sumbawanews.com,- Hingga saat ini dari berbagai hasil survey menempatkan institusi TNI pada posisi tertinggi tingkat kepercayaan rakyat. Tanpa kerja disiplin prajurit, tidak akan mungkin rakyat mempercayai TNI.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan kepada 561 prajurit Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU di Mako Kopaskhas, Margahayu Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/12/2017).
“Saya ucapkan terima kasih atas dedikasi, disiplin dan semangat prajurit sekalian yang mengutamakan kepentingan rakyat sehingga dipercaya oleh rakyat, tanpa kerja dengan disiplin tidak akan mungkin terwujud kepercayaan rakyat seperti itu,” ungkapnya.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan menjelang tahun politik agar prajurit tetap menjaga kepercayaan rakyat dengan bersikap tetap netral, tidak tergoda dengan ajakan untuk mendukung atau terlibat dalam politik praktis. “Ingat, bagi TNI dalam menghadapi situasi ini pilihan hanya satu yaitu netral, yang merupakan kekuatan dasar sebagai penengah manakala ada konflik antar kelompok,” ujarnya.
Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa untuk bersikap netral, seorang prajurit harus tetap menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, loyalitas tegak lurus, setia menjaga kehormatan dan harga diri TNI. “Jangan pernah terbeli oleh kepentingan apapun, ingat kepentingan kalian hanya menjaga tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menempatkan kepentingan rakyat diatas segala-galanya,” tegasnya.
Diakhir pengarahannya, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan permohonan pamit sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan sebagai Panglima TNI. “Saya mohon pamit, sebagai manusia, saya mohon maaf apabila selama memimpin ada salah dan khilaf. Yakinlah bahwa semua itu dilakukan karena rasa cinta dan kebanggaan saya kepada prajurit TNI yang sangat luar biasa,” tutupnya. (Mad/Puspen TNI)
(Puspen TNI). Presiden RI Ir. Joko Widodo sangat tepat menunjuk Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, karena sesuai persyaratan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media sebelum pelaksanaan Fit and Proper Test Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia bertempat di Lobi Gedung Nusantara II, Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dipilih oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk menjadi Panglima TNI karena masa dinas militernya masih panjang untuk menghadapi tantangan tugas ke depan khususnya mengawal pesta demokrasi, yang akan berlangsung pada tahun 2018 dan 2019.
“Ini suatu kebanggaan dan saya yakin Pak Hadi mampu untuk memimpin khususnya menghadapi tahun politik yang memerlukan perhatian lebih, mengingat konstelasi politik sangat tinggi dibeberapa daerah. TNI bisa menjadi penengah, kuncinya TNI netral dan Pak Hadi sudah paham mengenai hal itu,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengemukakan bahwa kehadirannya bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi ke Gedung DPR/MPR RI untuk mengantarkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan menjalani Fit and Proper Test calon Panglima TNI. “Hal ini sebagai wujud bahwa Jenderal TNI Mulyono dan Laksamana TNI Ade Supandi siap dipimpin oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto setelah dilantik oleh Presiden RI menjadi Panglima TNI,” ujarnya.
“Saya sebagai Panglima merasa bangga, bahwa diantara Kepala Staf Angkatan menjadi Panglima TNI. Setelah dilantik oleh Presiden RI, saya dengan tulus ikhlas akan menyerahkan tongkat komando dan siap mendampingi Pak Hadi apabila diperlukan sesuai dengan petunjuk Presiden,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan meskipun Jenderal TNI Mulyono dan Laksamana TNI Ade Supandi sebagai senior, akan tetap loyal dibawah kepemimpinan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. “Ini menjadi penting, menunjukkan kesiapannya dipimpin oleh junior. Secara akademik, Kasad dan Kasal merupakan lulusan pendidikan militer tahun 1983, sedangkan Kasau lulus pendidikan militer tahun 1986,” tutupnya. (Badar/Puspen TNI)
sumbawanews.com,- KAL PANANA I-9-13 yang merupakan salah satu unsur (kapal patroli) dalam Operasi Bakamla RI di wilayah Timur berhasil menangkap kapal barang bernama KM. Y 02 di perairan Teluk Ambon, Maluku, Selasa (05/12/2017).
Penangkapan terhadap kapal barang yang memiliki dokumen sudah habis masa berlaku (kadaluwarsa) sebagaimana mestinya itu berawal saat KAL PANANA I-9-13 yang sedang patroli tiba-tiba melihat gelagat yang janggal dari kapal tersebut. Komandan KAL PANANA I-9-13 Kapten Laut (P) Wahyu Widarta segera memerintahkan kapal tersebut untuk merapat. Setelah kapal motor tersebut merapat, Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan baik terhadap kapal, anak buah kapal (ABK), dan muatan serta kelengkapan dokumen.
Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan bahwa Nakhoda KM. Y 02, AW, menunjukan dokumen kapal yang sudah kadaluwarsa, berupa sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, keselamatan konstruksi kapal barang, keselamatan radio kapal barang, garis muat dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Menindaklanjuti hal tersebut, Komandan KAL PANANA I-9-13 melakukan koordinasi dengan Kabid Penyelenggara Operasi Bakamla RI Kolonel Laut (P) Imam Hidayat. Selanjutnya, kapal tersebut diperintahkan untuk menurunkan barang muatan berupa barang kebutuhan pokok fan hasil kebun. Selain itu, kapal beserta 8 orang ABK dibawa menuju Dermaga Bakamla RI Halong, Ambon untuk diserahkan kepada Pangkalan Bakamla Zona Maritim Timur guna penyelesaian perkara lebih lanjut.
Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Vetty Vionna Salakay, S.H., M.Si., didampingi Kabid Inhuker Zona Maritim Timur Bakamla RI Julius M. Aponno, SH., turut terjun ke lapangan untuk inspeksi kapal saat tiba di pangkalan. (Mad/Puspen TNI)
(Puspen TNI. Selasa, 5 Desember 2017). Mutasi Jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi TNI, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi TNI.
Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan Mutasi Jabatan 85 Perwira Tinggi (Pati) TNI, terdiri dari : 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.
Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut : 46 PatiTNI Angkatan Darat, yaitu Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun dini), Mayjen TNI Sudirman dari Asops Kasad menjadi Pangkostrad, Mayjen TNI A.M. Putranto, S.Sos., dari Pangdam II/Swj menjadi Asops Kasad, Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam II/Swj, Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr.(Han) dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad, Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI, Kolonel Inf Agus Setiawan, S.E. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad, Mayjen TNI Agung Risdhianto, M.B.A., dari Dankodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Nurendi, M.Si.(Han) dari Koorsahli Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Wardiyono, S.I.P., M.B.A., M.M., dari Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Koorsahli Panglima TNI, Brigjen TNI Tiopan Aritonang, S.I.P. dari Kasdam I/BB menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI, Brigjen TNI Teuku Beny Firmansyah, S.I.P., dari Dandenma Mabes TNI menjadi Kasdam I/BB, Kolonel Inf Asep Syaripudin dari Dandenma Mabesad menjadi Dandenma Mabes TNI, Brigjen TNI Jumadi dari Dansatkomlek TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Budi Prijono, S.T., M.M dari Dirhubad menjadi Dansatkomlek TNI, Kolonel Chb Widjang Pranjoto dari Paban V/Sistek Skomlek TNI menjadi Dirhubad, Brigjen TNI Muhammad Hafiz dari Staf Khusus Kasad menjadi Pa Sahli Tk III Bid. Ekkudag Panglima TNI, Brigjen TNI A. Raharyono, S.I.P., M.Si., dari Pa Sahli Tk. II Bid Intekmil Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Abdul Rachim Siregar, S.E., M.M., dari Paban V/Pam Sintel TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Bid Intekmil Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI, Brigjen TNI Edison Simanjuntak, S.I.P., dari Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Brigjen TNI Herawan Adji, M.Si.(Han) dari Dir F Bais TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI, Kolonel Kav Steverly Christmas P. dari Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI menjadi Dir F Bais TNI, Kolonel Inf Syafruddin dari Paban IV/Ops Sops TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI, Mayjen TNI Imam Edy Mulyono, M,Sc., dari Kas Kostrad menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI M. Bambang Taufik dari Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI menjadi Kas Kostrad, Brigjen TNI Herman Asaribab dari Kasdam XVII/Cen menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI, Brigjen TNI I Nyoman Cantiasa dari Danrem 173/PVB (Biak) Kodam XVII/Cen menjadi Kasdam/Cen, Kolonel Inf Bahman dari Kapuskodalops TNI AD menjadi Danrem 173/PVB (Biak) Kodam XVII/Cen, Brigjen TNI Bambang Sudiono dari Pati Ahli Kasad Bid. Sosbud menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Inf Rochiman dari Pamen Denma Mabesad menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Sosbud, Brigjen TNI Aman Surachman dari Pati Ahli Kasad Bid. Ideologi dan Politik menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Kav Sudono, S.E., dari Kabagum Set Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Ideologi dan Politik, Brigjen TNI Bramantyo Andi Susilo dari Waasrena Kasad menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Arh Hassanudin, S.I.P., dari Irut Renproggar Itjenad menjadi Waasrena Kasad, Brigjen TNI I Dewa Ketut Siangan, S.I.P., dari Asdep Koord. Kesadaran Bela Negara Kemenko Polhukam menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Arm Rufbin Marpaung, S.I.P., dari Pamen Denma Mabesad menjadi Asdep Koord. Kesadaran Bela Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI M. Thamrin Marzuki dari Staf Ahli Bid. Idpol BIN menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Brigjen TNI Gaguk Susatio dari Dir Kontra Separatisme Deputi III BIN menjadi Staf Ahli Bid. Idpol BIN, Brigjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., dari Karopeg Settama BIN menjadi Dir Kontra Separatisme Deputi III BIN, Kolonel Inf Irwan Mulyana, S.E., M.Si., dari Paban III/Binkar Spers TNI menjadi Karopeg Settama BIN, Brigjen TNI Suyanto, S.E., M.Si.(Han) dari Karoum Settama BIN menjadi Direktur Asia Pasifik Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN, Brigjen TNI Gustaf Agus Irianto Kusumowibowo, S.I.P dari Kabinda Papua BIN menjadi Agen Madya Direktorat Rendalgiat Ops Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon dari Kabinda Papua Barat BIN menjadi Kabinda Papua BIN, Kolonel Chk Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H., dari Kadilmilti I Medan menjadi Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung, Brigjen TNI Chrisna Pujangga dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun) dan Brigjen TNI Ratman Wiady dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes AD (dalam rangka pensiun).
28 Pati TNI Angkatan Laut, yaitu Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr.(Han) dari Dankormar menjadi Dankodiklat TNI, Brigjen TNI (Mar) Hasanudin dari Kas Kormar menjadi Dankormar, Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, M.Tr.(Han) dari Danpasmar II Kormar menjadi Kas Komar, Kolonel Mar Edi Juardi dari Asops Kormar menjadi Danpasmar II Kormar, Laksda TNI Tri Prasodjo dari Irjenal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksda TNI Dwi Widjajanto, S.A.P. dari Staf Khusus Kasal menjadi Irjenal, Brigjen TNI (Mar) Dedi Suhender dari Danlantamal VII/Kpg Koarmatim menjadi Staf Khusus Kasal, Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, S.H., dari Wadan Kodiklatal menjadi Danlantamal VII/Kpg Koarmatim, Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M. dari Kas Kolinlamil menjadi Wadan Kodiklatal, Laksma TNI Irwan Achmadi, M.Tr.(Han) dari Dirdok Kodiklatal menjadi Kas Kolinlamil, Kolonel Laut (P) Budi Purwanto, S.T., M.M. dari Kapuskodal Mabesal menjadi Dirdok Kodiklatal, Laksma TNI Nur S. Prihartono, S.E., M.Tr.(Han) dari Danlantamal IX/Amb Koarmatim menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI Antongan Simatupang dari Waaspam Kasal menjadi Danlantamal IX/Amb Koarmatim, Kolonel Mar Suaf Yanu Hardani dari Sahli F. Binkuatmar Pangarmatim menjadi Waaspam Kasal, Laksma TNI Ir. Fery Sidjaja, M.M. dari Pati Sahli Bid. Iptek Sahli Kasal menjadi Staf Khusus Kasal, Kolonel Mar Bambang Hullianto dari Ir Kormar menjadi Pati Sahli Bid. Iptek Sahli Kasal, Laksma TNI Robert Wolter Tappangan, S.H. dari Kasarmatim menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI I.N.G. Sudihartawan, S.Pi., M.M. dari Danlantamal X/Jpr Koarmatim menjadi Kasarmatim, Kolonel Mar Ipung Purwadi dari Sahli F. Binkuatmar Pangarmabar menjadi Danlantamal X/Jpr Koarmatim, Laksma TNI Sigit Setiyanta dari Waaspotmar Kasal menjadi Danlantamal XIII/Trk Koarmatim, Laksma TNI Ferial Fachroni dari Danlantamal XIII/Trk Koarmatim menjadi Waaspotmar Kasal, Brigjen TNI (Mar) Ivan Ahmad Rizki Titus, S.H. dari Direktur Operasi dan Latihan Basarnas menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Kolonel Mar Bambang Suryo Aji dari Waka Pusjaspermildas TNI menjadi Direktur Operasi dan Latihan Basarnas, Kolonel Laut (P) Guntur Wahyudi dari Wadan Puspenerbal menjadi Direktur Operasi Udara Maritim Deputi Bid. Operasi dan Latihan Bakamla, Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksda TNI Muhammad Atok Urrahman dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksda TNI Bambang Sugiarto, S.E. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun) dan Mayjen TNI (Mar) Achmad Faridz Washington dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).
11 Pati TNI Angkatan Udara, yaitu Marsda TNI Imran Baidirus, S.E. dari Pangkoopsau I menjadi Pangkohanudnas, Marsma TNI Nanang Santoso dari Kadisopslatau menjadi Pangkoopsau I, Marsma TNI Tamsil Gustari Malik dari Kas Kohanudnas menjadi Kadisopslatau, Marsma TNI Heraldy Dumex Dharma, M.Si.(Han) dari Pangkosek Hanudnas IV Bik menjadi Kas Kohanudnas, Kolonel Pnb Jorry S. Koloay dari Dansekkau menjadi Pangkosek Hanudnas IV Bik, Marsma TNI Eko Rislanto, S.E., M.Sc. dari Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas Sahli Kasau menjadi Staf Khusus Kasau, Kolonel Lek Gunawan Wibisono, S.T., M.Sc. dari Pamen Diskomlekau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas Sahli Kasau, Marsma TNI Toto Boedihardjo, S.H. dari Waaspers Kasau menjadi Pa Sahli Tk. II Was Aspas Sahli Bid. Hubint Panglima TNI, Marsma TNI Diyah Yudanardi dari Kadisminpersau menjadi Waaspers Kasau, Marsma TNI Djamaluddin, M.Si.(Han) dari Pa Sahli Tk. II Was Aspas Sahli Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Kadisminpersau dan Marsma TNI Zapanta Boes, S.H., M.Si.(Han) dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes AU (dalam rangka pensiun). (Badar/Puspen TNI)
(Puspen TNI). Sebanyak 3.120 warga masyarakat sekitar Ternate akan mendapatkan pengobatan gratis dari TNI dengan melibatkan Staf Teritorial TNI, Pusat Kesehatan TNI dan Satuan Militer setempat di Wilayah Ternate, Maluku Utara. Demikian dikatakan Kapuspen TNI Brigjen TNI M. Sabrar Fadhilah di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/12/2017).
Menurut Brigjen TNI M. Sabrar Fadhilah, Bakti Sosial Kesehatan TNI berupa pengobatan gratis merupakan kegiatan pendahuluan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI yang akan digelar tanggal 8 s.d 10 Desember 2017 di KRI Makassar-590, di perairan laut wilayah timur.
Kapuspen TNI menyampaikan bahwa pengobatan gratis bagi warga Ternate meliputi Operasi Katarak (100 orang), Pengobatan Umum (2000 orang), Operasi Bibir Sumbing (20 orang), Khitanan Massal (100 orang), Pengobatan Gigi (500 orang), pembagian kaca mata baca (250 orang), pembagian alat bantu dengar (100 orang), dan pembagian kursi roda (50 orang).
Lebih lanjut Kapuspen TNI menjelaskan bahwa dalam kegiatan Bakti Sosial Kesehatan tersebut, TNI mengerahkan 153 Dokter dan Paramedis, terdiri dari Pusat Kesehatan TNI 25 Dokter Spesialis dan 31 Paramedis serta 40 Dokter dan Paramedis dari Budha Zhu-Chi. Sedangkan Tim Kesehatan Wilayah meliputi 10 Dokter dan Paramedis Kesdam XVI/Ptm, 24 Dokter dan Paramedis Kesrem XVI/Ptm serta 15 Dokter dan Paramedis dari Rumah Sakit Pemda Ternate.
Kapuspen TNI Brigjen TNI M. Sabrar Fadhilah mengatakan bahwa kegiatan Bhakti Sosial TNI dengan mengusung tema “TNI Kuat, Profesional Dan Dicintai Rakyat Siap Mendukung Pembangunan Nasional” akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2017.
“Dengan tema tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan memperkokoh hubungan antara TNI dengan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Ternate Maluku Utara,” kata Brigjen TNI M. Sabrar Fadhilah. (Badar/Puspen TNI)
Bandung,Sumbawanews.com.- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan cenderung meningkat akan menjadikan ekonomi Indonesia menempati posisi ke-4 terbesar di dunia pada tahun 2050 nanti. Trend itu terlihat sejak 2016 dimana Indonesia menempati peringkat pertumbuhan ekonomi pada posisi ke-8. Hal ini cenderung meningkat setiap tahun yang ditandai dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan persiapan Konferensi Dunia tentang Ekonomi Kreatif (WCCE) di Bandung, Jawa Barat, hari pertama yang dibuka oleh Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia Rocky Joseph Pesik, Selasa (05/12/2017).
Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan negara dari berbagai kawasan, organisasi internasional, akademisi, sektor swasta, media serta kalangan pemerintah ini akan membahas elemen kunci dari empat isu utama yang akan dibahas nantinya dalam WCCE 2018 yang akan berlangsung di Bali pada Juni 2018 mendatang.
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam pidato kuncinya mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergeser dari basis pertanian menuju Industrialisasi dan Ekonomi berbasis Information Technology (IT).
“Posisi kelas menengah Indonesia semakin meningkat, sekitar 10% tiap tahun mengalami pertumbuhan, dan terdapat 38 juta kelas menengah baru yang lahir antara tahun 2002 hingga 2016. Ini berarti menyumbang sekitar 20% pertumbuhan seluruh populasi yang ada saat ini. Industri kreatif akan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi kedepan. Hal ini disebabkan ekonomi kreatif menyebabkan nilai tambah yang tinggi bagi suatu produk.” jelas Chatib Basri.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara melihat sektor jasa akan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan. Sektor jasa ini akan maju jika didukung oleh Infrastruktur IT yang bagus dan luas. “Dengan makin meningkatnya sektor jasa maka kebutuhan data juga meningkat, oleh karena itu Indonesia sedang membangun Palapa Ring yang akan menghubungkan seluruh kota dan desa di Indonesia,” jelas Rudiantara.
Saat ini, dari 13.000 kepulauan yang ada di Indonesia, jaringan data yang terkoneksi baru mencapai 28 kota dari 58 kota besar di Indonesia. Sementara, kebutuhan data semakin meningkat dari tahun ketahun.
“Sejak tahun 2005 hingga 2014 terjadi lonjakan penggunaan arus data hingga mencapai 45 kali lipat, pada tahun 2005 pemakaian 4.7 terabits per second (Tbps, red) sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 211,3 Tbps,” terang Rudy.
Pertemuan persiapan WCCE yang berlangsung selama 3 hari ini menghadirkan para pembicara antara lain Menteri Komunikasi dan Informastika Rudiantara, Chatib Basri, Nicholas Buchoud, Daniel Tumpal Simanjuntak, Country Representative British Council di Indonesia Paul Smith, Laura Anderson, Ridwan Hasan, Dr. Surjadi, Candra Darusman, Samirah Muzaffar, Chiam Lu Lin, dan Tita Larasati dari BCCF.***
sumbawanews.com,- Presiden RI Ir. Joko Widodo telah menentukan calon pengganti Panglima TNI dan telah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan. Tantangan tugas ke depan tidaklah mudah yaitu menghadapi tahun politik dalam rangka Pilkada Serentak, Pemilu Legislatif dan Presiden.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai menghadiri rapat Kabinet Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017).
Lebih lanjut Panglima TNI menuturkan bahwa penunjukan Pejabat Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden RI yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Dengan diajukannya Kasau MarsekalTNI Hadi Tjahjanto, S.I.P telah memenuhi kriteria dan dinilai sangat tepat. “Regenerasi kader-kader kepemimpinan TNI sudah melalui tahapan yang matang dan dipersiapkan,” ujarnya.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa potensi konflik pada tahun politik dalam Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 sangat tinggi. Sebagai gambaran, pada saat Pilkada Gubernur DKI berlangsung dalam suasana yang begitu keras dengan tensi tinggi disertai dengan pengerahan pasukan yang begitu banyak. Hal ini dapat dijadikan acuan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak di 171 daerah, pemilihan Legislatif serta Pilpres yang akan datang. “Dalam hal ini Kasau MarsekalTNI Hadi Tjahjanto, S.I.P sangat tepat menjadi Panglima TNI pada tahun politik dan sudah sesuai dengan keinginan Presiden RI Jokowi,” ucapnya.
“Saat ini, saya masih menjabat sebagai Panglima TNI, bertekad untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menyiapkan segala sesuatu guna mendukung pelaksanaan tugas pejabat Panglima TNI yang baru. Diharapkan pergantian dan serah terima jabatan Panglima TNI dapat berjalan dengan lancar,” tuturnya. (Mad/Puspen TNI)
Tak lama lagi, Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2018 mendatang. situasi nasional diprediksi kembali memanas. Kelihatannya, agenda politik daerah maupun nasional akan berlangsung secara beriringan, dari Pilkada serentak dan pencapresan, riak-riak yang mengarah ujaran kebencian sudah terasa melalui pemberitaan, tak hanya melalui media konvensional, media sosial belakangan juga menjadi primadona baru dalam menyampaikan berita yang sifatnya provokasi maupun hasutan. Potensi konflik gesekan di masyarakat pada saat pelaksanaan Pilkada serentak sangat tinggi. Oleh karena itu, gejala tersebut sudah terasa ketika pemilihan Gubernur DKI berlangsung, dari kelompok yang satu dengan yang lain saling menyerang kata-kata maupun lewat video, indikasi ini harus segera diwaspadai oleh TNI/Polri, karena kalau menunggu ini akan fatal jadinya. Masyarakat sangat berharap kepada TNI dan Polri bisa menjadi penengah. Untuk itu, dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018, syarat atau kuncinya adalah TNI dan Polri harus tetap netral dan waspada hal-hal yang kemungkinan terjadi ditengah-tengah masyarakat.
Dalam menghadapi situasi Tahun Politik, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak mau kecolongan. Oleh sebab itu, jauh-jauh sebelumnya mengingatkan para prajurit TNI dan Polri agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita hoax baik dalam bentuk tulisan maupun video yang belum pasti kebenarannya. Menurut Panglima TNI, berita-berita hoax yang belum pasti kebenarannya itu, jangan langsung disebarkan atau diviralkan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. “Kalau ada informasi sekecil apapun yang akan membuat kamu marah, dicek terlebih dahulu kebenarannya, lapor kepada pimpinanmu, bisa saja berita tersebut hoax, maka prajurit TNI dan Polri harus waspada,” ujar Panglima TNI saat memberikan pengarahan kepada 1.500 prajurit TNI dan Polri se-Pulau Lombok, di Auditorium IPDN Kampus NTB, Praya Lombok Tengah baru-baru ini.
Soliditas TNI dan Polri yang merupakan tonggak penyangga NKRI dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dan politik harus benar-benar dijaga dan tetap dipertahankan termasuk netralitas itu yang paling penting dalam menghadapi Pilkada maupun Pilpres yang akan datang, mengingat begitu pentingnya sikap netralitas dalam membangun demokrasi dan profesionalisme, maka pembinaan sikap netralitas harus benar-benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan prajurit TNI, terutama pada penyelenggaraan Pemilu Pilkada di beberapa daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Indonesia yang akan datang.
Dalam UU No 15 Tahun 2011 dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis. UU No : 34 tahun 2004 Pasal 2 menyatakan jati diri TNI adalah Tentara Profesional tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik Negara, dan seterusnya, kemudian pada Pasal 39 ditegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik, Kegiatan Politik Praktis, Kegiatan Bisnis, Kegiatan untuk dipilih menjadi Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum, dan jabatan politis lainnya.
Selain UU No 15 Tahun 2011 dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, para prajurit TNI juga diikat dengan UU No 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer. Apapun alasannya, seorang prajurit harus tetap netral dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Jika ada prajurit yang ketahuan melanggar kedisiplinan, maka institusi TNI akan memberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan. Oleh karena itu setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilu dan Pemilukada baik Parpol atau Perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu maupun Pemilukada, tidak melakukan tindakan dan pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan Panwaslu atau Panwasda.
Pengawasan ketat akan dilakukan ke seluruh prajurit TNI dari berbagai kesatuan hingga media sosial dan Panglima TNI menegaskan agar tidak ada keberpihakan dalam pelaksanaan Pemilukada. Keberpihakan dilakukan untuk hal lain. “Berpihak pada keamanan dan keberhasilan Pilkada untuk itu prajurit TNI harus Profesional dan Netral”. Selain itu Panglima TNI menghimbau kepada masyarakat apabila mengetahui prajurit tidak netral, laporkan ! Tapi masyarakat jangan melihat rambut cepak saja. Sebut nama lengkapnya (identitasnya), oknum prajurit yang tidak netral pasti akan ditindak dan akan diproses, karena ini sudah merupakan perintah Presiden. Prajurit profesional harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis, dalam bersikap tetap netral.
Tantangan dan Godaan Politik Terhadap TNI
Salah satu tantangan dalam jangka pendek yang dihadapi TNI ialah menahan godaan politik mengingat 2018-2019 merupakan tahun politik. Tantangan TNI ialah menahan godaan untuk tidak ikut-ikutan karena tidak sehat untuk institusi TNI, juga tidak sehat untuk proses dinamika demokrasi Indonesia, sehingga lain ceritanya TNI tergoda dengan iming-iming rayuan untuk masuk kancah politik. Bahkan TNI harus waspada menghadapi Tahun Politik, selain TNI dibidik menjadi target adu domba dan juga harus bisa membaca peta politik yang akan di setting oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita ingat pada Jaman Reformasi 1998 yang lalu, TNI dipecah belah dan di adu domba, ketika TNI AD memegang keamanan Ibu Kota, apa yang terjadi TNI AD ditolak oleh segerombolan demontrasi ketika itu, namun kehadiran Marinir ditengah-tengah para demontrasi diterima, inilah sebagai contoh dalam menghadapi Tahun Politik 2018-2019, karena indikasi TNI akan dibenturkan dengan pihak Kepolisian sudah terang-terangan.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sudah mengetahui indikasi kearah adu domba. Oleh sebab itu, Panglima TNI menyebut modal untuk menghadirkan stabilitas politik, adalah kekompakan antara TNI dan Polri, yang merupakan pilar utama penjaga NKRI. TNI dan Polri bisa selalu kompak dan mentaati aturan yang ada. Dengan demikian, Indonesia dijamin akan lebih maju. Dan juga Panglima TNI mengingatkan kepada seluruh anggota Polri agar tidak menjadi korban upaya adu domba dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Apapun informasi yang diterima yang berpotensi memecah belah antara TNI-Polri, hendaknya informasi tersebut dilaporkan ke pihak yang berwenang. Perlu diingat bahwa orang-orang yang berusaha mengadu domba TNI dan Polri adalah pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.
Masyarakat intinya harus mengetahui dan mewaspadai adanya adu domba jelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Masyarakat juga harus melihat bahwa itu semua hanya proses biasa yang setiap lima tahun sekali kita adakan Pesta Demokrasi, bukan segala-galanya yang harus ditakuti. Masyarakat tidak boleh terpancing karena berita-berita yang mungkin isinya hasutan atau adu domba. Kerawanan akibat isu SARA itu juga akan dipengaruhi oleh isu Netralitas aparat TNI-Polri. Semuanya bergantung pada kedekatan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) dua institusi itu ujung tombak yang berpengaruh dalam menentukan keamanan daerah dimana semua bermuara pada kekompakan TNI/Polri, oleh sebab itu dua Institusi dibidik oleh orang-orang yang tidak mau pesta demokrasi itu aman dan lancar, sehingga mereka bagaimana kekompakan TNI/Polri menjadi retak dan tidak harmonis, segala upaya mereka menyebar berita hoax seolah-olah itu kiriman yang disengaja oleh salah satu Insitusi baik dari TNI maupun Polri.
Oleh karenanya, TNI/Polri tidak menelan seluruh informasi yang diperoleh yang bisa menyebabkan emosi atau kemarahan. Kesadaran ini diperlukan untuk mengantisipasi konflik di masyarakat. Selain itu, masyarakat harus diberikan edukasi mengenai Pilkada dan Pilpres, yakni rasa saling menghormati, tenggang rasa diantara satu dengan yang lain sangat dibutuhkan pada pesta demokrasi oleh TNI/Polri. Selanjutnya, masyarakatnya harus menghindari tindakan yang bisa menyakiti orang lain, termasuk tidak menghembuskan isu SARA. Sebagaimana kita ketahui, politik berdasarkan sentimen SARA masih menjadi pilihan sebagian pihak untuk memenangkan kepentingan politiknya di Indonesia. Hal itu dilakukan tanpa memperdulikan dampak buruknya bagi Persatuan dan Kesatuan Bangsa, kasus Pilkada DKI Jakarta kemarin adalah contohnya.
Suasana politik pasti lebih cepat terasa, tahun depan aroma kampanye Pilpres yang intens sulit dihindari, baik di media massa maupun di media sosial. Jadi intensitasnya pasti akan lebih tinggi pada tahun 2018. media massa memang memiliki pengaruh yang sangat sentral dalam pembentukan opini publik sehingga dalam hal ini informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keadaan komunikasi sosial pada masyarakat. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa banyak yang menelan mentah-mentah berbagai informasi yang diberitakan pada sebuah Media, padahal di sisi lain berita tersebut ada kemungkinan memiliki ketimpangan yang harus diverifikasi. Media memang menjadi alat propaganda yang efektif untuk menghasilkan dan membentuk pemikiran dan pola pikir masyarakat. Maka, propaganda pun demikian terkait erat dengan salah satu teori dalam komunikasi yakni, teori agenda setting. Kemajuan teknologi seperti adanya media sosial seharusnya menjadi alat perekat kita sebagai bangsa, bukan sebaliknya, sebagai alat propaganda, penyebaran berita bohong yang dampaknya bisa menganggu kebhinekaan.
Kita melihat banyak pihak yang terlibat dalam Kampanye Hitam yang saling menghujat dan saling menyalahkan. Maka dari itu, siapapun yang mencederai atau melakukan pelanggaran harus diproses dan tidak ada tebang pilih meskipun hal tersebut dilakukan oleh Tokoh Masyarakat/Tokoh Politik. Dalam, netralitas dari berbagai pihak harus terus terjaga supaya Pilkada 2018 dapat terminimalisir dari masalah yang kerap timbul. Apalagi publik semakin terlibat dalam Pilkada saat ini. Kesuksesan kelompok tertentu di beberapa Pilkada dengan bersenjatakan isu Suku, Agama, Ras, Antar-golongan (SARA) bakal ditularkan ke daerah lain. Hal ini diprediksi jadi pemicu potensi konflik di Pilkada 2018. Fenomena penggunaan isu Agama dalam Pemilu merupakan Fenomena Global saat ini. Ini ditandai dengan bangkitnya kekuatan politik di masyarakat, makin kuatnya pembicaraan isu Agama di ruang publik, dan makin besarnya kekuatan kelompok tertentu. Padahal efeknya berdampak jangka panjang dan memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
Agar tidak terulang kembali sebaiknya kita mulai mawas diri. Kita harus lebih bijak menanggapi upaya mobilisasi massa berdasarkan sentimen SARA, karena bagaimanapun itu selalu ada kepentingan politik di belakangnya. Untuk itu, ke depannya kita perlu rajut kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta kedamaian hidup dalam kebhinekaan di Indonesia yang tercinta ini. Salah satu langkah mencegah konflik itu adalah memperkuat koordinasi antar lembaga sehingga bisa meminimalisasi bibit konflik. Pada dasarnya, Kampanye Negatif/Hitam memberikan dampak negatif karena menyebabkan terpecah belahnya masyarakat. Kita punya pengalaman ketika konflik yang terjadi pada Pilkada DKI yang lalu adalah kondisi buruk yang tidak diharapkan terjadi pada gelaran Pilkada 2018 mendatang. Untuk diketahui, Pilkada serentak di Tahun 2018 akan dilangsungkan di 171 daerah dengan Rinciannya ada 17 Provinsi serta 154 Kabupaten/Kota. Sementara di 2017 hanya 101 daerah. Bahkan, dari 17 provinsi itu, beberapa di antaranya termasuk Provinsi Besar dan diyakini menjadi barometer penting bagi Parpol peserta Pileg Tahun 2019, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
(Puspen TNI. Selasa, 5 Desember 2017). Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., menghadiri acara Fleet Day Dinner dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Armada RI ke-72 Tahun 2017 di Geladak KRI Banjarmasin-592, bertempat di Dermaga Semampir Baru, Koarmatim, Ujung, Surabaya, Senin malam (4/12/2017).
sumbawanews.com,- Di daerah terpencil, tertinggal dan terdepan Indonesia tidak ada ruang yang tidak ada prajurit TNI (Babinsa dan pasukan perbatasan). Keberadaan prajurit TNI di daerah-daerah tersebut bisa mengisi kekosongan tenaga pendidik ditempat itu, sehingga semua anak bangsa bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan kebijakan yang sudah digariskan oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2017).
Lebih lanjut Panglima TNI menuturkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan dalam rangka mendukung program unggulan Kemendikbud RI yaitu Penguatan dan Peningkatan Karakter (PPK) yang berlandaskan nasionalisme, bela negara dan cinta tanah air.
“Nota Kesepahaman ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan diperbaharui lagi, titik beratnya pada pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan seperti yang jadi program Mendikbud RI dan difokuskan kepada daerah terpencil, terluar dan terdepan,” ujar Panglima TNI.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa jumlah prajurit yang akan dikerahkan membantu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta diprioritaskan pada daerah-daerah terpencil.
“Tergantung kebutuhan, prioritas pada tempat terpencil, terdepan dan terluar, karena daerah-daerah itu yang kosong tenaga pendidiknya. Untuk jumlah dan lokasi wilayah-wilayahnya nanti Kotama yang akan melaporkan,” ucap Panglima TNI.
Maksud dari Nota Kesepahaman tersebut adalah sebagai landasan dalam melakukan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi wewenang masing-masing dengan tujuan untuk mewujudkan perluasan dan peningkatan mutu layanan Pendidikan dan Kebudayaan.
Ruang lingkup Nota Kepahaman ini meliputi Program layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; Program layanan pendidikan dasar dan menengah; Program layanan kebahasaan; Program layanan pembinaan guru dan tenaga kependidikan; Program layanan penelitian dan pengembangan; Program layanan kebudayaan; Program penguatan pendidikan karakter; Program penguatan bela negara; dan Program peningkatan kompetensi keguruan personel TNI di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan).
Selain itu, Panglima TNI juga mengatakan bahwa TNI disiapkan dengan alat utama dan sistem kesenjataan untuk perang sehingga setiap saat siap siaga untuk menghadapi Perang, namun apabila ada bencana alam alat-alat yang ada bisa dimanfaatkan untuk penanganan bencana alam.
“Alutsista tersebut kita siagakan untuk menghadapi bencana, seperti di Bali sudah disiapkan dapur lapangan dan apabila diperlukan kita kirimkan lagi dari daerah lain yang tidak terkena bencana, kita sudah siaga siap diberangkatkan, semua apapun yang diminta kita siap,” tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Perihal pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2018, Panglima TNI mengatakan bahwa jajarannya bersama Polri akan senantiasa menciptakan suasana yang kondusif, kondisi tersebut tercipta berkat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia yang sangat cinta damai.
“Kita menyiapkan pengamanan, tapi kita lihat indahnya di Indonesia ini, pada saat Natal yang mengamankan bukan hanya TNI dan Polri tapi ormas-ormas Islam juga ikut mengamankan, itulah yang indah di negara kita ini,” tandas Panglima TNI. (Mad/Puspen TNI)
Sumbawanews.com,- Kejaksaan Agung menyerahkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp1,029 triliun kepada Kementerian Keuangan pada Senin, 15 Juni 2026. Dana tersebut berasal dari...
Sumbawanews.com,- Pada 28 Juni 1962, di hutan lebat tepi Sungai Kumbai, Papua, seorang kapten TNI bernama Benny Moerdani nyaris menjadi korban tembakan sniper terlatih...
Sumbawanews.com,- Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang memadati Jalan Pahlawan pada Senin sore, 15 Juni 2026, dalam unjuk rasa besar-besaran menuntut reformasi...
Sumbawanews.com,- Di tengah guncangan politik pasca-kematian Ayatollah Ali Khamenei, sosok Mojtaba Khamenei—putranya yang ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran—tak pernah muncul di depan kamera, tak...
Sumbawanews.com,- Mayoritas warga Swiss menolak usulan pembatasan populasi nasional hingga 10 juta jiwa dalam referendum nasional yang digelar pada 14 Juni 2026. Hasil resmi...
