Sumbawanews.com,- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa nasib ratusan karyawan Hotel Sultan akan menjadi prioritas dalam koordinasi mendesak dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pernyataan itu disampaikan usai eksekusi fisik aset hotel ikonik di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, yang resmi diserahkan kepada pemerintah melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Saya akan segera berkoordinasi dengan Kemensetneg untuk memastikan bahwa para pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya di hotel ini tidak ditinggalkan,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6/2026).
Dasco, yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menekankan bahwa pengelolaan baru Hotel Sultan—yang kini berada di bawah naungan Kemensetneg—harus mempertahankan prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan sosial. Ia menilai, para karyawan yang bekerja di bagian front office, housekeeping, F&B, hingga keamanan bukan sekadar tenaga kerja, melainkan bagian dari sejarah dan identitas bangsa yang ikut menjaga marwah bangunan bersejarah itu selama puluhan tahun.
“Mereka bukan hanya pegawai. Mereka adalah bagian dari keluarga besar Hotel Sultan. Pengelolaan baru harus memberi ruang, bukan mengusir,” tegasnya.
Pernyataan Dasco muncul di tengah kekhawatiran luas di masyarakat setelah eksekusi berlangsung ricuh, dengan 119 orang ditangkap dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat bentrokan antara massa yang menolak pengambilalihan aset dan aparat keamanan. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa data lengkap mengenai karyawan, penghuni apartemen The Suites Residences, hingga aset fisik hotel sedang diinventarisasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak sipil.
Meski pihak GBK menyatakan tidak akan memberikan ganti rugi kepada tamu yang sudah memesan kamar, Dasco menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja lokal harus menjadi prioritas utama. Ia menilai, keberlanjutan operasional hotel tidak boleh dibangun di atas pengabaian hak-hak dasar buruh.
“Kita bisa mengelola aset negara dengan efisien, tapi tidak boleh melupakan nilai kemanusiaan di baliknya,” katanya.
Kemensetneg sendiri hingga kini belum mengumumkan rencana konkret terkait pengelolaan Hotel Sultan, namun sumber di lingkaran kementerian mengonfirmasi bahwa tim teknis sedang menyusun skema transisi yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
Dasco berharap, dalam waktu dekat, pihaknya bisa menggelar pertemuan terbuka bersama perwakilan karyawan, Kemensetneg, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. “Ini bukan soal aset. Ini soal kehormatan,” pungkasnya.
