Sumbawa – sumbawanews.com,– Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) H.Johan Rosihan, ST turut prihatin dengan makin meluasnya penyebaran wabah Covid-19. Sebagai wujud kepedulian dan upaya bersama memerangi wabah mematikan tersebut, Johan Rosihan menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu warga menghadapi covid-19.

” kita perangi bersama- sama dan kita semua berkewajiban untuk saling menguatkan” tegas Johan Rosihan.

Dampak dari mewabahnya covid-19 sangat di rasakan masyarakat karenanya, berbagai upaya di kerahkannya memerangi penyebaran wabah mematikan tersebut.

“Alhamdulillah menindak lanjuti maklumat presiden PKS dan perintah ketua fraksi PKS DPR RI, bahwa kepada semua anggota DPR/DPRD dari PKS harus berperan aktif bersama masyarakat dalam menghadapi penyebaran maupun dampak wabah covid 19 ini” terang Johan Rosihan anggota Komisi 4 ( empat ) DPR RI Ini.

“Untuk itu sejak bulan Maret kemarin saya menyisihkan kan sebagian besar gaji saya untuk itu” beber putra Sumbawa kelahiran Empang.

Adapun beberapa kegiatan yang sudah lakukannya, pada Maret kemarin melakukan kegiatan penyemprotan disenfektan di 21 rumah ibadah (mesjid dan gereja) di kota Sumbawa besar juga dibeberapa pemukiman padat penduduk seperti di kampung Madura, BTN PPN bukit permai dan di beberapa daerah lainnya. ” Pembagian hand sanitizer bersamaan dengan penyemprotan disenfektan” ungkap Johan sapaan akrab H. Johan Rosihan ST.

Tidak hanya itu, awal April lalu juga melakukan pembagian beras 3 ton untuk masyarakat miskin kota di Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat.

Di sadarinya, selain masyarakat yang terdampak, pejuang garis depan,tenaga medis juga mendapat perhatiannya. ” saya juga menyerahkan baju APD kepada pemkab Sumbawa”, ujar Johan.

Selain itu, pada hari ini selasa (14/04) juga pembagian masker di wilayah timur Empang, Plampang dan Terano.

Diharapkannya, bantuan yang di berikan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi wabah covid-19. “Masyarakat hendaknya dapat mengikuti arahan pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19 dengan menjaga kebersihan, kesehatan dan jaga jarak sosial, physical distancing ” imbau Johan Rosihan.

Mataram- sumbawanews.com,- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zulkieflimansyah sudah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 360-405 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Provinsi NTB, yang mulai berlaku sejak 15-28 April 2020, dan akan diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada.

Peningkatan status ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan wabah Covid-19 yang bersifat cepat, tepat, terpadu dan komprehensif serta melibatkan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTB sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat bencana non alam.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi mengatakan bahwa kebijakan ini diambil karena terdapat lebih dari satu klaster kasus sampai penyebaran luas di masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan fokus pada upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Baik dari aspek penanganan medis dan antisipasi penularan yang lebih luas maupun pada aspek penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat.

Gita Ariadi menjelaskan, bahwa Pemerintah telah menyiapkan program tanggap darurat yakni; pemenuhan kebutuhan penanganan kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19, berupa penambahan tenaga medis dan surveilans, pemenuhan kebutuhan laboratorium serta pendistribusian APD (Alat Pelindung Diri) bagi tenaga medis di Rumah Sakit sampai di tingkat Puskesmas untuk mempercepat penjangkauan PPTG (Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan ODP (Orang Dalam Pemantauan) di tingkat desa. Termasuk untuk mengantisipasi kebutuhan APD bagi kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal NTB yang diperkirakan berjumlah 2.000 orang lebih dalam waktu 1,5 bulan ke depan.

‘’Selain itu, penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif, meliputi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya,’’ kata Gita Ariadi

Mataram– sumbawanews.com,- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB menegaskan akan menertibkan dan segera menarik bantuan sosial berupa sembako yang tidak berkualitas baik. Bantuan paket sembako ditekankan harus berkualitas baik atau tidak kedaluwarsa. Ini sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB.

‘’Kita sudah mengecek kembali stok sembako di gudang Dinsos NTB. Dan memastikan menarik sembako berkualitas kurang baik dan menggantinya dengan paling baik,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB, T Wismaningsi Drajadiah dalam keterangan persnya, Senin malam (13/4).

Wismaningsih mengakui ada kelalaian pihaknya sehingga sedikitnya 40 paket sembako yang diberikan kepada Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Mataram, kualitas tidak baik. Stok sembako di gudang Dinsos saat ini tersisa stok bantuan bulan Desember 2019 lalu. Ini seharusnya tidak boleh didistribusikan.

‘’Memang Pertuni meminta bantuan sembako untuk anggotanya. Namun, kami sudah beritahu bahwa stok yang ada adalah stok lama, kurang baik. Tapi apapun itu, sembako yang sempat di berikan 31 Maret tersebut, akan ditarik atau diganti,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB mengingatkan seluruh jajarannya untuk memperhatikan kualitas bahan pokok atau produk bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat. ‘’Apapun alasannya, bantuan makanan atau sembako yang diberikan ke masyarakat harus berkualitas baik. Tidak kedaluwarsa. Ini harus diperhatikan sekali,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mewanti-wanti para pejabatnya.

Sebelumnya, sembako bantuan Dinsos NTB sempat diberikan petugas gudang bantuan Dinsos NTB ke para anggota Pertuni Mataram. Bantuan 40 paket sembako tersebut berisi gula, beras, minyak goreng dan mie instan dan garam

Mataram – sumbawanews.com,-Penanganan Virus Korona (Covid-19) di Provinsi NTB dinilai terlalu fokus dengan data sebaran pandemi. Publik pun belum mengetahui langkah lain untuk penanganan Covid-19.

“Setiap hari yang paling cepat muncul itu data siapa positif, dari mana, terkena siapa,” kata Direktur Lembaga Sosial dan Politik M16 Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa didu , Senin 13 April 2020.

Didu menjelaskan, dampak dari pandemi ini meruntuhkan segala aspek, baik sosial maupun ekonomi. Seharusnya pemprov juga menyajikan kepada publik langkah-langkah lain yang dilakukan. Misalnya, berapa data rumah tangga yang akan dibantu sembako. Kemudian penyelamatan UMKM. Dan tentu pertolongan bagi mereka yang dirumahkan. Tak kalah penting data relawan dari ormas keagamaan hingga kepemudaan yang terlibat.

“Semua bertarung melawan virus ini baik. Kompak, tapi juga berikan space untuk publik mengetahui langkah lainnya apa,” sambungnya.

Diungkapkan, langkah produktif harus diambil, karena ada anggaran puluhan miliar yang akan turun untuk menangani Covid-19. Hal ini sekaligus cara membangun optimisme di masyarakat.

“Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dilihat data jumlah positif Covid-19. Itu data paling cepat dan paling ramai dibahas,” urainya.

Didu melihat, peran dari dinas-dinas menghadapi Covid belum muncul. Seharusnya ada sedikit energi membahas hal lain. Karena dari Covid-19 ini begitu banyak pelajaran didapat. Utamanya pemanfaatan daring (dalam jaringan).

Sektor pendidikan, bisa tak lagi monoton. Guru berbicara muridnya mendengar. Para pendidik mulai menyiapkan platform kanal bidang yang diajar melalui daring. Pelayanan pemerintahan, tak harus lagi antre. Kumpul-kumpul untuk mengurus surat menyurat dari urusan lahir sampai meninggal. Mulai memakai pelayanan via WA. Yang lebih kreatif membuatkan pelayanan berbasis android. Pedagang tak harus tatap muka. Sudah bisa berjualan via medsos.

“Mereka (Dinas, Red) harus mengajarkan, begini cara memanfaatkan teknologi. Jangan hanya bilang, ndot lek bale, ndot lek bale. Tanpa solusi,” urainya.

Didu menyinggung pada 11 April, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto malam ini, resmi membuka pendaftaran Program Kartu Prakerja yang bisa diakses melalui laman www.prakerja.go.id. Program ini membuka pendaftaran dengan kuota untuk 164 ribu orang per-minggunya. Berakhir 16 April untuk gelombang satu. Pola pendaftaran dilihatnya sedikit rumit bagi orang tua.

“Harus online. Ada tidak provinsi bentuk gugus khusus soal ini. Kemudian turun sampai ke daerah, berapa target kita bisa akses program ini,” tegasnya.

“Seluruh Indonesia berebut, kalau tidak diajari jangan-jangan di NTB malah tak dapat apa-apa,” sambungnya.

Lebih jauh, penanganan Covid-19 memang sulit, bukan di Indonesia saja. Seluruh dunia merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, energi yang besar dibutuhkan melawannya. Para kepala dinas perlu didorong membuat inovasi sesuai tupoksi dan bidangnya.

“Tapi jangan genit juga. Nanti antar sembako ke warga dipasang di medsos. Itu tugasnya, jadi tak perlu dilebihkan,” tandasnya.

Didu berharap, di kabupaten/kota di NTB juga memikirkan hal yang sama. Memperhatikan secara luas dampak dari Covid-19. Membuka secara luas data penanganan baik pola sosial maupun ekonomi.

“Rangkul saja semua elemen. Relawan yang punya ide atau gerakan, dukung. Beri kepercayaan,” tandasnya.