Sumbawanews.com,- Jakarta – Perdebatan sengit kembali memanas di ranah politik nasional setelah Partai Golkar dan PDIP saling lempar tuduhan terkait sikap terhadap kekuasaan. Dalam respons tajam, Sekretaris Jenderal Golkar, M. Sarmuji, menyangkal tudingan bahwa partainya “candu kekuasaan,” justru menyatakan bahwa kekuasaanlah yang selalu menarik Golkar untuk berperan dalam pemerintahan.
“Golkar pernah berada di luar pemerintahan. Tapi kekuasaan yang menarik kita kembali,” ujar Sarmuji di Jakarta, Sabtu (20/6/2026). Ia menegaskan, keterlibatan Golkar dalam koalisi pemerintah bukanlah tanda ketergantungan, melainkan bukti bahwa pemerintah membutuhkan kekuatan politik yang stabil dan berpengalaman seperti Golkar.
Pernyataan itu merespons sindiran Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang sebelumnya menuduh Golkar memiliki “candu kekuasaan” karena selalu berada di pihak penguasa, entah saat menang maupun kalah dalam Pilpres. “PDIP tidak punya bakat candu kekuasaan. Tanpa berkuasa, kami tetap berkembang,” tegas Deddy, menekankan bahwa partainya memilih menjadi penyeimbang, bukan pelengkap kekuasaan.
Sarmuji tidak menampik perbedaan filosofi politik antara kedua partai, tetapi menilai bahwa kritik dari PDIP justru mengaburkan fakta bahwa Golkar hadir bukan karena ingin “ikut-ikutan,” melainkan karena diminta. “Kalau yang berkuasa butuh Golkar, itu bukan karena kami mencari, tapi karena mereka butuh. Itu bukti kapasitas kami,” ujarnya.
Ia pun menyinggung isu pemadaman listrik yang juga disorot Deddy sebagai contoh ketidakpedulian Golkar terhadap kepentingan rakyat. Sarmuji menegaskan bahwa Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar, Bahlil Lahdalia, tetap aktif mengawal masalah energi, meski secara teknis urusan PLN berada di bawah direktur yang pernah menjadi caleg PDIP. “Kami tidak menunggu siapa yang memegang jabatan. Jika itu menyangkut hajat hidup orang banyak, kami tetap turun tangan,” tegasnya.
Deddy, di sisi lain, mempertanyakan mengapa Golkar justru menyerang partai yang memilih untuk tidak masuk pemerintahan. “Kenapa justru nyinyir terhadap yang menolak kemewahan kekuasaan? Kami menghormati mereka yang berada di pemerintahan, tapi kami juga menghargai yang memilih jadi oposisi,” ucapnya.
Sarmuji menutup pernyataannya dengan mengajak publik untuk menilai sendiri. “Saya hormati posisi PDIP. Biarlah rakyat yang menilai—apa yang sebenarnya mereka seimbangkan? Kok jadi sensitif,” katanya, seolah menantang PDIP untuk menjelaskan makna sejati dari peran sebagai “penyeimbang.”
Perdebatan ini bukan sekadar perang kata, tapi refleksi mendalam tentang peran partai politik dalam sistem demokrasi: apakah kekuasaan adalah tujuan, atau alat? Dan apakah keberadaan di luar pemerintahan berarti keberanian, atau keengganan untuk bertanggung jawab?
Dengan latar belakang koalisi yang terus berubah dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan, kedua partai—yang pernah bersatu dalam pemerintahan sebelumnya—kini berdiri di sisi berlawanan, masing-masing mempertahankan narasi yang diyakini sebagai kebenaran politik.
