(Pen Konga XXIII-M/Unifil. Jumat, 15 Februari 2019).   Blue Line merupakan sebuah istilah yang digunakan sebagai demakarsi perbatasan geopolitik antara Lebanon dan Israel yang diterbitkan oleh PBB pada tanggal 7 Juni 2000.  Salah satu bagian dari blue line ini adalah TP. 36 dan TP. 37 yang merupakan temporary points, saat ini menjadi tanggung jawab dari Satgas Indobatt Konga XXIII-M/UNIFIL sebagai pasukan penjaga perdamaian.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Konga XXIII-M/UNIFIL, Letkol Inf Arfa Yudha Prasetya di Markas Indobatt UN Posn 7-1, Adchit Al-Qusayr, Jumat (15/2/2019).   “Saat ini TP. 36 dan TP. 37 yang merupakan  Area of Responsibility (AoR) atau daerah operasi Pasukan Garuda Indobatt sedang mendapat perhatian dunia,” katanya.

Menurut Letkol Inf Arfa Yudha Prasetya, hingga saat ini baik dari kalangan militer dunia maupun PBB silih berganti mengunjungi area TP. 36 dan TP. 37 untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi di kawasan blue line.   “Dengan adanya pembangunan T-Wall/dinding pembatas ditambah pagar besi diatasnya yang dilakukan oleh Israel, menjadi faktor penarik bagi kalangan penasehat militer dunia maupun PBB untuk mengunjungi daerah tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pada hari Kamis, 14 Februari 2019, dirinya bersama Wadan Sektor Timur Kolonel Inf Ahmad Aljufri mewakili Dansektor Timur UNIFIL menerima kunjungan Delegasi Penasehat Keamanan Kerajaan Inggris (Advisor Security United Kingdom) yang dipimpin Leuteunan General (R) Sir Graeme Lamb didampingi beberapa pejabat tinggi dari UNIFIL, serta dihadiri oleh beberapa perwira dari Lebanese Armed Force (LAF).

“Kunjungan Delegasi dari Kerajaan Inggris ini merupakan rangkaian kunjungan yang diterima di AoR Indobatt setelah beberapa hari sebelumnya juga menerima kunjungan dari Delegasi Militer Spanyol, Force Commander UNIFIL dan Delegasi Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon Mr. Jan Kubik yang datang ke TP. 36 dan TP. 37,” jelasnya.

Dansatgas Indobatt mengatakan bahwa saat berada di TP. 36 dan TP. 37, Leuteunan General (R) Sir Graeme Lamb menerima paparan singkat Lettu Inf Suryadi sebagai Danki Alfa tentang batas-batas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya serta kondisi terakhir yang sedang terjadi di daerah ini, diantaranya pembangunan T-Wall dengan pagar besi diatasnya.

“Mereka juga menerima penjelasan dari Mr. Eugene Friel selaku Senior Political Affairs Officer UNIFIL tentang batas-batas garis blue line sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006,” tambahnya.

Lieutenant General (R) Sir Graeme Lamb yang pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Pasukan Multinasional di Irak menyampaikan apresiasi positipnya kepada Pasukan Garuda Satgas Indobatt dengan mengatakan “Indobatt Good”.

Sebelum meninggalkan area TP. 36 dan TP. 37, Lieutenant General (R) Sir Graeme Lamb berpesan kepada seluruh Pasukan Garuda Indobatt untuk tetap mengutamakan keselamatan pribadi dalam bertugas sebagai penjaga perdamaian. “Laporkan secara cepat sesuai prosedur bila terjadi hal-hal yang menonjol,” ucapnya. (Badar)

(Puspen TNI).  Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.  menerima kunjungan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., C.A., di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (14/2/2019).

Dalam audiensinya, Ketua Baznas mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah menjalin kerjasama dengan Baznas dalam pengumpulan dan penyaluran zakat sejak tahun 2014. “Kerjasama yang baik antara Baznas dan TNI telah mencapai hasil yang menggembirakan karena penyaluran zakat dapat sampai ke masyarakat yang membutuhkan, khususnya diwilayah perbatasan dan pulau terluar,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Bambang Sudibyo memberikan Award kepada TNI yang telah berhasil menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPT) terbaik diantara Kementerian dan Lembaga yang ada di Indonesia.  “TNI menduduki peringkat pertama dan menjadi yang terbaik dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, sehingga berhak menerima penghargaan berupa Baznas Award 2018,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Baznas mengatakan bahwa beberapa program kerjasama antara TNI dan Baznas yang telah berhasil dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, diantaranya pemberian ambulance kepada masyarakat perbatasan melalui TNI, bedah rumah para Veteran TNI, pembangunan rumah sehat, pemberian bea siswa kepada putra dan putri Veteran serta prajurit TNI serta penyaluran zakat dilokasi bencana.  “Program ini dapat berhasil dan berjalan dengan baik berkat bantuan prajurit TNI yang bertugas di lapangan dan pulau terluar serta wilayah perbatasan,” ujarnya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi dan kepercayaan Baznas maupun masyarakat kepada institusi TNI, khususnya dalam hal pengumpulan maupun penyaluran zakat termasuk kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

“Saya mewakili seluruh prajurit TNI mengucapkan terima kasih atas pemberian penghargaan “Baznas Award 2018” untuk institusi TNI,” katanya.

Pada pertemuan tersebut,  Marsekal TNI Hadi Tjahjanto  didampingi  oleh Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos. dan Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto, S.T., M.A.P.

Sedangkan Ketua Baznas didampingi oleh drg. Emmy Hamidiyah, M.Si (anggota Komisioner Baznas), Moh. Arifin Purwakananta, S.Kom (Direktur Utama Baznas), Faisal Qasim, Lc (Kepala Divisi Unit Pengumpul Zakat) dan Mohan, S.E., M.Ei (Kepala Bagian Unit Pengumpul Zakat). (Badar/Puspen TNI)

Jakarta, 14 Februari 2019 (Humas Bakamla RI)— Bakamla mendukung dalam pengamanan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Lombok melalui patroli keamanan dan keselamatan, menyusun kebijakan nasional bidang keamanan dan keselamatan, penyelenggaraan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan hukum, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan Selat Sunda dan Lombok serta memberikan dukungan teknis dan bantuan SAR.

Hal tersebut disampaikan Plh. Direktur Kerjasama Bakamla Kolonel Bakamla Salim saat bertindak sebagai pembicara dalam acara Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan oleh Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) yang dipimpin Laksdya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo di ruang Antonov, Klub Eksekutif Persada Halim Perdanakusuma, Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, (14/02/2019).

“Perintah Presiden sudah jelas Bakamla mengemban tugas sebagai Indonesian Coast Guard. Sebagai Indonesian Coast Guard maka ada tiga kewenangan yang diemban Bakamla yaitu sebagai penjaga keselamatan laut (maritime safety), penjaga keamanan laut (maritime security), dan fungsi sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pertahanan dalam aspek maritim (maritime defence)”, lanjut Salim.

Tujuan diselenggarakannya RTD ini adalah untuk mengapresiasi keberhasilan pemerintah RI yang telah mengusulkan (submission) ke IMO tentang Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. Selain itu juga bermaksud untuk mengupayakan adanya pola pikir dan pola tindak yang harmonis di antara instansi yang terkait dengan pemerintah di laut (govermance at sea), dalam merumuskan kebijakan dan langkah setelah disahkannya penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Hadir juga sebagai narasumber Kadiskum TNI AL Laksma TNI Kresno Buntoro, S.H.,LLM.,Ph.D., memaparkan tentang penetapan TSS di Selat Sunda dan Lombok dari segi aspek hukum dan operasi dan Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla, Tofan Rindoyo memaparkan tentang peran Kenavigasian dalam Pelaksanaan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Round Table Discussion dihadiri peserta dari Kemenko Polhukam, Kemhan, KKP, Ditpolair Baharkam Polri, Mabes AL, SOPS TNI, Ditjen Hubla, INSA (Indonesian Nasional Shipowers Association), KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) dan Pokja Bakamla. (Badar)

(Puspen TNI).  Hingga saat ini, tingkat kepercayaan publik pada Tentara Nasional Indonesia (TNI), menjadikan TNI sebagai institusi yang paling dipercaya. Hal ini disebabkan oleh kegiatan teritorial yang dilakukan TNI merupakan pengabdian tanpa batas atau tanpa pamrih.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Mayjen TNI Joni Supriyanto pada saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Teritorial (Rakorter) TNI Tahun 2019 yang diikuti 180 peserta, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (14/2/2019).

“Kegiatan pembinaan teritorial TNI, dilaksanakan melalui kegiatan ketahanan wilayah, komunikasi sosial dan bakti TNI untuk membangun kemanunggalan TNI-Rakyat dan pemberdayaan wilayah pertahanan secara dini dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi sosial juang yang tangguh”, tuturnya.

Menurut Mayjen TNI Joni Supriyanto, setiap aparat teritorial harus dapat menyikapi kondisi lingkungan strategis dan perubahan dinamis yang terjadi pada tata kehidupan masyarakat Indonesia. “Untuk itu dalam penerapan Pembinaan Teritorial (Binter) memerlukan improvisasi dan inovasi yang selalu dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan sinergitas dengan komponen bangsa lainnya serta kemanunggalan dengan rakyat”, jelasnya.

Kasum TNI mengatakan bahwa tujuan pembinaan teritorial diantaranya memberdayakan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan, baik secara fisik maupun non fisik. Menurutnya, hal ini sangat sesuai dengan tema Rakorter yang diangkat “Melalui Rakorter TNI Kita Wujudkan TNI Yang Profesional, Loyal, Manunggal Dengan Rakyat Dan Siap Mendukung Tugas Pokok TNI”.

Pelaksanaan Binter oleh Satuan Komando Kewilayahan baik Satkowil maupun non-Satkowil telah mampu menunjukkan hasil yang baik dan memuaskan. “Hal ini sangar berdampak positif terhadap peningkatan citra TNI serta mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok tanah air”, ujarnya.

Kasum TNI mengingatkan bahwa penyelenggaraan pembinaan teritorial agar dilaksanakan secara optimal dan berhasil guna. “Setiap kegiatan harus didasari oleh profesionalitas dan loyalitas yang tinggi serta dilaksanakan dengan keterpaduan dan sinergitas dengan seluruh komponen bangsa”, katanya. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI).  Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri dan Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M Tito Karnavian. Ph.D. melakukan kunjungan kerja ke PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (13/2/2019).

Kunjungan Panglima TNI dalam rangka meninjau langsung kondisi dan keamanan wilayah Morowali terhadap isu-isu yang berkembang terkait lebih banyaknya Tenaga Kerja Asing dibandingkan Tenaga Kerja Lokal yang bekerja di PT. IMIP.

Panglima TNI bersama Menaker dan Kapolri melaksanakan sidak secara random dengan cara memeriksa ruangan peruangan di mulai dari dapur, sistem penyajian makanan, ruang makan, Mushalla, tempat produksi hingga wisma tempat tinggal para pekerja di PT IMIP.

Hasilnya ditemukan jumlah nyata Tenaga Kerja Asing (TKA) sekitar kurang lebih 8% dari total pekerja 30.428 orang, dimana TKA tersebut tidak berada pada posisi strategis.

Selanjutnya Panglima TNI menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan beberapa Karyawan Lokal dan TKA, dilanjutkan makan siang bersama para pekerja dan shalat dzuhur berjamaah.

Para pekerja bercerita dan mengutarakan situasi lingkungan kerja mereka. “Disini kami mendapatkan makanan gratis dengan standar gizi yang sangat baik, disamping juga disediakan mess untuk tempat tinggal dengan dilengkapi fasilitas jaringan internet,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menegaskan akan pentingnya menjaga wilayah dan menegakkan kedaulatan NKRI.  “Untuk itu, TNI akan berencana membangun Batalyon Infanteri 716 serta Detasemen Arhanud, karena saat ini Morowali hanya memiliki 1 Kodim yaitu Kodim 1311/Morowali,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan bahwa pencipta dan penyebar berita bohong (hoax) terkait TKA di Morowali telah ditangkap dan berasal dari Bogor Jawa Barat.

Turut serta dalam rombongan tersebut diantaranya, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos., Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Pangkoarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos, M.Si. dan Bupati Morowali Taslim. (Badar/Puspen TNI)

Jakarta, 13 Februari 2019 (Humas Bakamla RI)—-Dalam perkembangannya menjadi Indonesian Coast Guard, personel Bakamla ditempa untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuannya, salah satunya yaitu dengan mengikuti undangan pelatihan Operational Command Course yang digelar oleh Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Pelatihan digelar selama empat hari tanggal 4 sampai 8 Februari 2019 dan diikuti 16 personel dari berbagai satuan kerja yaitu Dit. Operasi Laut, Dit. Operasi Udara, Dit. Data dan Informasi, serta Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML). Selain itu adapula peserta dari Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL)  Batam, SPKKL Kupang, SPKKL Bitung, SPKKL Sambas, SPKKL Bali, Stasiun Bumi Babel dan Kantor Kamla Zona Maritim Timur Ambon.

Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan ketrampilan praktis terkait perencanaan, koordinasi, dan melakukan tindakan operasional terhadap ancaman keamanan maritim dan transnational. Sementara itu metode pengajaran yaitu melalui pemberian materi oleh instruktur dari Australian Border Force (ABF), kerja kelompok, diskusi, dan latihan praktikal.

Pelatihan ini sendiri melibatkan personel Bakamla yang sehari-hari berkecimpung di bidang operasi, data dan informasi serta monitoring dan surveillance dari kantor pusat hingga pengawasan perairan oleh stasiun pengawasan Bakamla di daerah. Melalui pelatihan ini maka personel Bakamla dididik untuk menjadi pengawak yang tangguh sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap meningkatnya kemampuan operasi patroli sebagai satu kesatuan yang utuh dengan melibatkan kemampuan laut, udara, deteksi kapal serta sharing data dan informasi. (Badar)

(Pen Konga XXIII-M/Unifil. Rabu, 13 Februari 2019).  United Nation Special Coordinator for Lebanon (UNSCOL) atau Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Mr. Jan Kubis didampingi Force Commander UNIFIL Major General Stefano Del Col dan beberapa Stafnya melaksanakan kunjungan kerja ke Lebanon dalam rangka meninjau secara langsung Area Operasi Pasukan Garuda yang tengah melaksanakan misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan.

Dengan menggunakan Helikopter jenis Bell 212 UNO 278 dari Markas Besar UNIFIL di Naqoura, Mr. Jan Kubis beserta rombongan tiba di Markas Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-M/UNIFIL (Indobatt) UN Posn 7-1, Adchit Al-Qusayr, Selasa (12/2/2019) waktu setempat.  Kedatangannya disambut oleh Wadan Satgas Mayor Inf Abdul Samad dan beberapa Perwira Staf Indobatt.

Selanjutnya dengan menggunakan kendaraan yang sudah dipersiapkan, secara beriringan bergerak menuju Area Operasi Pasukan Garuda XXIII-M yang terletak di perbatasan Lebanon-Israel untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi terakhir daerah tersebut.

Setibanya di UN Posn 9-15 Kompi Alfa, Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon beserta rombongan disambut secara langsung oleh Komandan Satgas Indobatt XXIII-M/UNIFIL Letkol Inf Arfa Yudha Prasetya dan Komandan Sektor Timur UNIFIL Brigadier General Antonio Romero Losada.

Dilanjutkan menerima penjelasan dari Lettu Inf Suryadi Danki A Indobatt dan Mr. Eugene Friel selaku Senior Political Affairs Officer UNIFIL tentang situasi di perbatasan Lebanon dan Israel (Blue Line), khususnya yang masuk dalam wilayah tanggungjawab Indobatt sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006.

Menurut Letkol Inf Arfa Yudha Prasetya, kunjungan Mr. Jan Kubis yang berasal dari negara Slovakia ke Area Operasi Pasukan Garuda XXIII-M merupakan kunjungan pertamanya semenjak beliau menjabat sebagai Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon.

“Tujuan peninjauan secara langsung tersebut, guna mengetahui perkembangan situasi dan kondisi nyata di sepanjang daerah perbatasan antara Lebanon dan Israel Area of Responsibility (AoR) Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-M/UNIFIL,” ujarnya.

Mengakhiri peninjauannya, Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Slovakia mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepadanya “Kepada seluruh pasukan Indobatt agar tetap semangat dan pertahankan profesionalitas dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan perdamaian,” katanya.

Kemudian rombongan bergerak kembali menuju UN Posn 7-1, untuk selanjutnya kembali ke Markas Besar UNIFIL di Naqoura dengan menggunakan Helikopter. (Kapten Chb Gideon)

(Puspen TNI).  Pesantren berperan dalam menyiapkan umat yang bersatu membangun bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, memerangi kemiskinan dan kebodohan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman untuk hidup berdampingan dengan seluruh komponen bangsa lainnya.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. di hadapan sekitar 1.000 santri dan santriawan saat melaksanakan silaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Nahdlatul Ulum, Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam (12/2/2019).

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ulama, santri dan pondok pesantren dewasa ini memiliki peran yang sangat penting karena umat menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.   “Tanpa bimbingan yang baik dari para ulama, tanpa adanya santri yang menjadi contoh, umat Islam dapat kehilangan arah atau bahkan hanya menjadi buih di lautan,” ujarnya.

Selanjutnya Panglima TNI mengatakan bahwa setiap pesantren dipandang sebagai samudera ilmu, dimana para santri mempelajari ilmu agama dibimbing oleh para pengasuh pondok. “Di pesantren kita tidak hanya menjalankan perintah untuk menuntut ilmu, tetapi juga sekaligus memperdalam pengetahuan agama dan mengamalkannya,” ucapnya.

“Di pesantren pulalah kita dapat memahami ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin,” tambahnya.

Panglima TNI mengatakan pula bahwa kemajuan yang ada saat ini harus disikapi dengan baik oleh umat Islam dengan cara membangun umat yang berkualitas.  “Umat yang berkualitas adalah umat yang mengamalkan Islam secara kaffah sekaligus membina diri dengan berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan. Umat Islam yang berpengetahuan akan menjadi umat yang sejahtera dan unggul,” jelasnya.

Dalam menyikapi berbagai isu dan permasalahan, umat Islam harus dewasa. “Saya katakan demikian karena kita harus melihat setiap masalah dengan kepala dingin, hati yang jernih dan jiwa yang lapang, agar tidak mudah terbakar amarah, terhasut dan bahkan diadu domba,” tuturnya.

“Disinilah peran penting pondok pesantren, ulama, dan para santri untuk mendorong masyarakat menjadi masyarakat yang maju dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an,” tegasnya.

Turut hadir pada silaturahmi tersebut diantaranya, Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri, Kapolri Jenderal Pol. Prof. H. Tito Karnavian, Ph.D., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos., Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Hamidin, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Bapak AG. Dr. Sanusi Baco, LC. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI).   Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Mayjen TNI Joni Supriyanto membuka Rapat Koordinasi Bidang Operasi (Rakorops) TNI Tahun 2019 yang diikuti 138 peserta, dengan tema “Melalui Rakorops TNI Kita Mantapkan Kesiapsiagaan Operasional Guna Menyukseskan Pemilu Tahun 2019 dan Pencapaian Tugas Pokok TNI”, di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (12/2/2019).

Kasum TNI Mayjen TNI Joni Supriyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, secara eksplisit disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Tugas pokok TNI ini dilaksanakan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas ini, diperlukan kesiapsiagaan semua unsur-unsur TNI melalui pembinaan operasi dan latihan,” katanya.

Selanjutnya Kasum TNI mengatakan bahwa menyikapi dinamika perkembangan situasi global saat ini dimana meningkatnya jumlah penduduk, terjadinya revolusi industri, permasalahan dibidang pangan, energi, penyalahgunaan narkoba, aksi terorisme, kejahatan lintas negara serta terjadinya perubahan iklim dunia.   “Akumulasi dari permasalahan tersebut mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin komplek baik ancaman militer tradisional, non-tradisional, ancaman non-militer maupun ancaman hibrida,” ungkapnya.

Menurutnya keberadaan instrument chemical, biological, radiological, nuclear and explosives telah berkembang menjadi potensi ancaman nyata bagi sebagian besar negara di dunia, karena sifatnya yang sangat destruktif untuk jangka yang relatif panjang.

Di sisi lain, Mayjen TNI Joni Supriyanto mengatakan bahwa perkembangan kondisi sosial budaya saat ini sudah cukup mengkhawatirkan antara lain dengan merebaknya peredaran narkoba, konflik berlatar belakang SARA, kejahatan siber serta maraknya kasus ujaran kebencian dan hoax yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat serta berpotensi menjadi konflik sosial.

“Mencermati perkembangan kemungkinan ancaman diatas, maka TNI telah melaksanakan berbagai operasi baik Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang untuk penegakan kedaulatan wilayah NKRI, keamanan dalam negeri dan tugas-tugas perbantuan lainnya,” tegasnya.

Kasum TNI juga menambahkan bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kekuatannya, TNI membutuhkan konsistensi pada tataran implementasi dari rencana pembangunan TNI yang sudah disusun. “Penyelarasan atau harmonisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan TNI merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan, serta terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga akan diperoleh hasil pembangunanTNI yang optimal,” jelasnya. (Badar/Puspen TNI)

(Selasa, 12 Februari 2019). Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXIX-A Rapidly Deployable Battalion (RDB) Mission de l’Organisation des Nations Unies pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) dengan Komandan Satgas Kolonel Inf Dwi Sasongko berhasil memfasilitasi pertemuan antar suku di Desa Kisonja, Propinsi Tanganyika, Republik Demokratik Kongo, baru-baru ini.

Menurut Dansatgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO Kolonel Inf Dwi Sasongko menyampaikan bahwa mediasi pertemuan antar suku dikemas dalam bentuk Joint Activities Mission (JAM) dengan melibatkan unsur personel UN Staff, personel Satgas, para kepala suku, warga Desa Kisonja dan Kakinga, Propinsi Tanganyika.

“Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas berbagai permasalahan diantaranya konflik antara masyarakat, kesepakatan damai dan perjanjian mengakhiri konflik antara dua kelompok masyarakat yang berada di wilayah Desa Kisonja dan Kakinga,” kata Dansatgas.

Pada kesempatan tersebut, Dansatgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO juga menyampaikan bahwa pertemuan antar suku dapat memberikan dampak positif bagi upaya pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh pasukan PBB, khususnya wilayah operasi yang menjadi tanggung jawab Satgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO di Propinsi Tanganyika, Republik Demokratik Kongo.

“Hal tersebut merupakan realisasi dari mandat yang diberikan oleh United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPKO) dalam pelaksanaan perlindungan warga sipil (protection of civilian) dan pengamanan UN asset”, tambahnya.

Selanjutnya Dansatgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO Kolonel Inf Dwi Sasongko mengatakan bahwa di wilayah Desa Kisonja terdapat satu Standing Combat Deployment (SCD) yang bertugas untuk menjaga stabilitas situasi keamanan di Axis Kalemie menuju Bendera, Republik Demokratik Kongo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Suku Desa Kisonja berharap agar keberadaan Satgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO di wilayahnya dapat memberikan rasa aman dan dapat mencegah terhadap berbagai aksi tindak kejahatan. (Badar)