Home Blog Page 125

MNC Peduli dan MNC Tourism Edukasi Gizi di Sukabumi

Sumbawanews.com,- Sukabumi — Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan gizi keluarga, MNC Peduli bersama MNC Tourism menggelar kegiatan edukasi gizi dan demonstrasi masak sehat di Kampung Cibilik, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (18/6/2026). Kegiatan yang diikuti antusias oleh puluhan ibu rumah tangga ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Para peserta mendapatkan penyuluhan langsung dari ahli gizi tentang pentingnya pola makan seimbang bagi ibu hamil dan balita, dengan penekanan pada pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah diakses dan terjangkau. Tak hanya teori, mereka juga diajak terlibat aktif dalam praktik memasak sehat, memadukan nutrisi dengan rasa yang menggugah selera.

Chef Badru dari Lido Lake Resort by MNC Hotel memandu demo masak dengan menu sederhana namun bernutrisi tinggi: lele dan pisang. “Keduanya bukan hanya mudah ditemukan di sekitar kita, tapi juga kaya protein dan kalori yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak dan pemulihan ibu pasca melahirkan,” ujar Chef Badru. Ia menekankan bahwa masakan sehat tidak harus rumit atau mahal—yang penting adalah keberagaman, keseimbangan, dan kebiasaan yang konsisten.

Fitri Handayani, salah satu peserta, mengaku terbantu dengan ilmu yang diberikan. “Saya biasa masak cuma pakai nasi dan ikan asin. Sekarang tahu kalau lele dan pisang bisa jadi menu harian yang enak dan bikin anak-anak semangat makan,” katanya. Ia berharap kegiatan serupa bisa berlanjut, karena tidak hanya mengubah resep, tapi juga pola pikir tentang makanan sebagai fondasi kesehatan keluarga.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sejumlah program MNC Peduli di Sukabumi, termasuk pemberian asupan tambahan di posyandu dan kampanye food rescue yang sebelumnya telah menyentuh ribuan warga. Dengan menggabungkan pendidikan, praktik langsung, dan sentuhan profesional dari chef, inisiatif ini tidak hanya menyampaikan pesan gizi, tapi juga membangkitkan semangat kreativitas ibu-ibu dalam menyajikan makanan yang sehat, lezat, dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang humanis dan berbasis komunitas, MNC Peduli dan MNC Tourism membuktikan bahwa perubahan nyata dalam kesehatan masyarakat bisa dimulai dari dapur rumah—bukan hanya dari kebijakan tingkat nasional, tapi dari kesadaran setiap keluarga untuk memilih lebih baik.

Dedolarisasi Menggema, Putin Ajak ASEAN Pakai Mata Uang Lokal

Sumbawanews.com,- Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka mendesak negara-negara ASEAN untuk segera beralih dari transaksi berbasis dolar AS ke mata uang nasional masing-masing, dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat. Seruan ini disampaikan Putin usai KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia, Kamis (19/6/2026), yang dihadiri seluruh pemimpin negara anggota blok Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Dalam pidatonya, Putin menekankan bahwa pergeseran ini bukan sekadar strategi finansial, melainkan kebutuhan strategis di tengah ketidakstabilan geopolitik global. “Penting untuk beralih dari transaksi keuangan dalam dolar ke mata uang nasional,” ujarnya, mengacu pada kesepakatan para peserta KTT untuk meningkatkan volume dan kualitas perdagangan bilateral. Langkah ini, menurutnya, akan mempercepat efisiensi transaksi, mengurangi biaya konversi, dan melindungi ekonomi dari tekanan sanksi eksternal yang selama ini menghambat akses ke sistem perbankan global.

Rusia, yang telah lama mengurangi penggunaan dolar akibat sanksi Barat pasca-invasi Ukraina, kini menjadi salah satu pionir dalam promosi sistem pembayaran berbasis mata uang lokal. Di forum ini, Putin menawarkan kerja sama teknis dan infrastruktur keuangan untuk mendukung transisi tersebut, termasuk pengembangan sistem pembayaran lintas batas yang terintegrasi antar bank sentral.

Selain perdagangan, Rusia juga berkomitmen memperluas ekspor produk bernilai tambah tinggi ke ASEAN—mulai dari pupuk, obat-obatan, hingga peralatan industri—sekaligus menjanjikan pasokan energi dan pangan yang stabil. Moskow menilai ASEAN sebagai mitra strategis dengan pertumbuhan permintaan energi yang terus melonjak, sementara Rusia tetap menjadi salah satu eksportir minyak dan gas terbesar dunia.

KTT yang berlangsung selama dua hari itu juga menghasilkan Rencana Aksi Rusia-ASEAN 2026–2030, sebuah dokumen komprehensif yang mencakup kerja sama di bidang politik, keamanan, transportasi, ekonomi digital, ilmu pengetahuan, dan energi. Salah satu pilar utamanya adalah penguatan konektivitas fisik, melalui pengembangan jalur kereta api dan pelabuhan maritim yang menghubungkan Eropa dengan Asia Tenggara.

Dokumen konsep kerja sama energi pun disepakati sebagai peta jalan jangka panjang, mengingat kebutuhan energi ASEAN diproyeksikan tumbuh lebih dari 50% dalam dekade mendatang. Dengan demikian, kerja sama ini bukan hanya soal transaksi mata uang, tetapi tentang membangun arsitektur ekonomi baru yang mandiri, berkelanjutan, dan bebas dari dominasi satu mata uang.

Langkah Putin ini semakin menguatkan tren global yang kini disebut “dedolarisasi”—gerakan yang mulai diikuti oleh China, India, Brasil, dan sejumlah negara berkembang. Di Indonesia sendiri, upaya serupa telah mulai terlihat, dengan penggunaan rupiah dalam perdagangan bilateral dengan Malaysia dan Thailand yang terus meningkat, serta uji coba sistem pembayaran lintas batas berbasis rupiah di Hong Kong.

Dengan KTT ini, Rusia tidak hanya memperdalam hubungan ekonomi dengan ASEAN, tetapi juga menawarkan alternatif sistem keuangan global yang lebih inklusif—sebuah sinyal kuat bahwa dominasi dolar AS sebagai mata uang dominan dunia mulai goyah, dan masa depan perdagangan internasional akan semakin beragam, berbasis kekuatan ekonomi regional.

Ketua Yayasan MBG Ditetapkan sebagai Tersangka

Sumbawanews.com,- Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harimas Sihombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026. Ia diduga menyerahkan uang dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai imbalan untuk memperoleh posisi sebagai mitra penyedia layanan gizi.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa Glory, sebagai pihak swasta, sengaja mengajukan yayasan yang tidak memenuhi syarat teknis untuk menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuannya: memperoleh kontrak pengadaan barang yang seharusnya diberikan kepada lembaga yang sah dan kompeten.

Kasus ini menjadi bagian dari jaringan korupsi yang melibatkan lima tersangka sebelumnya, termasuk Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, dan Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal. Seluruhnya terlibat dalam manipulasi tata kelola program MBG yang seharusnya menjangkau anak-anak sekolah di daerah terpencil.

Korupsi ini tidak hanya merusak mekanisme distribusi bantuan, tetapi juga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Data Kejagung mencatat, sebanyak 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 tablet, dan 5.400 televisi 75 inci—semua barang yang seharusnya diberikan kepada siswa—diproses dengan harga jauh di atas pasar, melalui kontrak fiktif dan perusahaan bayangan.

Glory kini ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penyidik terus menggali keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya jaringan lebih luas yang memanfaatkan program pangan nasional sebagai alat pencucian uang dan keuntungan pribadi.

Program MBG, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah dasar, justru menjadi sumber kerugian besar akibat penyalahgunaan wewenang dan kolusi sistemik. Kejagung menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi pelaku korupsi, baik dari jajaran pemerintah maupun pihak swasta yang memanfaatkan program publik untuk keuntungan pribadi.

Akai Luncurkan MPC One G2 dan Key 37 G2 dengan Performa Lebih Tangguh

Sumbawanews.com,- Kedua perangkat produksi musik andalan Akai, MPC One dan Key 37, kini hadir dalam versi terbaru yang jauh lebih kuat. Dengan peningkatan signifikan pada spesifikasi hardware dan software, kedua alat ini kini mampu menangani proyek musik yang lebih kompleks tanpa kompromi pada kecepatan atau stabilitas.

MPC One G2 dan Key 37 G2 dilengkapi prosesor 8-core terbaru, meningkatkan daya pemrosesan hingga tiga kali lipat dibanding generasi sebelumnya. Kapasitas RAM pun dinaikkan dari 2GB menjadi 4GB, sementara penyimpanan internal melonjak dari 32GB menjadi 64GB. Hasilnya? Waktu muat proyek menjadi jauh lebih cepat, kemampuan menangani banyak instrumen virtual naik dari delapan menjadi 32, dan jumlah track stereo paralel meningkat dari delapan menjadi 16—jumlah yang cukup untuk membangun lagu utuh tanpa perlu beralih ke DAW.

Kedua perangkat menjalankan sistem operasi MPC 3.9 terbaru, yang menyediakan antarmuka linear arranger lengkap, alur kerja pengaturan yang lebih luas, dan mesin sintetis baru yang memungkinkan pencipta musik membangun komposisi utuh secara mandiri. Layar sentuh warna 7 inci memudahkan navigasi dan kontrol secara intuitif, sementara konektivitas USB-C memungkinkan integrasi mulus dengan berbagai DAW di komputer, sekaligus berfungsi sebagai saluran perekaman audio langsung dari sumber eksternal seperti ponsel, tablet, atau bahkan phonograph.

Tak hanya itu, kedua perangkat sudah dilengkapi paket perangkat lunak lengkap sejak keluar kotak, termasuk akses gratis ke virtual instrument Analog Dreams dari Native Instruments. Integrasi ini semakin diperkuat setelah Native Instruments resmi bergabung di bawah naungan yang sama dengan Akai, membuka jalan bagi kolaborasi konten lebih dalam di masa depan.

MPC One G2 dijual seharga $800, sementara Key 37 G2 dengan keyboard 37 tombol berharga $1.000. Perbedaan utama antar keduanya terletak pada fungsionalitas: MPC One G2 ideal untuk produser beat berbasis sampel, sementara Key 37 G2 menjadi pilihan sempurna bagi penulis lagu tradisional yang menginginkan kontrol fisik atas melodi dan akor. Keduanya kini tersedia secara global, menawarkan pengalaman produksi musik yang lebih cepat, lebih dalam, dan lebih bebas—tanpa harus bergantung pada komputer.

BGN Revisi Kriteria Penerima MBG demi Efisiensi Anggaran

Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional tengah menyusun ulang kriteria penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data riil. Tujuannya: memastikan bantuan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan, sekaligus menyesuaikan anggaran dengan kondisi fiskal negara.

Sebelumnya, program yang menyediakan makanan bergizi untuk ibu hamil, menyusui, dan balita ini mengandalkan indikator desil—pembagian populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan—sebagai acuan utama. Namun, menurut Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, pendekatan itu kini akan diperkaya dengan tiga parameter baru: kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pangan bergizi.

“Desil hanya salah satu indikator. Kami sedang meramu formula yang lebih komprehensif,” ujar Arumsari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026). “Jika suatu wilayah memiliki angka stunting tinggi, akses pangan terbatas, dan pendapatan keluarga di bawah garis kemampuan, maka itulah prioritas utama kami.”

Kajian ini dilakukan di tengah evaluasi menyeluruh terhadap asumsi jumlah penerima manfaat MBG tahun 2027 yang saat ini masih berdasarkan angka 81 juta orang. Angka itu, menurut BGN, dinilai terlalu besar dan tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. “Kami tidak ingin anggaran terbuang karena penargetan yang terlalu luas. Yang penting adalah ketepatan, bukan jumlah,” tegasnya.

Proses penyusunan formula baru ini akan melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan, mengingat rencana anggaran MBG untuk tahun depan masih dalam tahap finalisasi. BGN juga menekankan bahwa keputusan akhir belum diambil, dan semua data sedang dalam proses pengolahan mendalam, termasuk analisis spasial terhadap daerah-daerah dengan beban gizi tertinggi.

Langkah ini merupakan respons terhadap kritik yang muncul sejak awal pelaksanaan MBG, terutama terkait efisiensi dan distribusi yang tidak merata. Beberapa laporan menunjukkan bahwa di sejumlah daerah, bantuan justru dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi masih mampu, sementara keluarga miskin di daerah terpencil justru kesulitan mengaksesnya.

Dengan pendekatan baru ini, BGN berharap bisa memperkuat akuntabilitas program sekaligus memperbesar dampaknya. “Kami ingin setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan—bukan yang paling mudah dijangkau,” ujar Arumsari.

Kajian ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program sosial secara sistematis, menghindari duplikasi dan pemborosan. Dalam waktu dekat, BGN akan mengumumkan hasil uji coba piloting di beberapa kabupaten prioritas, sebagai dasar untuk penerapan nasional pada tahun anggaran 2027.

Trump Marah, Sebut Kritikus MoU AS-Iran “Bodoh”

Sumbawanews.com,- Presiden Donald Trump membalas keras kritik terhadap kesepakatan damai AS-Iran dengan menyebut para pengkritiknya sebagai “orang bodoh”. Pernyataan itu dilontarkannya tak lama setelah ia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Iran, yang dianggap sebagai lompatan besar dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Timur Tengah yang memanas sejak Februari 2026.

Dalam unggahan di media sosial, Trump menyerang kritikus yang menganggap kesepakatan itu terlalu menguntungkan Teheran. “Orang-orang bodoh ini, yang mengira saya belum cukup keras terhadap Iran, padahal pasar saham mencatat rekor tertinggi dan harga minyak justru anjlok—mereka cemburu, jahat, atau memang tidak tahu apa-apa,” tulisnya.

MoU yang ditandatangani bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian berisi 14 poin utama. Di dalamnya, AS berkomitmen mencabut sanksi minyak yang selama ini memukul perekonomian Iran. Selain itu, jika perundingan lanjutan soal program nuklir Iran berbuah kesepakatan akhir, Washington akan memfasilitasi dana rekonstruksi senilai US$300 miliar (Rp5.342 triliun), yang didukung oleh negara-negara kawasan.

Sebagai imbalannya, Iran setuju mengurangi cadangan uranium yang diperkaya—kemungkinan melalui proses “down-blending”—di bawah pengawasan ketat PBB. Kedua belah pihak juga diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan perundingan teknis demi menghentikan perang secara resmi.

Namun, respons di dalam AS jauh dari seragam. Media-media utama, termasuk MS NOW dan Wall Street Journal, mempertanyakan kebijakan Trump. “Gedung Putih menyetujui gencatan senjata yang tidak mencapai tujuan awal, tapi memberi konsesi finansial besar kepada Teheran,” tulis MS NOW. Fox News, yang biasanya bersikap ramah terhadap Trump, justru mengutip analis yang menyatakan Iran “mendapat keuntungan tanpa harus menghentikan program nuklirnya secara nyata.”

Wall Street Journal menyebut kesepakatan ini sebagai “pertaruhan kebijakan luar negeri terbesar dalam masa jabatan kedua Trump,” dan memperingatkan bahwa presiden akan menghadapi perlawanan sengit dari kelompok garis keras yang menilai ia “menyerahkan terlalu banyak demi sedikit imbalan.”

Sementara itu, Iran menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak mencakup pembatasan terhadap rudal balistik—sebuah poin yang sebelumnya menjadi titik tumpu ketegangan. Presiden Pezeshkian menyebut MoU sebagai “langkah berani menuju stabilitas regional,” sementara China dan Rusia menyambut positif inisiatif diplomatik itu.

Trump, yang sebelumnya dikenal sebagai penentang keras kesepakatan nuklir Iran di era Obama, kini menghadapi tekanan dari dalam partainya sendiri. Ia menolak tegas tuduhan bahwa ia “dipermainkan” oleh Iran. “Mereka yang bilang begitu tidak mengerti politik global,” tegasnya. “Ini bukan kekalahan. Ini adalah kemenangan strategis yang akan menyelamatkan nyawa ribuan orang.”

Dengan MoU ini, dunia menyaksikan perubahan dramatis dalam kebijakan luar negeri AS—dari retorika konfrontatif menuju diplomasi yang penuh risiko, dan Trump memilih untuk tidak mundur dari kritik, melainkan menyerangnya langsung.

Libanon Tegaskan Negosiasi Damai Tanpa Campur Tangan Asing

Sumbawanews.com,- Presiden Libanon Joseph Aoun menegaskan bahwa setiap upaya menyelesaikan konflik dengan Israel akan dilakukan sepenuhnya berdasarkan kedaulatan nasional, tanpa terikat pada kesepakatan pihak ketiga—meskipun Iran dan Amerika Serikat tengah merundingkan gencatan senjata regional yang mencakup Libanon.

Dalam pertemuan dengan delegasi uskup Maronit dari diaspora pada Kamis, 18 Juni 2026, Aoun menekankan bahwa Beirut memiliki “jalur independen” dalam negosiasi dengan Tel Aviv. “Kami tidak mengorbankan kedaulatan kami demi kepentingan aktor eksternal,” ujarnya, menegaskan bahwa keputusan akhir tentang gencatan senjata, batas wilayah, dan keamanan perbatasan tetap berada di tangan pemerintah Libanon.

Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang semakin kompleks. Sejak April, Beirut dan Tel Aviv telah menjalani pembicaraan langsung untuk mengakhiri permusuhan yang memicu serangan balas-membalas antara militer Israel dan Hizbullah. Konflik ini memburuk setelah Hizbullah melancarkan serangan roket pada 2 Maret sebagai respons atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan AS-Israel. Israel kemudian membalas dengan serangan udara dan invasi darat di Libanon Selatan, menewaskan lebih dari 3.800 orang.

Meskipun kesepakatan damai antara Iran dan AS—yang dikonfirmasi oleh Swiss pada Senin lalu—secara eksplisit menyertakan Libanon sebagai pihak yang terdampak, Aoun bersikeras bahwa keterlibatan Teheran atau Washington tidak mengikat kebijakan Beirut. “Kami menerima dukungan, tapi tidak menerima pengaruh,” tegasnya. Ia menekankan bahwa Libanon, sebagai negara demokratis, berhak menentukan nasibnya sendiri, terlepas dari tekanan atau kepentingan besar di kawasan.

Sementara itu, Hizbullah, yang tetap menjadi kekuatan militer de facto di Libanon, menyambut baik upaya Iran untuk memasukkan Libanon ke dalam pembicaraan AS-Iran. Namun, kelompok ini tetap menolak setiap bentuk negosiasi langsung antara pemerintah Libanon dan Israel, menganggapnya sebagai upaya untuk melemahkan senjata mereka dan menghapuskan peran mereka dalam perlawanan.

Meski tingkat kekerasan telah mereda sejak wacana kesepakatan damai muncul, serangan Israel masih terjadi. Pada Rabu lalu, serangan udara di Libanon Selatan menewaskan lima warga sipil, menunjukkan bahwa gencatan senjata belum sepenuhnya terwujud.

Aoun optimistis bahwa putaran kelima negosiasi—yang dijadwalkan minggu depan—akan berjalan lebih konstruktif, terutama setelah AS menunjukkan respons positif terhadap permintaan Libanon untuk tetap menjadi pihak otonom dalam proses perdamaian. “Kami meyakinkan rakyat kami: tidak ada yang bisa mengikat kami. Penyelesaian ini adalah milik kami,” ucapnya.

Dengan posisi yang jelas ini, Libanon berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan akan perdamaian dan tekad untuk tidak menjadi boneka dalam permainan kekuatan regional. Di tengah gesekan antara kepentingan besar, Beirut berdiri—dengan hati-hati, tapi tegas—sebagai negara yang menolak menjadi korban, bukan mitra.

Konflik Israel-Hizbullah Hancurkan Ribuan Bangunan di Lebanon

Sumbawanews.com,- Serangan udara Israel di Lebanon selatan telah menimbulkan kehancuran masif, dengan lebih dari 68.000 unit rumah dan fasilitas publik rusak atau luluh lantak sejak 2 Maret hingga 17 Mei 2026. Data dari Dewan Nasional untuk Penelitian Ilmiah Lebanon (CNRS) menunjukkan bahwa kawasan selatan, termasuk kota bersejarah Tyre, menjadi sasaran utama—di mana rumah sakit seperti Jabal Amel, sekolah, dan situs warisan dunia UNESCO ikut terdampak parah.

Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkirakan kerugian fisik di wilayah Beirut dan sekitarnya mencapai minimal USD 365 juta, sementara lebih dari 1,2 juta warga Lebanon terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat eskalasi konflik dengan kelompok Hizbullah. Serangan udara yang berkelanjutan tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga mengguncang fondasi kehidupan sosial dan ekonomi di negara yang sudah lama terpuruk oleh krisis multidimensi.

Di Tyre, reruntuhan bangunan bersejarah yang pernah menjadi simbol ketahanan budaya kini menjadi pemandangan sehari-hari. Warga yang bertahan mengaku hidup dalam ketakutan konstan, dengan jalan-jalan yang dipenuhi puing dan listrik yang tak kunjung menyala. Pusat kesehatan yang masih beroperasi kewalahan menangani luka-luka akibat serangan, sementara pasokan obat-obatan dan air bersih semakin menipis.

Internasional pun bersuara. PBB mendesak gencatan senjata segera, sementara negara-negara tetangga mengecam serangan yang dianggap melanggar hukum humaniter. Namun, hingga kini, tidak ada tanda-tanda penurunan intensitas serangan dari pihak Israel, yang tetap menegaskan bahwa target mereka adalah infrastruktur militer Hizbullah—meski korban sipil terus berjatuhan.

Lebanon, yang belum pulih dari krisis ekonomi dan politik bertahun-tahun, kini menghadapi bencana baru yang bisa menghapuskan jejak-jejak pemulihan terakhirnya. Di tengah keheningan malam yang terus diguncang ledakan, ribuan keluarga hanya bisa berdoa—bukan untuk kemenangan, tapi untuk bertahan hidup satu hari lagi.

Perpusnas Minta Tambahan Anggaran Rp357 Miliar untuk Selamatkan Literasi Nasional

Sumbawanews.com,- Komisi X DPR RI menilai pagu awal Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk Tahun Anggaran 2027 jauh dari cukup untuk mendukung program literasi nasional yang strategis. Menanggapi kekhawatiran ini, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengajukan revisi usulan anggaran sebesar Rp357,77 miliar, sehingga total permintaan dana menjadi Rp725,50 miliar.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran saat ini berisiko menghambat pencapaian visi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. “Penguatan anggaran untuk Perpusnas bukan sekadar kebutuhan teknis, tapi keharusan moral untuk menjaga peradaban bangsa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Dukungan politik dari DPR ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga yang menjadi pusat penyebaran pengetahuan nasional itu perlu segera diperkuat. Perpusnas menekankan bahwa dana tambahan akan digunakan untuk memperluas akses layanan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mempercepat transformasi digital perpustakaan, melestarikan khazanah budaya nusantara, serta memperkuat jaringan kerja sama dengan perpustakaan daerah dan sekolah-sekolah.

Aminudin menjelaskan, sebelumnya anggaran yang dialokasikan tidak mampu menopang program-program prioritas yang telah dirancang sejak tahun lalu. “Kami tidak bisa lagi menunda. Tanpa suntikan dana ini, ribuan titik layanan perpustakaan di pelosok akan terhenti, dan generasi muda kehilangan akses ke sumber pengetahuan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka,” katanya.

Permintaan ini telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai tindak lanjut dari pembahasan bersama Komisi X DPR RI. Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan strategis: memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur fisik atau membangun fondasi intelektual bangsa melalui literasi.

Dengan anggaran yang memadai, Perpusnas berjanji akan menjadikan perpustakaan bukan sekadar gedung berisi buku, tapi pusat kecerdasan kolektif yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan Indonesia.

Prabowo Tegaskan Bank BUMN Harus Jadi Darah Perekonomian Rakyat

Sumbawanews.com,- Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bank-bank milik negara bukan sekadar lembaga keuangan yang berorientasi laba, tapi harus menjadi napas kehidupan ekonomi rakyat kecil. Dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Presiden mengumpulkan seluruh komisaris dan direksi lima bank BUMN terbesar—BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI—forum langka yang menandai tekad pemerintah mengarahkan perbankan nasional ke arah yang lebih inklusif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa arahan Presiden jelas dan tegas: bank-bank himbara tidak boleh lagi memprioritaskan keuntungan semata. “Presiden menekankan, perbankan adalah darah dari perekonomian kita. Jika darahnya kental hanya untuk korporasi besar, maka tubuh ekonomi kita akan kekurangan oksigen,” ujar Rosan usai pertemuan.

Prabowo menyoroti ketimpangan suku bunga yang kerap merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia memerintahkan agar bunga pinjaman untuk UMKM tidak hanya disamakan dengan korporasi, tetapi justru harus lebih rendah. “Jangan sampai usaha kecil yang jadi tulang punggung ekonomi nasional justru diperas oleh biaya pinjaman yang lebih tinggi. Ini tidak adil, dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Rosan menirukan perintah Presiden.

Selain itu, Presiden juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Ia meminta manajemen bank BUMN menjaga stabilitas keuangan tanpa mengorbankan akses permodalan bagi masyarakat luas. “Bank BUMN harus menjadi garda depan dalam menjangkau daerah terpencil, pelaku usaha rumahan, dan sektor produktif yang selama ini terpinggirkan,” tambah Rosan.

Pertemuan ini digelar di tengah dinamika ekonomi nasional yang masih menunggu dampak kebijakan moneter terbaru dari Bank Indonesia. Namun, Presiden menegaskan bahwa peran bank BUMN tidak bisa ditunda atau dikompromikan demi kepentingan jangka pendek. “Ini bukan soal angka di laporan keuangan, tapi soal keberlangsungan hidup jutaan keluarga Indonesia,” kata Rosan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara harus dipertahankan dengan integritas, bukan hanya profitabilitas. Ia meminta seluruh direksi dan komisaris untuk menjadi teladan dalam tata kelola, transparansi, dan pelayanan publik.

Pertemuan berlangsung selama lebih dari dua jam, dihadiri oleh seluruh pimpinan tertinggi lima bank BUMN. Tak ada rencana perombakan direksi seperti spekulasi sebelumnya, tetapi ada sinyal kuat bahwa evaluasi kinerja akan berfokus pada indikator inklusivitas—bukan hanya laba bersih atau pertumbuhan aset.

Dengan arahan ini, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menempatkan bank BUMN bukan sebagai entitas bisnis biasa, melainkan sebagai alat strategis untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, kebijakan perbankan nasional secara eksplisit diarahkan bukan untuk memperkaya pemegang saham, tapi untuk memperkuat daya tahan ekonomi rakyat.

Berita Terkini

Benahi Subsidi BBM, Indonesia Berpotensi Hemat Rp200 Triliun per Tahun

Sumbawanews.com,- Indonesia berpeluang menghemat hingga Rp200 triliun per tahun jika berhasil memperbaiki sistem penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini bocor akibat...

Mesir dan Iran Bertanding di Tengah Gelombang Pride di Seattle

Sumbawanews.com,- Pertandingan sengit antara Mesir dan Iran di Lumen Field, Seattle, pada Sabtu, 27 Juni 2026, menjadi sorotan bukan hanya karena menentukan kelolosan ke...

Ekuador Bangkit dari Tertinggal, Kalahkan Jerman 2-1 di New Jersey

Sumbawanews.com,- New Jersey – Dalam laga dramatis yang memutuskan nasib lolos ke babak 16 besar, Ekuador berhasil mencatatkan sejarah dengan mengalahkan juara dunia Jerman...

Tunisia vs Belanda: Jebakan Terakhir di Piala Dunia 2026

Sumbawanews.com,- Kansas City – Laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Tunisia dan Belanda di Stadion Kansas City, Jumat (26/6/2026) pukul 06.00...

Berita Utama