(Puspen TNI). Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI,  Marsda TNI Dedy Permadi, S.E., M.M.D.S., menerima audiensi dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang dipimpin oleh Edi Sukmoro (Direktur Utama), bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2019).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT. KAI didampingi oleh Ono Sutikno (Executive Vice President Legal), M. Nurul Fadhila (Direktur Keselamatan dan Keamanan), I Ketut Suardana, S.H. (Deputy Director of Security) dan Zuhril Alim (Corporate Deputy Director of Non Railway Asset).

Dalam audiensinya, Dirut PT. KAI (Persero) Edi Sukmoro mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto atas kerja sama dan bantuannya selama ini kepada PT. KAI yang merupakan transportasi terjangkau oleh masyarakat banyak.  “Banyak hal yang dirasakan manfaatnya, karena dibantu oleh TNI”, ungkapnya.

“PT. KAI (Persero) berharap kerja sama yang sudah terjalin selama ini semakin ditingkatkan, baik di bidang keamanan dan lain-lain”, ujarnya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan terima kasih kepada PT. KAI atas kepercayaannya kepada institusi TNI. “Kita akan tetap mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI”, katanya.

“PT. KAI (Persero) juga telah banyak membantu prajurit-prajurit saya, baik ketika waktu sekolah maupun dalam pelaksanaan penugasan karena menggunakan jasa kereta api,” ucapnya. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI. Jumat, 8 Maret 2019).  Forum ACDFM ke-16 dapat meningkatkan kerja sama dan memperkuat kemitraan strategis dengan dilandasi solidaritas ASEAN dalam rangka membangun kawasan ASEAN yang aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Demikian  disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dalam makalahnya yang dibacakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dihadapan para Panglima Angkatan Bersenjata Wilayah ASEAN pada Forum ke-16 ASEAN Chiefs of Defense Forces Meeting (ACDFM) tahun 2019, di Royal Cliff Hotel, Pattaya, Thailand, Kamis (7/3/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan ucapan selamat kepada Jenderal Ponpipaat Benyasri atas pelantikannya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Kerajaan Thailand beberapa waktu yang lalu.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan bahwa dalam forum ACDFM ke-16 yang memiliki tema “Sustainable Security”, TNI menitikberatkan kepada penanganan penanggulangan bencana alam karena isu bencana alam merupakan tantangan global yang tentunya memperoleh perhatian khusus oleh para Pemimpin negara-negara di ASEAN.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Asia Tenggara merupakan suatu kawasan rawan bencana yang disebabkan oleh kondisi geografis dan geologi serta perubahan iklim dunia yang mempengaruhi iklim setiap negara. “Bencana alam telah mengakibatkan kerugian yang berdampak terhadap peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara”, ujarnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga mengatakan bahwa penanganan bencana alam telah menjadi topik penting dan dapat dijadikan momentum bagi upaya pembangunan masyarakat ASEAN yang saling peduli serta berbagi. “Topik yang diangkat dalam isu bencana alam ini terkait dengan upaya kesiap-siagaan, tanggap darurat sampai pemulihan bencana”, ucapnya.

Panglima TNI mengungkapkan bahwa kerja sama penanganan bencana alam dalam kerangka ASEAN bertujuan untuk saling memperkuat kerja sama regional yang telah terjalin sejak lama. “Kerja sama tersebut diperlukan guna meningkatkan kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa bencana”, ujarnya.

Selanjutnya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa merujuk kepada kesepakatan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) mengenai pembentukkan standby force guna penanganan bencana alam, maka sebagai bagian dari masyarakat ASEAN, Indonesia mendukung pembentukan standby force oleh setiap negara anggota ASEAN.

“Apabila terjadi bencana besar di negara anggota ASEAN dan jika diperlukan, maka satuan-satuan standby force tersebut dapat secara bersama melaksanakan penanggulangan bencana serta bantuan kemanusiaan di negara manapun”, tambah Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa interaksi regional terpadu dapat memberikan kekuatan baru dalam mengendalikan wilayah secara baik dan akan berfungsi sebagai suatu platform dalam menemukan upaya serta solusi melalui berbagai bentuk kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.

Sebelumnya, Pangab Kerajaan Thailand Jenderal Ponpipaat Benyasri selaku Ketua Sidang ACDMF ke-16 dalam pembukaannya menyampaikan bahwa Sidang ACDFM ke-16 mengambil tema “Sustainable Security” dikarenakan pentingnya untuk membangun kepercayaan antar negara ASEAN serta mempromosikan kerja sama untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang ada.

“Dengan dukungan yang berkelanjutan, kita dapat saling membantu untuk membangun kapasitas, membawa perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di wilayah ASEAN”, ujar Ketua Sidang ACDMF ke-16.

Kegiatan Sidang ACDFM ke-16 diakhiri dengan penandatanganan joint statement pada ACDFM ke-16 dan serah terima Keketuaan Sidang ACDFM ke-17 kepada Vietnam. (Badar/Puspen TNI)

Jakarta, 6 Maret 2019 (Humas Bakamla RI)— Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq. R., bertemu dengan Menteri PPN/Bappenas Prof. Dr. Bambang P.S. Brojonegoro di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat, Rabu (6/3/19).

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut yaitu Plt. Sestama Bakamla Laksma Bakamla Eko Jokowiyono, S.E., M.Si., Sesmen PPN/Sestama Bappenas Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc., Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Ir. Slamet Soedarsono, Kabag Perencanaan Bakamla Kolonel Bakamla Agus Supriadi, S.E. dan Kasubbag TU Kepala Letkol Bakamla Ridwansyah. 

Pada kesempatan tersebut Laksdya Taufiq melaporkan tentang hasil kunjungan kenegaraan yang telah dilakukannya selaku Kepala Bakamla, yakni adanya pengakuan dari setiap negara kawasan yang dikunjungi, tentang fungsi Coast Guard Indonesia yang diemban oleh Bakamla.

Disampaikannya pula, “tugas Bakamla sudah barang tentu tidak ringan lagi karena sudah mengemban tugas sebagai Indonesian Coast Guard dan apa yang menjadi perintah Presiden untuk mengembangkan Bakamla saat ini sudah saya laksanakan”, ujar Taufiq dihadapan Menteri PPN/Bappenas.

Lebih lanjut dijelaskannya pula, bahwa situasi Bakamla selama empat bulan Laksdya Taufiq menjabat sebagai Kepala Bakamla sudah ada suatu perbaikan dan perkembangan. Oleh karena adanya keterbatasan Bakamla dalam hal anggaran, maka pengajuan anggaran tahun 2020 akan disesuaikan dengan kebutuhan Bakamla sebagai Coast Guard yang mengemban tugas sebagai penjaga keselamatan laut (maritime safety), penjaga keamanan laut (maritime security), dan fungsi sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pertahanan dalam aspek maritim (maritime defence). (Bdr)

Batam, 6 Maret 2019 (Humas Bakamla RI) —- Dalam rangka pemantapan sebelum melakukan latihan basah, sesuai dengan program Pelatihan Small Boat Operations (SBO), personel Bakamla diajak untuk mendalami pengetahuan dasar terkait teknik dan keamanan barlayar.  

Pelatihan yang diadakan oleh International Trainings Division United States Coast Guard (USCG) yang tergabung dalam Mobile Training Team (MTT), telah berlangsung selama tiga hari, di Ruang Kelas KN. Tanjung Datu, Batam, Rabu (6/3/2019). 

Materi yang diberikan hari ini adalah teknik tali temali, pengetahuan dasar tentang bertahan hidup dan peralatan yang dibutuhkan, peraturan navigasi, dan cara menanggulangi kerusakan pada mesin kapal. 

Seluruh peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama mengikuti pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan semangat yang ditunjukkan saat membuat simpul tali temali. Bahkan peserta berkelompok untuk melihat dan memcoba membuat simpul tali dengan benar, sesuai dengan arahan pelatih. 

Tidak hanya itu, pertanyaan-pertanyaan kritis juga banyak dilontarkan saat pelatihan berlangsung. Mengingat materi sangat menarik, dan penting untuk diketahui setiap anak buah kapal (ABK). Pengetahuan ini dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang lain dari situasi bahaya. Tidak hanya sesama rekan ABK, terapi juga korban yang mungkin ditemui di laut. (Bdr)

(Puspen TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap  mendukung dan  membantu  Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan dan kelancaran Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. usai menerima audiensi Bawaslu RI terkait pelaksanaan pengawasan Pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2019 yang dipimpin oleh Abhan S.H., M.H. sebagai Ketua Bawaslu RI, bertempat di Subden Mabes TNI, Jl. Merdeka Barat No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI didampingi oleh Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos dan Wakil Asisten Intelijen (Waasintel) Panglima TNI, Brigjen TNI (Mar) R. Widad. P. Ajie, M.B.A.

Panglima TNI mengungkapkan bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara.  “TNI tetap komitmen dan menjunjung tinggi netralitas, hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi karena netralitas TNI adalah harga mati”, tegasnya.

“Sebagai Panglima TNI saya mempunyai kewajiban mengamankan Pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2019.  TNI selalu siap membantu, kalau itu untuk kepentingan dan keselamatan bangsa,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Abhan yang didampingi oleh Fritz Edward Siregar (Anggota), Labyoni (Kepala Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu) dan Ali Imron (Kasubag Kerja Sama Antar Lembaga) dalam audiensinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beserta jajarannya atas komitmen TNI yang menjunjung tinggi netralitas TNI.

Abhan juga menyampaikan kepada Panglima TNI bahwa jajaran Bawaslu RI akan banyak berkoordinasi dengan aparat TNI, khususnya yang berada di wilayah-wilayah rawan dan terpencil serta sulit terjangkau, seperti di Papua.

“Bawaslu sangat membutuhkan dukungan bantuan transportasi termasuk pengamanan dan keamanan dalam menghadapi berbagai dinamika dan situasi pelaksanaan Pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2019”, ucapnya. (Badar/Puspen TNI)

Jakarta, 6 Maret 2019 (Humas Bakamla RI)— Kaum wanita harus tangguh dalam menghadapi  bencana dan menjaga keselamatan keluarga, hal itu dikatakan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bakamla Ina Taufiq R. dalam laporannya sebagai ketua panitia di acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) DWP dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPP) di gedung Graha Marinir Jl. Prapatan No. 38, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/19).

Tujuan penandatangan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan baik antar kelembagaan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Adapun ruang lingkupnya terdiri dari tiga tahap yaitu prabencana, saat bencana dan pascabencana.

Ketua DWP Pusat Wien Ritola Tasmaya dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bakamla Laksdya A. Taufiq. R., yang telah memfasilitasi kegiatan penandatangan Nota Kesepahaman ini dengan sangat baik dan luar biasa. Nota Kesepahaman antara DWP dengan BNPP ini menjadi acuan dan kekuatan kaum perempuan yang ikut berperan dalam menyelesaikan masalah bangsa dalam merespon masalah bencana. “Kaum perempuan memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana dan sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan dan wawasan tentang bencana di daerah rawan bencana”, ungkap Ritola.

“Ingat tanggal 26 April hari kesiapsiagaan bencana, perempuan menjadi guru siaga bencana,  rumah menjadi sekolahnya, kita semua selamat”, kata Ritola menutup sambutannya.

Kegiatan dihadiri oleh DWP dari lembaga-lembaga pemerintah antara lain Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Kemen Pertanian, BNPB, Wantanas, BKN, Arsip Nasional, LPP TVRI, dan Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah peserta hingga 275 orang.

Adapun Pejabat pendamping DWP Bakamla yang turut hadir yaitu Kepala Biro Umum Bakamla Laksma Bakamla Sandy M. Latief dan Perwira Pendamping DWP Bakamla Letkol Bakamla Didin Wahyudin. (Bdr)

(Puspen TNI).  Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi oleh Kepala Pusat Pembinaan Mental (Kapusbintal) TNI, Laksma TNI Budi Siswanto, S.T., M.A.P. menerima kunjungan dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, terdiri dari H. Yaqut Cholil Qoumas (Ketua Umum), Abdul Rochman (Sekjen), H. Alfa Isnaeni (Kepala Satkornas Banser) dan Wibowo Prasetyo (Koordinator Kominfo), bertempat di Subden Mabes TNI, Jl. Merdeka Barat No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019). (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI).  Satuan penegak hukum TNI memiliki komitmen untuk memperkuat soliditas dan mampu bersinergi. Begitu juga dengan sumber daya manusia, aparat penegak hukum dituntut untuk profesional, solid dan berintegritas terhadap tugasnya.

Demikian amanat tertulis Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto yang dibacakan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Mayjen TNI Joko Purnomo, S.H., M.H., pada saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakorniskum) TNI Tahun 2019 yang diikuti 145 peserta, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (6/3/2019).

“Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan dinamis telah dapat diantisipasi oleh TNI dengan mentransformasi diri menjadi suatu organisasi yang profesional, modern dan tangguh”, katanya.

Menurut Letjen TNI Joni Supriyanto, khusus bidang hukum, satuan penegak hukum di lingkungan TNI harus cepat menyesuaikan diri, membangun satuan dan aparat penegak hukum dengan kualifikasi sumber daya manusia berbasis kompetensi, untuk mencapai standar prajurit yang profesional, berjiwa satria, militan dan loyal.

Kasum TNI juga mengatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan hukum dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Menurutnya, hal ini sangat sesuai dengan tema Rakorniskum yang diangkat “Dilandasi Profesionalisme dan Sinergitas, Babinkum TNI beserta Komunitas Hukum TNI, Siap Melaksanakan Tugas Pokok TNI”.

Lebih lanjut dikatakan bahwa langkah-langkah solusi yang diambil dapat segera diwujudkan piranti-piranti lunak yang mampu menjadi kekuatan payung hukum bagi TNI terhadap penanganan penyelesaian permasalahan.

“Kompleksitas permasalahan yang ada saat ini, telah berkembang cepat dan membutuhkan metode atau pola penanganan tertentu, namun tetap berprinsip sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengabaikan kepentingan militer guna mendukung tugas pokok TNI”, ujarnya.

Kasum TNI mengingatkan pula bahwa dalam kerangka integrated criminal justice system, agar semakin ditingkatkan upaya-upaya nyata untuk mewujudkan peradilan yang jujur, benar, dan adil. “Menjaga independensi dalam tercapainya pemberian bantuan hukum dan dukungan hukum serta percepatan proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI secara cepat dan tepat”, katanya. (Badar/Puspen TNI)