru ini, BGN berharap bisa memperkuat akuntabilitas program sekaligus memperbesar dampaknya. “Kami ingin setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan—bukan yang paling mudah dijangkau,” ujar Arumsari.

Kajian ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program sosial secara sistematis, menghindari duplikasi dan pemborosan. Dalam waktu dekat, BGN akan mengumumkan hasil uji coba piloting di beberapa kabupaten prioritas, sebagai dasar untuk penerapan nasional pada tahun anggaran 2027.

Trump Marah, Sebut Kritikus MoU AS-Iran “Bodoh”

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Presiden Donald Trump membalas keras kritik terhadap kesepakatan damai AS-Iran dengan menyebut para pengkritiknya sebagai “orang bodoh”. Pernyataan itu dilontarkannya tak lama setelah ia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Iran, yang dianggap sebagai lompatan besar dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Timur Tengah yang memanas sejak Februari 2026.

Dalam unggahan di media sosial, Trump menyerang kritikus yang menganggap kesepakatan itu terlalu menguntungkan Teheran. “Orang-orang bodoh ini, yang mengira saya belum cukup keras terhadap Iran, padahal pasar saham mencatat rekor tertinggi dan harga minyak justru anjlok—mereka cemburu, jahat, atau memang tidak tahu apa-apa,” tulisnya.

MoU yang ditandatangani bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian berisi 14 poin utama. Di dalamnya, AS berkomitmen mencabut sanksi minyak yang selama ini memukul perekonomian Iran. Selain itu, jika perundingan lanjutan soal program nuklir Iran berbuah kesepakatan akhir, Washington akan memfasilitasi dana rekonstruksi senilai US$300 miliar (Rp5.342 triliun), yang didukung oleh negara-negara kawasan.

Sebagai imbalannya, Iran setuju mengurangi cadangan uranium yang diperkaya—kemungkinan melalui proses “down-blending”—di bawah pengawasan ketat PBB. Kedua belah pihak juga diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan perundingan teknis demi menghentikan perang secara resmi.

Namun, respons di dalam AS jauh dari seragam. Media-media utama, termasuk MS NOW dan Wall Street Journal, mempertanyakan kebijakan Trump. “Gedung Putih menyetujui gencatan senjata yang tidak mencapai tujuan awal, tapi memberi konsesi finansial besar kepada Teheran,” tulis MS NOW. Fox News, yang biasanya bersikap ramah terhadap Trump, justru mengutip analis yang menyatakan Iran “mendapat keuntungan tanpa harus menghentikan program nuklirnya secara nyata.”

Wall Street Journal menyebut kesepakatan ini sebagai “pertaruhan kebijakan luar negeri terbesar dalam masa jabatan kedua Trump,” dan memperingatkan bahwa presiden akan menghadapi perlawanan sengit dari kelompok garis keras yang menilai ia “menyerahkan terlalu banyak demi sedikit imbalan.”

Sementara itu, Iran menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak mencakup pembatasan terhadap rudal balistik—sebuah poin yang sebelumnya menjadi titik tumpu ketegangan. Presiden Pezeshkian menyebut MoU sebagai “langkah berani menuju stabilitas regional,” sementara China dan Rusia menyambut positif inisiatif diplomatik itu.

Trump, yang sebelumnya dikenal sebagai penentang keras kesepakatan nuklir Iran di era Obama, kini menghadapi tekanan dari dalam partainya sendiri. Ia menolak tegas tuduhan bahwa ia “dipermainkan” oleh Iran. “Mereka yang bilang begitu tidak mengerti politik global,” tegasnya. “Ini bukan kekalahan. Ini adalah kemenangan strategis yang akan menyelamatkan nyawa ribuan orang.”

Dengan MoU ini, dunia menyaksikan perubahan dramatis dalam kebijakan luar negeri AS—dari retorika konfrontatif menuju diplomasi yang penuh risiko, dan Trump memilih untuk tidak mundur dari kritik, melainkan menyerangnya langsung.

Libanon Tegaskan Negosiasi Damai Tanpa Campur Tangan Asing

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Presiden Libanon Joseph Aoun menegaskan bahwa setiap upaya menyelesaikan konflik dengan Israel akan dilakukan sepenuhnya berdasarkan kedaulatan nasional, tanpa terikat pada kesepakatan pihak ketiga—meskipun Iran dan Amerika Serikat tengah merundingkan gencatan senjata regional yang mencakup Libanon.

Dalam pertemuan dengan delegasi uskup Maronit dari diaspora pada Kamis, 18 Juni 2026, Aoun menekankan bahwa Beirut memiliki “jalur independen” dalam negosiasi dengan Tel Aviv. “Kami tidak mengorbankan kedaulatan kami demi kepentingan aktor eksternal,” ujarnya, menegaskan bahwa keputusan akhir tentang gencatan senjata, batas wilayah, dan keamanan perbatasan tetap berada di tangan pemerintah Libanon.

Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang semakin kompleks. Sejak April, Beirut dan Tel Aviv telah menjalani pembicaraan langsung untuk mengakhiri permusuhan yang memicu serangan balas-membalas antara militer Israel dan Hizbullah. Konflik ini memburuk setelah Hizbullah melancarkan serangan roket pada 2 Maret sebagai respons atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan AS-Israel. Israel kemudian membalas dengan serangan udara dan invasi darat di Libanon Selatan, menewaskan lebih dari 3.800 orang.

Meskipun kesepakatan damai antara Iran dan AS—yang dikonfirmasi oleh Swiss pada Senin lalu—secara eksplisit menyertakan Libanon sebagai pihak yang terdampak, Aoun bersikeras bahwa keterlibatan Teheran atau Washington tidak mengikat kebijakan Beirut. “Kami menerima dukungan, tapi tidak menerima pengaruh,” tegasnya. Ia menekankan bahwa Libanon, sebagai negara demokratis, berhak menentukan nasibnya sendiri, terlepas dari tekanan atau kepentingan besar di kawasan.

Sementara itu, Hizbullah, yang tetap menjadi kekuatan militer de facto di Libanon, menyambut baik upaya Iran untuk memasukkan Libanon ke dalam pembicaraan AS-Iran. Namun, kelompok ini tetap menolak setiap bentuk negosiasi langsung antara pemerintah Libanon dan Israel, menganggapnya sebagai upaya untuk melemahkan senjata mereka dan menghapuskan peran mereka dalam perlawanan.

Meski tingkat kekerasan telah mereda sejak wacana kesepakatan damai muncul, serangan Israel masih terjadi. Pada Rabu lalu, serangan udara di Libanon Selatan menewaskan lima warga sipil, menunjukkan bahwa gencatan senjata belum sepenuhnya terwujud.

Aoun optimistis bahwa putaran kelima negosiasi—yang dijadwalkan minggu depan—akan berjalan lebih konstruktif, terutama setelah AS menunjukkan respons positif terhadap permintaan Libanon untuk tetap menjadi pihak otonom dalam proses perdamaian. “Kami meyakinkan rakyat kami: tidak ada yang bisa mengikat kami. Penyelesaian ini adalah milik kami,” ucapnya.

Dengan posisi yang jelas ini, Libanon berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan akan perdamaian dan tekad untuk tidak menjadi boneka dalam permainan kekuatan regional. Di tengah gesekan antara kepentingan besar, Beirut berdiri—dengan hati-hati, tapi tegas—sebagai negara yang menolak menjadi korban, bukan mitra.

Konflik Israel-Hizbullah Hancurkan Ribuan Bangunan di Lebanon

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Serangan udara Israel di Lebanon selatan telah menimbulkan kehancuran masif, dengan lebih dari 68.000 unit rumah dan fasilitas publik rusak atau luluh lantak sejak 2 Maret hingga 17 Mei 2026. Data dari Dewan Nasional untuk Penelitian Ilmiah Lebanon (CNRS) menunjukkan bahwa kawasan selatan, termasuk kota bersejarah Tyre, menjadi sasaran utama—di mana rumah sakit seperti Jabal Amel, sekolah, dan situs warisan dunia UNESCO ikut terdampak parah.

Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkirakan kerugian fisik di wilayah Beirut dan sekitarnya mencapai minimal USD 365 juta, sementara lebih dari 1,2 juta warga Lebanon terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat eskalasi konflik dengan kelompok Hizbullah. Serangan udara yang berkelanjutan tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga mengguncang fondasi kehidupan sosial dan ekonomi di negara yang sudah lama terpuruk oleh krisis multidimensi.

Di Tyre, reruntuhan bangunan bersejarah yang pernah menjadi simbol ketahanan budaya kini menjadi pemandangan sehari-hari. Warga yang bertahan mengaku hidup dalam ketakutan konstan, dengan jalan-jalan yang dipenuhi puing dan listrik yang tak kunjung menyala. Pusat kesehatan yang masih beroperasi kewalahan menangani luka-luka akibat serangan, sementara pasokan obat-obatan dan air bersih semakin menipis.

Internasional pun bersuara. PBB mendesak gencatan senjata segera, sementara negara-negara tetangga mengecam serangan yang dianggap melanggar hukum humaniter. Namun, hingga kini, tidak ada tanda-tanda penurunan intensitas serangan dari pihak Israel, yang tetap menegaskan bahwa target mereka adalah infrastruktur militer Hizbullah—meski korban sipil terus berjatuhan.

Lebanon, yang belum pulih dari krisis ekonomi dan politik bertahun-tahun, kini menghadapi bencana baru yang bisa menghapuskan jejak-jejak pemulihan terakhirnya. Di tengah keheningan malam yang terus diguncang ledakan, ribuan keluarga hanya bisa berdoa—bukan untuk kemenangan, tapi untuk bertahan hidup satu hari lagi.

Perpusnas Minta Tambahan Anggaran Rp357 Miliar untuk Selamatkan Literasi Nasional

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Komisi X DPR RI menilai pagu awal Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk Tahun Anggaran 2027 jauh dari cukup untuk mendukung program literasi nasional yang strategis. Menanggapi kekhawatiran ini, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengajukan revisi usulan anggaran sebesar Rp357,77 miliar, sehingga total permintaan dana menjadi Rp725,50 miliar.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran saat ini berisiko menghambat pencapaian visi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. “Penguatan anggaran untuk Perpusnas bukan sekadar kebutuhan teknis, tapi keharusan moral untuk menjaga peradaban bangsa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Dukungan politik dari DPR ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga yang menjadi pusat penyebaran pengetahuan nasional itu perlu segera diperkuat. Perpusnas menekankan bahwa dana tambahan akan digunakan untuk memperluas akses layanan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mempercepat transformasi digital perpustakaan, melestarikan khazanah budaya nusantara, serta memperkuat jaringan kerja sama dengan perpustakaan daerah dan sekolah-sekolah.

Aminudin menjelaskan, sebelumnya anggaran yang dialokasikan tidak mampu menopang program-program prioritas yang telah dirancang sejak tahun lalu. “Kami tidak bisa lagi menunda. Tanpa suntikan dana ini, ribuan titik layanan perpustakaan di pelosok akan terhenti, dan generasi muda kehilangan akses ke sumber pengetahuan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka,” katanya.

Permintaan ini telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai tindak lanjut dari pembahasan bersama Komisi X DPR RI. Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan strategis: memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur fisik atau membangun fondasi intelektual bangsa melalui literasi.

Dengan anggaran yang memadai, Perpusnas berjanji akan menjadikan perpustakaan bukan sekadar gedung berisi buku, tapi pusat kecerdasan kolektif yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan Indonesia.

Prabowo Tegaskan Bank BUMN Harus Jadi Darah Perekonomian Rakyat

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bank-bank milik negara bukan sekadar lembaga keuangan yang berorientasi laba, tapi harus menjadi napas kehidupan ekonomi rakyat kecil. Dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Presiden mengumpulkan seluruh komisaris dan direksi lima bank BUMN terbesar—BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI—forum langka yang menandai tekad pemerintah mengarahkan perbankan nasional ke arah yang lebih inklusif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa arahan Presiden jelas dan tegas: bank-bank himbara tidak boleh lagi memprioritaskan keuntungan semata. “Presiden menekankan, perbankan adalah darah dari perekonomian kita. Jika darahnya kental hanya untuk korporasi besar, maka tubuh ekonomi kita akan kekurangan oksigen,” ujar Rosan usai pertemuan.

Prabowo menyoroti ketimpangan suku bunga yang kerap merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia memerintahkan agar bunga pinjaman untuk UMKM tidak hanya disamakan dengan korporasi, tetapi justru harus lebih rendah. “Jangan sampai usaha kecil yang jadi tulang punggung ekonomi nasional justru diperas oleh biaya pinjaman yang lebih tinggi. Ini tidak adil, dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Rosan menirukan perintah Presiden.

Selain itu, Presiden juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Ia meminta manajemen bank BUMN menjaga stabilitas keuangan tanpa mengorbankan akses permodalan bagi masyarakat luas. “Bank BUMN harus menjadi garda depan dalam menjangkau daerah terpencil, pelaku usaha rumahan, dan sektor produktif yang selama ini terpinggirkan,” tambah Rosan.

Pertemuan ini digelar di tengah dinamika ekonomi nasional yang masih menunggu dampak kebijakan moneter terbaru dari Bank Indonesia. Namun, Presiden menegaskan bahwa peran bank BUMN tidak bisa ditunda atau dikompromikan demi kepentingan jangka pendek. “Ini bukan soal angka di laporan keuangan, tapi soal keberlangsungan hidup jutaan keluarga Indonesia,” kata Rosan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara harus dipertahankan dengan integritas, bukan hanya profitabilitas. Ia meminta seluruh direksi dan komisaris untuk menjadi teladan dalam tata kelola, transparansi, dan pelayanan publik.

Pertemuan berlangsung selama lebih dari dua jam, dihadiri oleh seluruh pimpinan tertinggi lima bank BUMN. Tak ada rencana perombakan direksi seperti spekulasi sebelumnya, tetapi ada sinyal kuat bahwa evaluasi kinerja akan berfokus pada indikator inklusivitas—bukan hanya laba bersih atau pertumbuhan aset.

Dengan arahan ini, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menempatkan bank BUMN bukan sebagai entitas bisnis biasa, melainkan sebagai alat strategis untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, kebijakan perbankan nasional secara eksplisit diarahkan bukan untuk memperkaya pemegang saham, tapi untuk memperkuat daya tahan ekonomi rakyat.

Dasco Janjikan Perlindungan Karyawan Hotel Sultan

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa nasib ratusan karyawan Hotel Sultan akan menjadi prioritas dalam koordinasi mendesak dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pernyataan itu disampaikan usai eksekusi fisik aset hotel ikonik di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, yang resmi diserahkan kepada pemerintah melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Saya akan segera berkoordinasi dengan Kemensetneg untuk memastikan bahwa para pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya di hotel ini tidak ditinggalkan,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6/2026).

Dasco, yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menekankan bahwa pengelolaan baru Hotel Sultan—yang kini berada di bawah naungan Kemensetneg—harus mempertahankan prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan sosial. Ia menilai, para karyawan yang bekerja di bagian front office, housekeeping, F&B, hingga keamanan bukan sekadar tenaga kerja, melainkan bagian dari sejarah dan identitas bangsa yang ikut menjaga marwah bangunan bersejarah itu selama puluhan tahun.

“Mereka bukan hanya pegawai. Mereka adalah bagian dari keluarga besar Hotel Sultan. Pengelolaan baru harus memberi ruang, bukan mengusir,” tegasnya.

Pernyataan Dasco muncul di tengah kekhawatiran luas di masyarakat setelah eksekusi berlangsung ricuh, dengan 119 orang ditangkap dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat bentrokan antara massa yang menolak pengambilalihan aset dan aparat keamanan. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa data lengkap mengenai karyawan, penghuni apartemen The Suites Residences, hingga aset fisik hotel sedang diinventarisasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak sipil.

Meski pihak GBK menyatakan tidak akan memberikan ganti rugi kepada tamu yang sudah memesan kamar, Dasco menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja lokal harus menjadi prioritas utama. Ia menilai, keberlanjutan operasional hotel tidak boleh dibangun di atas pengabaian hak-hak dasar buruh.

“Kita bisa mengelola aset negara dengan efisien, tapi tidak boleh melupakan nilai kemanusiaan di baliknya,” katanya.

Kemensetneg sendiri hingga kini belum mengumumkan rencana konkret terkait pengelolaan Hotel Sultan, namun sumber di lingkaran kementerian mengonfirmasi bahwa tim teknis sedang menyusun skema transisi yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Dasco berharap, dalam waktu dekat, pihaknya bisa menggelar pertemuan terbuka bersama perwakilan karyawan, Kemensetneg, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. “Ini bukan soal aset. Ini soal kehormatan,” pungkasnya.

Kemendagri Dorong SP2D Online Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Kementerian Dalam Negeri terus mempercepat penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai tulang punggung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi inti pembahasan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang digelar di Jakarta, Rabu (17/6), melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan bahwa SP2D Online bukan sekadar alat teknis, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara digital. “Kita bertemu hari ini bukan hanya untuk berdiskusi, tapi mencari solusi nyata agar elektronifikasi transaksi pemerintah daerah benar-benar berjalan cepat dan menyeluruh,” ujar Fatoni saat membuka rakor.

Ia menjelaskan, sistem SP2D Online secara langsung mempercepat proses pencairan anggaran, sekaligus menjadi pilar utama dalam ekosistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Dengan demikian, setiap transaksi keuangan daerah dapat dilacak secara real-time, mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan efisiensi belanja publik.

Fatoni mengapresiasi komitmen sejumlah pemerintah daerah dan BPD yang telah mulai menerapkan SP2D Online. Namun, ia menekankan bahwa percepatan ini memerlukan sinergi lebih kuat dengan regulator. Karena itu, OJK hadir dalam rakor bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan panduan teknis dan regulasi.

“Kehadiran OJK di sini adalah untuk memberi arahan konkret: bagaimana kita mempercepat implementasi ini tanpa melanggar prinsip kehati-hatian perbankan,” tambahnya.

Fatoni juga menegaskan bahwa pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) harus sepenuhnya mengacu pada kerangka hukum nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pemilihan bank pengelola RKUD, lanjutnya, tidak boleh didasarkan pada pertimbangan politik atau koneksi, melainkan pada kriteria objektif: reputasi, kesehatan keuangan bank, kualitas layanan, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Di sisi lain, perwakilan OJK, Aprianus John Risnad, menyatakan bahwa digitalisasi keuangan daerah adalah bagian tak terpisahkan dari agenda nasional transformasi ekonomi. “ETPD bukan sekadar tren teknologi, tapi kebutuhan sistemik untuk memperkuat fiskal daerah dan mencegah kebocoran anggaran,” ujarnya.

John menekankan peran sentral BPD sebagai garda terdepan dalam transformasi ini. OJK, kata dia, sedang mendorong penguatan kapasitas BPD melalui peningkatan modal, modernisasi sistem TI, penguatan manajemen risiko digital, serta pengembangan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperluas jangkauan layanan. “Kami sudah siapkan indikator maturitas digital. BPD diminta mengukur dirinya sendiri, bukan menunggu instruksi,” tegasnya.

Rakor ini menandai langkah kolektif menuju sistem keuangan daerah yang tidak hanya modern, tetapi juga resilient—di mana setiap rupiah anggaran publik mengalir dengan efisien, tercatat secara digital, dan dapat dipertanggungjawabkan hingga ke tingkat terendah.

Pemerintah Hentikan Insentif Rp6 Juta, Penghematan Capai Triliunan

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Setelah pemerintah resmi menghentikan insentif sebesar Rp6 juta per bulan bagi para penerima manfaat program Bantuan Gaji Negeri (BGN), angka penghematan anggaran mencapai triliunan rupiah dalam waktu singkat. Kebijakan ini, yang mulai berlaku efektif pada awal bulan ini, bertujuan untuk menyehatkan fiskal negara di tengah tekanan inflasi dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur strategis.

Insentif yang selama ini diberikan kepada sekitar 1,2 juta penerima—terutama pegawai swasta di sektor padat karya dan UMKM yang terdampak pandemi—telah mengalirkan dana hingga Rp7,2 triliun per tahun dari APBN. Dengan penghentian mendadak ini, pemerintah memperkirakan penghematan tahunan mencapai lebih dari Rp7,5 triliun, termasuk efek penyesuaian administratif dan pengurangan beban subsidi tidak langsung.

Kementerian Keuangan menegaskan, keputusan ini bukanlah bentuk pengurangan perlindungan sosial, melainkan restrukturisasi prioritas. Dana yang dialihkan akan dialokasikan ke program penguatan ketahanan pangan, subsidi energi terbarukan, dan bantuan langsung tunai yang lebih terarah bagi kelompok paling rentan. “Kita tidak menghapus bantuan, tapi memperbaiki mekanismenya agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Direktur Jenderal Anggaran, yang menjabat saat ini.

Sejumlah pakar ekonomi menyambut positif langkah ini. Menurut peneliti dari LPEM FEB UI, kebijakan ini mencerminkan transisi dari pendekatan “bantuan sementara” menuju “pemberdayaan struktural.” “Insentif gaji memang penting di masa darurat, tapi jika dibiarkan terus-menerus tanpa jalan keluar, justru menunda reformasi ekonomi yang lebih mendasar,” katanya.

Namun, tidak semua pihak setuju. Serikat buruh dan asosiasi UMKM mengkhawatirkan dampak sosial terhadap keluarga pekerja berpenghasilan rendah yang belum sepenuhnya pulih dari guncangan ekonomi pasca-pandemi. Mereka meminta pemerintah segera mengganti insentif tersebut dengan program pelatihan keterampilan dan akses pembiayaan murah, bukan sekadar menghentikannya tanpa alternatif.

Pemerintah menanggapi dengan menjanjikan koordinasi intensif antar-kementerian untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Program Kartu Prakerja akan diperluas cakupannya, sementara pinjaman ultra-mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) akan ditingkatkan kapasitasnya hingga 40% dalam tiga bulan ke depan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengabaikan keadilan sosial—sebuah keseimbangan yang kini menjadi ujian utama dalam membangun ekonomi pasca-krisis.

1...375376377...3,646Page 376 of 3,646

Berita Terkini

All

Wasit Kontroversial Jadi Sorotan Usai Mesir Kalah dari Argentina di Piala Dunia 2026

Olah Raga Redaksi -
Sumbawanews.com,- Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Mesir dan Argentina yang berakhir 2-3 memicu kemarahan besar dari tim dan federasi sepak bola...

Yuran Fernandes Resmi Bergabung Persebaya dengan Kontrak Jangka Panjang

Olah Raga Redaksi -
Sumbawanews.com,- Persebaya Surabaya resmi mengumumkan kedatangan Yuran Fernandes, bek asal Tanjung Verde, yang menandatangani kontrak multiyears menjelang dimulainya kompetisi Super League 2026-2027. Pemain yang...

Mesir Resmi Komplain ke FIFA Usai Kalah Kontroversial dari Argentina

Olah Raga Redaksi -
Sumbawanews.com,- Timnas Mesir mengajukan keluhan resmi kepada FIFA terkait sejumlah keputusan wasit dalam laga 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Argentina yang berakhir 3-2...

Perempat Final Piala Dunia 2026: Juara Dunia Bertemu Kuda Hitam

Olah Raga Redaksi -
Sumbawanews.com,- Jumat, 10 Juli 2026 pukul 03:00 WIB, Prancis akan bertemu Maroko di Boston Stadium dalam laga perempat final Piala Dunia 2026, memicu bentrok...

Berita Utama

Punya Ide dan Berani Curhat? Ayo menjadi Citizen Jurnalism.   Klik disini untuk mengirimakan artikel ke redaksi Sumbawanews
Contact us: [email protected]