sumbawanews.com,- Operasi Udara Maritim Bakamla RI Tahun 2018 yang segera dilaksanakan ini akan mengedepankan operasi udara maritime berbasis Early Warning System (EWS) dengan melibatkan secara penuh PIM, Dit. Datin, dan Kepala Zona Maritim, selain Dit. Operasi Udara Maritim itu sendiri.

Hal itu disampaikan Deputi Opslat Laksma TNI Semi Joni Putra dalam sambutannya pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Operasi Bhuana Nusantara Bakamla RI, yang dibacakan oleh Direktur Operasi Udara Laksma TNI Guntur Wahyudi, di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

Dikatakannya, Pusat Informasi Maritim (PIM) akan dilibatkan untuk melaksanakan permantauan wilayah operasi dan pengendalian unsur-unsur patroli, Direktorat Data dan Informasi (Dit Datin) mendukung dalam memberikan analisa kapal yang dicurigai dan penentuan target operasi, sedangkan penentuan daerah operasi dan pola operasi dilaksanakan oleh pengendali pusat dalam hal ini yaitu Direktorat Operasi Udara Maritim Bakamla, sementara itu kendali taktis dipegang oleh Kepala Zona Maritim.

Kegiatan rapat koordinasi operasi ini merupakan tahapan awal operasi, lanjutnya, dalam rangka memberikan arahan dan penjelasan tentang operasi yang akan dilaksanakan.

Penjelasan mencakup beberapa materi yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi seperti peta kerawanan dan analisa ancaman, system maritime surveillance, dan rencana pelaksanaan operasi.

Hadir dalam rakor tersebut para undangan dari berbagai instansi mitra maritim antara lain Ditjen PSDKP, Dit Polud Baharkam Polri, Dit P2 Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Dit Ops Satgas 115, Dit Pemberantasan BNN, Dit Proteksi Pemerintah BSSN, Dit Ops Basarnas, Dit Airnav, Dit Pansanau, Ditsurpotrudau, Sops AU, Sopsal, dan Spamau.

Turut hadir dari Bakamla RI yaitu Inspektur Brigjen Pol Sarwono, Kasubdit Penyelenggara Operasi Udara Kolonel Pnb Joko Triwibowo, Kasubdit Informasi AKBP M.Ali, Kepala PIM Kolonel Laut (P) Berkat Wijarnarko, Kabag Keuangan Kolonel Laut (S) Anton H, Kabag Humas dan Protokol Kolonel Laut (KH) Toni Syaiful dan Kabag Perencanaan Letkol Laut (S) Agus Supriadi. (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Perkembangan lingkungan strategis berubah begitu cepat diwarnai dengan dinamika yang dampaknya begitu sulit diprediksi. Menyikapi hal tersebut, Prajurit TNI harus mewaspadai dan mengantisipasinya melalui penguasaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P dihadapan 1.500 prajurit TNI se-wilayah Solo Raya di Lapangan Bhirawa Yudha Group 2 Kopassus, Kartosuro, Kandang Menjangan, Jawa Tengah, Selasa (20/3/2018).

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa sisi negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini mengaburkan definisi ancaman, sehingga sulit membedakan mana yang disebut ancaman militer dan mana yang disebut ancaman non militer. “Saat ini ada empat ancaman di era revolusi industri 4.0 yang berpotensi berkembang, yakni ancaman cyber, biologis, perdagangan dan lingkungan hidup. Salah satu contoh ancaman biologis bisa terjadi adanya penyebaran penyakit yang dikategorikan Kejadian Luar Biasa,” ujarnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, seseorang yang menggunakan jaringan internet sudah tersimpan di big data, dengan memanfaatkan profiling data dan data analis, si perekrut memungkinkan untuk mempengaruhi dan merekrut seseorang menjadi teroris tunggal (lone wolf).

“Prajurit TNI tidak boleh menutup diri dan mengurung diri di barak-barak, kita harus terus bertransformasi membuka mata dan telinga, membuka wawasan seluas-luasnya serta menajamkan kemampuan analis untuk selalu berfikir konservatif, terutama dalam merespon setiap masalah dan ancaman yang sedang terjadi di dalam dan luar negeri,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa TNI sebagai alat negara tetap memiliki peran dalam usaha-usaha pertahanan negara karena memiliki keunggulan dalam hal soliditas organisasi, sistem komando, personel yang terlatih dan peralatan yang siap setiap saat dapat digerakkan untuk mengatasi setiap ancaman yang bersifat destruktif.

Dihadapan awak media Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Prajurit TNI tidak boleh melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyakiti hati rakyat, penyalahgunaan narkoba, perilaku asusila, tindak kekerasan kepada masyarakat, backing dan sebagainya. “TNI akan menindak tegas setiap prajurit yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya dapat merusak citra positif TNI di masyarakat,” ucapnya.

Panglima TNI juga menyampaikan terkait kesejahteraan prajurit TNI yang akan terus diperjuangkan untuk ditingkatkan. Salah satunya yaitu pembangunan rumah prajurit non dinas, yang saat ini sudah dicanangkan untuk Angkatan Darat sebanyak 6.000 unit per tahun, bahkan akan ditingkatkan menjadi 10.000 unit per tahun, Angkatan Laut sebanyak 3.000 unit dan Angkatan Udara sebanyak 1.000 unit. (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Rombongan US Coast Guard dipimpin Senior Maritime Advisor USCG  Captain (ret) James Duval mengunjungi Kantor Kamla Zona Maritim Barat dan Pangkalan Armada Bakamla RI di Barelang, Batam, Selasa (20/3/2018).

Kedatangan delegasi USCG ke Kantor Kamla Zona Barat diterima langsung oleh Kepala Kantor Zona Barat Laksma TNI Eko Murwanto, S.Sos. bersama  Direktur Operasi Laut Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo, S.T., M.Tr (Han), Direktur Latihan Laksma TNI Eko Jokowiyono, S.E., M.Si. dan Kepala Biro Umum Kolonel Marinir Sandy M. Latief.  Sementara itu kedatangan James Duval didampingi oleh Geneve Menscher, Deputi Political Counselor, Political Section U.S. Embassy, LtCol. Kathyrn Paik, Marine Attche, U.S. Embassy, Medan Consulate General Juha Salin, Lya Nugrahsari, INL, U.S. Embassy, dan Medan Consulate General Rachma Jaurinata, Econ.

Dalam pertemuan tersebut, Laksma Eko Murwanto menyambut baik adanya rencana pelatihan dengan USCG dan pembangunan pusdiklat Bakamla RI di Batam. Hal yang sama terkait capacity building antara kedua pihak telah dibicarakan pada pertemuan sehari sebelumnya (19/3) di Kantor Pusat Bakamla RI di Jakarta pada saat Courtessy Call Rombongan USCG kepada Kepala Bakamla RI LAksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H.

Pelatihan mencakup dua hal, yaitu Basic Training untuk ABK KN 1101 dan personel Zona Maritim, serta pelatihan manajerial di US. Rencananya, pelatihan untuk ABK KN 1101 meliputi Basic Safety Training, Basic Navigation, Diving Skill, Basic Boarding Officer, SAR, Damage Control, Basic Boarding Team, Law of The Sea, Basic Radio and Communication, Boatswain Mate ‘A’ (Kebaharian), Small Boat Operation, Health Service Technician, Food Service Specialist. Sedangkan untuk personel zona maritime mencakup pelatihan SAR, Station Management Course, dan Small Boat Operation.

Selepas pertemuan di Kantor Zona, seluruh rombongan menuju ke Pelabuhan Sekupang untuk melihat kapal Catamaran yang sedang dalam posisi sandar dan ke Pangkalan Armada Barat di Barelang untuk meninjau kapal KN.Bintang Laut 4801 Bakamla RI. Selain itu juga dilakukan peninjauan ke lokasi Pangkalan yang rencananya akan dijadikan tempat pelatihan small boat operation.

Turut serta dalam rombongan Bakamla RI yaitu Kasubdit Perencanaan Latihan S. Joewono, S.E., M.M., Kasubdit Kerma LN Satya Pratama S.Sos., M.Sc., Kabid Operasi Kolonel Laut (P) Eko Wahjono, Ka.pangkalan Armada Kamla Barat Letkol Laut (P) Ardhi Sunaryo.,S.T.,M.M., dan Kasi Kerma Multilateral dan Organisasi Internasional Hudiansyah is Nursal, S.H., M.I.L.I.R. (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Bagaimanakah cara untuk menciptakan kepercayaan publik? Pertanyaan ini dilontarkan United States Coast Guard (USCG) District 14 (D14) Chief of Staff Capt. Brian Penoyer, sesaat setelah membuka kegiatan Pelatihan Public Affairs Practitioners Workshop yang dilaksanakan di USCG D14, Honolulu, Hawaii, Senin (19/3/2018).

Pada dasarnya, kegiatan ini diselenggarakan untuk mewadahi pertukaran informasi dari personel pelaksana fungsi kehumasan antar instansi coast guard, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Selain perwakilan dari Bakamla RI, pelatihan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Philippine Coast Guard, Vietnam Coast Guard, dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.

Mendapatkan kesempatan emas ini, personel Bakamla RI yang hadir antara lain: Staf Humas Novita Sari Dewi, dan Staf Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional Vida Gessy Zerlina, tak ragu untuk melontarkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, mengacu pada tantangan kerja kehumasan sehari-hari.

Mengingat perbedaan kultur penduduk, letak geografis, iklim, dan beberapa faktor lainnya, akan berbeda pula tantangan instansi coast guard di suatu negara. Hal ini tercermin dalam pengalam-pengalaman yang disampaikan peserta dalam menanggapi permasalahan kehumasan yang timbul di instansinya.

Sangat menarik mengetahui bahwa pada dasarnya para pelaku fungsi kehumasan antar perwakilan coast guard yang hadir, memiliki permasalahan dan tantangan yang sama, namun metode dan platform yang digunakan  untuk mendapatkan solusi berbeda-beda. Hasil dari sharing pengalaman ini dapat diterapkan di negara instansi coast guard yang hadir agar dapat diuji coba, demi mendapatkan cara penyelesaian masaah yang terbaik.

Pelatihan yang baru diselenggarakan untuk pertama kalinya ini, sangat menggugah atensi dari para pesertanya. Tidak hanya memberikan materi secara satu arah, LCDR Scott Carr yang sehari-harinya bertugas sebagai USCG Public Affairs Officer, sangat lihai membawa suasana pelatihan menjadi menyenangkan. Tidak hanya itu, LCDR Carr berhasil merangsang keingintahuan peserta sehingga kegiatan pelatihan yang aktif dan produktif dapat tercipta.

Kegiatan pelatihan ini berlangsung dari tanggal 19-22 Maret 2018. Tidak hanya tertutup kepada materi mengenai strategi taktis dalam kehumasan, pelatihan juga akan berbagi pengalaman di bidang maksimalisasi data foto dan video untuk mendukung tujuan dari komunikasi strategis, dan juga di bidang penyiaran.

Diharapkan Bakamla RI, dengan dukungan dari USCG dan seluruh instansi coast guard dari para peserta, dapat terus memberikan hasil yang terbaik dalam penyebaran informasi kepada publik. Hal ini tidak lain dilakukan semata-mata untuk mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Karena tanpa masyarakat yang mendukung, Bakamla RI tidak akan dapat berkembang dan melakukan tugas dengan maksimal. (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Dalam rangka pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2018 di 171 daerah (17 Provinsi, 39 Kota, 115 Kabupaten) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2019, TNI siap membantu tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mengamankan dan mensukseskan jalannya pesta demokrasi.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam sambutannya pada acara “Makan Malam Bersama Aparat TNI dan Polri”, yang dihadiri oleh 2.000 personel TNI dan Polri, Taruna dan Taruni AAU serta PNS TNI dan Polri di wilayah Eks Karesidenan Kedu, bertempat di Monumen Pangeran Diponegoro, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam (19/3/2018).

“Malam ini, saya melihat warna warna pelangi di tempat bersejarah. Ternyata warna itu adalah perpaduan warna dari keberagaman TNI AD, AL, AU dan Polri serta PNS yang terlihat solid dan kompak dalam menyongsong berbagai tugas pengabdian,” ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Panglima TNI mengatakan bahwa tugas pokok TNI dan Polri memiliki perbedaan, namun tujuannya adalah satu yaitu demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  “Semuanya saling mengisi satu sama lain, demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Semoga apa yang sudah kita bina dan tunjukan pada malam hari ini adalah bagian dari wujud soliditas TNI dan Polri,” ujarnya.

“Mari kita sukseskan pesta demokrasi dan ciptakan suasana yang aman serta mendukung Polri dalam pengamanan Pemilukada 2018, Pileg dan Pemilu 2019. Saya yakin dengan soliditas TNI dan Polri, kegiatan pesta demokrasi tersebut dapat berjalan aman dan lancar,” tutur Panglima TNI.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI dan Polri sudah berkomitmen bahwa Netralitas TNI dan Polri adalah segala-galanya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.  Apabila ada beberapa senior dari TNI maupun Polri yang mencalonkan diri menjadi peserta kepala daerah maupun Purnawirawan TNI dan Polri, maka sudah tidak ada lagi hubungan dengan institusi TNI dan Polri, namun hubungan silaturahmi tetap dijaga. “Semuanya sudah putus dan itu adalah komitmen dari Panglima TNI dan Kapolri,” tegasnya.

Dihadapan awak media, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa tujuan utama acara makan malam bersama aparat TNI dan Polri adalah menunjukkan kebersamaan yang sudah terjalin selama ini, yaitu soliditas TNI dan Polri.

Terkait pesta demokrasi Pemilukada 2018 maupun Pileg dan Pemilu 2019, Panglima TNI menyampaikan bahwa soliditas TNI dan Polri akan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Semoga pesta demokrasi akan berjalan dengan lancar dan aman. TNI siap membantu kepolisian dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi 2018 dan 2019,” katanya. (Mad/Puspen TNI)