Sumbawanews.com,- Indonesia berpeluang menghemat hingga Rp200 triliun per tahun jika berhasil memperbaiki sistem penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini bocor akibat ketimpangan distribusi. Temuan ini diungkapkan oleh anggota Dewan Energi Nasional (DEN), M. Fadhil Hasan, pada Kamis (25/6) di Jakarta.
Menurut Fadhil, masalah utama bukan pada jumlah subsidi, melainkan pada siapa yang seharusnya menerima bantuan itu. Data menunjukkan bahwa 20 persen penduduk terkaya justru menikmati lebih dari 50 persen total subsidi BBM dan kompensasi pemerintah. Lebih mencengangkan lagi, 10 persen kelompok terkaya menerima rata-rata Rp2,5 juta per kapita per tahun, sementara 10 persen termiskin hanya memperoleh Rp50.000 per kapita — sebuah jurang kesenjangan yang jauh dari prinsip keadilan sosial.
“Subsidi BBM awalnya dirancang untuk melindungi rakyat miskin, tapi kini justru menjadi alat redistribusi kekayaan dari yang miskin ke yang kaya,” tegas Fadhil.
Ia menilai sistem subsidi saat ini bersifat terbuka dan tidak terarah, sehingga memungkinkan siapa pun — termasuk pemilik mobil mewah, perusahaan logistik besar, hingga pengguna BBM untuk keperluan komersial — menikmati harga yang jauh di bawah pasar. Padahal, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membiayai bantuan sosial, pendidikan, atau infrastruktur dasar justru terkuras oleh ketidakakuratan penyaluran.
Solusinya, menurut Fadhil, adalah beralih dari subsidi komoditas yang bersifat umum menjadi subsidi berbasis data sosial ekonomi yang terintegrasi dan tertarget. Ia menyarankan pemerintah dan DPR segera mengadopsi skema subsidi tertutup, di mana bantuan hanya diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, melalui sistem digital yang terhubung dengan data kependudukan, kepemilikan kendaraan, dan pola konsumsi energi.
“Kita tidak perlu menghapus subsidi, tapi kita harus menyempurnakannya. Dana yang dihemat bisa dialihkan untuk program perlindungan sosial yang lebih adil — seperti bantuan langsung tunai, subsidi transportasi publik, atau insentif untuk nelayan dan petani kecil,” ujarnya.
Reformasi ini, lanjut Fadhil, bukan sekadar soal angka fiskal, tapi soal keadilan. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya menyelamatkan anggaran negara, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan publik di mata rakyat.
Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi sejumlah opsi reformasi subsidi energi, termasuk uji coba kartu subsidi terintegrasi dan penggunaan teknologi pemantauan real-time. Namun, tantangan terbesar bukan teknis, melainkan politis: mengubah kebiasaan lama yang telah mengakar di kalangan masyarakat dan korporasi yang selama ini menikmati subsidi tanpa batas.
