sumbawanews.com,- Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. selaku Wakil Direktur Latihan (Wadirlat) PPRC TNI tahun 2018 bersama Direktur Doktrin Kodiklat TNI Brigjen TNI Awaluddin selaku Waslai PPRC TNI dan Direktur Doktrin Kodiklatal Laksma TNI Budi Purwanto di dampingi Kolonel Inf Aldomoro selaku Koordinator Pengendali Lat Selaru, Kolonel Laut Fauzi selaku PWA Pengendali Selaru dan Kolonel Mar Arif Handono selaku Waslai Tumpuan Pantai Pendaratan Selaru, meninjau lokasi penerjunan Pasukan Linud Kostrad TNI AD dan pendaratan Marinir TNI AL di Pantai Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Tengah Barat, Provinsi Maluku, Rabu (9/5/2018). (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Personel Bakamla RI mendapat pembekalan tentang bahaya penyakit kanker oleh tim dari Lembaga Kanker Indonesia di Kantor Pusat Bakamla RI, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (09/05/2018). Materi pembekalan yakni Mengenali Secara Dini Gejala Kanker, Tumor Miom dan Kista disampaikan Licya Maulina, A.Md.Keb., konsultan dari Lembaga Kanker Indonesia.

Secara umum disampaikan, kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya sehingga dapat menyebabkan kematian. Kanker sering dikenal oleh masyarakat sebagai tumor, padahal tidak semua tumor adalah kanker. Tumor adalah segala benjolan tidak normal atau abnormal. Tumor dibagi dalam 2 golongan, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Kanker adalah istilah umum untuk semua jenis tumor ganas.

Penyakit ini merupakan acaman serius bagi kesehatan manusia mengingat kanker dapat menimpa semua orang, pada setiap bagian tubuh, dan pada semua gologan umur, namun lebih sering menimpa orang yang berusia 40 tahun.

Umumnya sebelum kanker meluas atau merusak jaringan di sekitarnya, penderita tidak merasakan adanya keluhan ataupun gejala. Bila sudah ada keluhan atau gejala, biasanya penyakitnya sudah lanjut.

Agar terhindar dari penyakit tersebut ada beberap hal yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan kebiasaan pola  hidup sehat sejak usia muda dan menghindari faktor-faktor penyebab kanker. Meskipun penyebab kanker secara pasti belum diketahui, setiap orang dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara hidup sehat dan menghindari penyebab kanker.

Faktor Resiko penyebab kanker dalam tubuh yaitu bahan kimia, penyinaran yang berlebihan, Virus, Hormon dan Makanan. Sedangkan jenis-jenis Kanker antar lain Kanker Darah atau Leukemia, Kanker Hati, Kanker Payudara, Kanker Kulit Melanoma, Kanker Lambung, Kanker Lidah, Kanker Mulut, Kanker Mata, Kanker Otak, Kanker Tiroid, Kanker Rahim.

Pembekalan Mengenali Secara Dini Gejala Kanker, Tumor Miom dan Kista, diikuti oleh pegawai dan CPNS di lingkungan Bakamla RI pusat. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan personel bakamla tentang bahaya kanker dan upaya hidup sehat. (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Bakamla melalui Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Irjen Pol Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H. dan Pemkab Pandeglang melalui Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, S.E., M.M. menandatangani Nota Kesepakatan Bersama/ Memorandum of Understanding (MoU) tentang Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut, di Kantor Pemkab Pandeglang, Jl. A. Satriawijaya Nomor 1 Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (9/5/2018).

Turut serta mendampingi Deputi Inhuker Bakamla antara lain Kepala Biro Umum Bakamla Brigjen Marinir Sandy M. Latief, Kepala UPH Brigjen Pol Drs. Frederik Kalalembang dan Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M.

Dalam sambutan Kepala Bakamla Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. yang dibacakan Deputi Inhuker Bakamla, mengatakan bahwa MOU ini sangat penting mengingat isu-isu kemaritiman telah berkembang menjadi sangat krusial, tidak saja terkait dengan aspek kepentingan jalur pelayaran atau aspek ekonomi dengan potensi yang terkandung di laut, akan tetapi juga telah meluas dengan kepentingan lain seperti kepentingan kedaulatan, keamanan dan keselamatan. Guna optimalisasi tugas pokok Bakamla, maka dukungan dan kerjasama serta sinergitas dengan Pemerintah Daerah sangatlah dibutuhkan, katanya.

Oleh karena itu, jelasnya lebih lanjut, penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini merupakan langkah yang sangat tepat guna menyelaraskan sumber daya yang dimiliki oleh masing masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan sesuai perundang-undangan.

Bupati Pandeglang dalam sambutannya juga mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari dibuatnya nota kesepakatan bersama antara Bakamla dengan Pemkab Pandeglang selain dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan di laut yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Kabupaten Pandeglang, juga sebagai pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan di laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, juga peningkatan sumber daya manusia dibidang keamanan dan keselamatan di laut.

Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman tersebut, dilakukan penandatanganan 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pertama yaitu PKS antara Bakamla dan Pemkab Pandeglang tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Desa Maritim di Wilayah Kabupaten Pandeglang, dengan ruang lingkup pembentukan desa maritim dan Pemberdayaan masyarakat desa maritim. Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Inhuker Bakamla Irjen Pol. Dr. Abdul Gofur, Drs.,M.H dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Drs. H. Taufik Hidayat, M.Si .

Selanjutnya PKS kedua yaitu antara Bakamla dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan Pemkab Pandeglang tentang Diklat Pemberdayaan Masyarakat untuk Masyarakat Pesisir Pandeglang, dengan ruang lingkup meliputi penyelenggaran pendidikan dan pelatihan Basic Safety Training (BST) Kapal Layar Motor (KLM), yang ditandatangani oleh Deputi Inhuker Bakamla dengan Ketua STIP Jakarta Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Drs. H. Taufik Hidayat, M.Si. (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Kepala Bagian Kepegawaian Bakamla RI Kolonel Marinir Budi Santoso, M.A.P., mengajak segenap personel Bakamla untuk membiasakan pola hidup sehat dengan melaksanakan olahraga rutin tiap hari. Hal itu disampaikan Kabag Kepegawaian Bakamla RI saat acara Town Hall Meeting, di Kantor Pusat Bakamla RI, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (09/05/2018).

Disampaikan Kabag Kepegawaian, pola hidup sehat bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti melakukan olahraga rutin setiap hari dan menjaga pola makan serta istirahat yang cukup. Oleh karena itu tiap personel Bakamla RI diharapkan dapat memanfaatkan waktu olahraga bersama tiap hari Selasa dan Jum’at, dengan baik.

Pada kesempatan tersebut Kabag Kepegawaian juga menyampaikan ucapan belasungkawan dan duka cita atas gugurnya salah satu personel Bakamla RI Sertu Mes Rupiadi yang berdinas di KN. Kuda Laut – 4803 di Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) dr. Ramelan, Surabaya, Senin 7 Mei 2018 akibat sakit. Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap almarhum, kolonel Marinir Budi Santoso, M.A.P., memimpin do’a bersama.

Acara Town Hall Meeting kali ini juga diisi dengan penyampaian informasi penting dari beberapa bagian antara lain disampaikan oleh Kasubbag Perbendaharaan Bakamla RI Mayor Laut (S) Eka Yudha Susila tentang pentingnya tertib administrasi terutama tentang permohonan Alat Tulis Kantor (ATK) dan administrasi yang berkaitan dengan personel.

Selanjutnya disampaikan informasi tentang pentingnya bagi personel Bakamla untuk mencatatkan kehadiran atau absen secara elektronik fingerprint tepat waktu disampaiakan oleh Kasubbag Kesejahteraan dan Informasi Bakamla RI Ujang Rusmana, S.Si., M.T.

Lebih tegas Kasubbag Kesejahteraan dan Informasi menyampaikan bahwa absen elektronik fingerprint serta kehadiran tepat waktu akan sangat mempengaruhi penghasilan dan kesejahteraan personel. Kehadiran tidak tepat waktu, terlambat atau pulang lebih awal dapat mengakibatkan terjadi pemotongan penghasilan baik gaji maupun Tunkin secara otomatis.

Town Hall Meeting dihadiri Karoum Bakamla RI Brigjen TNI Marinir Sandy M. Latief, Kabag Kepegawaian Kolonel Marinir Budi Santoso, M.A.P., Kasubbag Perbendaharaan Mayor Laut (S) Eka Yudha Susila, Kasubbag Kesejahteraan dan Informasi Ujang Rusmana, S.Si., M.T., segenap pegawai dan CPNS Bakamla RI. (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menerima audiensi Ketua Umum Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Ibu Evi Lusviana beserta Pengurus, bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/5/2018).

Dalam audiensinya, Ketua Umum Pinhantanas melaporkan progres yang telah dilaksanakan oleh Industri Pertahanan Swasta Nasional dalam upaya mendorong perkembangan industri pertahanan nasional. “Asosiasi Industri Pertahanan Swasta Nasional tersebut telah menghasilkan berbagai jenis produk Alutsista yang sudah dinyatakan lulus uji kelayakan dan mendapatkan sertifikat dari Kemhan maupun TNI,” ucapnya.

“Sebagai contoh, kami sudah memproduksi Kendaraan Taktis, Kapal Perang, Kapal Angkut, Perlengkapan Prajurit dan Dapur Lapangan yang dapat melayani sekitar 500 prajurit dalam waktu dua jam, dan ini sudah digunakan oleh TNI AL,” ungkap Ibu Evi Lusviana.

Menanggapi audiensi Ketua Umum Pinhantanas, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mendukung apa yang telah dilakukan oleh Asosiasi Industri Pertahanan Swasta Nasional tersebut dalam upaya mendorong kemajuan dan perkembangan industri pertahanan nasional.

“Dengan adanya Industri Pertahanan Swasta Nasional dapat memberikan persaingan yang sehat terhadap pertumbuhan industri pertahanan milik BUMN, dengan persaingan tersebut diharapkan dapat memacu produktifitas dan inovasi perkembangan industri pertahanan dalam negeri, sehingga kebutuhan Alutsista Pertahanan Nasional dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Panglima TNI mengharapkan produk Alutsista dan perlengkapan prajurit harus disesuaikan dengan kebutuhan end user atau pengguna bukan atas kemauan produsen, sehingga produk yang dihasilkan bisa dipakai oleh prajurit dalam melaksanakan tugasnya dilapangan dengan baik dan aman.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Agung Prasetiawan, Aslog Panglima TNI Laksda TNI Bambang Nariyono, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar Hutagaol dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah serta DR. Connie R. Bakri (Ketua Dewan Pengawas Pinhantanas) dan Mayjen TNI (Pur) Jan Pieter Ate, M.A., M.Bus (Ketua Harian Pinhantanas). (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A.,membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pusat Koperasi (Puskop) Mabes TNI tahun buku 2017 yang diikuti oleh 35 kepala cabang koperasi tingkat Puskop Mabes TNI, mengusung tema “Dengan semangat gotong royong dan usaha kemitraan kita tingkatkan peran koperasi guna terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarganya”, bertempat di Aula Satma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/5/2018).

Dalam sambutannya, Kasum TNI menyampaikan bahwa peran koperasi dalam  upaya mendukung  perekonomian  nasional diharapkan perkoperasian mampu membangun pertumbuhan ekonomi dalam lingkup masing-masing koperasi sehingga benar-benar dapat menyejahterakan anggota dan keluarganya. “Sangat diperlukan kemampuan dan motivasi diri yang optimal dari setiap insan koperasi dalam menghadapi fenomena globalisasi ekonomi yang berlangsung saat ini,” katanya.

“Kepada insan pengawak koperasi perlu pengembangan diri untuk menggali ilmu melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional guna mewujudkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya,” ujarnya.

Lebih lanjut Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengharapkan, untuk mampu mewujudkan tujuannya maka koperasi harus bisa berdikari dan kemandirian koperasi sangat dipengaruhi oleh kinerja usaha koperasi. “Usaha koperasi akan dapat dicapai apabila pengelola koperasi memiliki kemampuan dan kemauan serta inovasi di bidang usaha sehingga dapat menurunkan secara bertahap tingkat ketergantungannya kepada dinas,” tuturnya.

Kasum TNI juga menyampaikan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan koperasi pada hakikatnya sangat tergantung pada kemampuan pengurus dalam mengelola unit-unit usaha dan partisipasi aktif anggota koperasi serta Badan Pengawas koperasi. “Sangat diperlukan upaya pemberdayaan sumber daya manusia di bidang perkorepasian dan pembinaan anggota koperasi secara intensif dalam rangka membangkitkan partisipasi aktif mereka,” harapnya.

Mengakhiri sambutannya Kasum TNI memberikan beberapa penekanan antara lain; Pertama; Tingkatkan terus kemampuan pengurus dan pengelola unit-unit usaha koperasi, Kedua; Upayakan terus pencapaian hasil usaha koperasi yang optimal agar kemandirian koperasi dapat dilaksanakan, Ketiga; Manfaatkan potensi dan peluang pasar yang ada di lingkungan operasional usaha selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Keempat; Koperasi harus dapat menjaga citra TNI dalam melakukan bisnisnya. (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi adalah Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Hal tersebut dikatakan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dalam amanatnya yang dibacakan Wakapuspen TNI Laksma TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr (Han) pada acara Rapat Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mabes TNI tahun 2018, bertempat di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/5/2018).

Kapuspen TNI menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008, merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia termasuk di jajaran TNI.  “Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik, dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu dan cara sederhana,” terangnya.

Ditambahkan oleh Kapuspen TNI bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 8 Peraturan Panglima TNI Nomor 24 tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi TNI di lingkungan Tentara Nasional Indonesia wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).  “Untuk PPID Kepala di Mabes TNI dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan TNI dan di Mabes Angkatan dijabat oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan, adapun PPID Pelaksana dijabat oleh Kasatker / Wakasatker Mabes TNI dan Mabes Angkatan,” katanya.

“Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Dengan adanya PPID diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi,” ujar Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah.

Lebih lanjut Kapuspen TNI menuturkan bahwa dalam melaksanakan pelayanan informasi, hendaknya harus mempedomani lima azas, yaitu : Pertama, transparansi yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses. Kedua, akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai undang-undang. Ketiga, kondisional yang berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Keempat, partisipatif mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapannya. Kelima, kesamaan hak dengan tidak diskriminatif.

Menurut Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah, hal tersebut diatas menjadi landasan bagi setiap badan publik dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. “Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan keterbukaan informasi, masyarakat menjadi lebih aktif dan turut serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan termasuk institusi TNI yang kita banggakan ini,” ucapnya.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokan informasi tersebut. “PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara terbuka, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat,” pungkas Kapuspen TNI. (Mad/Puspen TNI)