Mataram – Apel gelar pasukan Virtual Operasi Mantap Praja Gatarin 2020 dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi NTB dipimpin Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K. M.H., dihadiri oleh Wakapolda NTB, Danrem 162/WB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM (diwakili), Irwasda Polda NTB, Ketua KPU Provinsi NTB, PJU Polda NTB, Kadishub Provinsi NTB, Kasatpol PP Provinsi NTB, Dandenpomad IX/2 Mataram dan Dandenpomal Mataram, bertempat di Lapangan Tenis Polda NTB Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Pelaksanaan apel gelar pasukan ini merupakan simbol atau pesan dari kesiapan kita semua seluruh stakeholder yang ada atas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat bangsa Indonesia untuk melakukan pengamanan dalam menyukseskan kegiatan Pilkada serentak tahun 2020 di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Demikian disampaikan Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, usai menghadiri kegiatan tersebut, Kamis (3/8/2020).

Danrem mengatakan, dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang dimiliki prajurit TNI jajaran Korem 162/WB siap membantu Polri jajaran Polda NTB namun demikian dalam pelaksanaan tentunya kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan pengamanan seluruh proses tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan oleh tujuh kabupaten/kota di NTB meliputi pemilihan walikota dan wakil walikota Mataram, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima.

“Tidak hanya TNI-Polri, peran serta seluruh stakeholder dan komponen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda juga sangat diharapkan untuk sama-sama mewujudkan situasi yang aman dan kondusif di seluruh tahapan Pilkada,” terang Danrem.

Lebih lanjut Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, Pilkada serentak adalah agenda penting dari perjalanan demokrasi di Indonesia khususnya provinsi NTB, sebagai proses dari sistem politik demokrasi yang harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan kematangan berpikir serta cara bertindak yang profesional dan proporsional agar dapat berjalan efektif dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

“Oleh sebab itu, kita semua berharap seluruh tahapan Pilkada serentak di NTB dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang adil serta mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya,” harapnya.

Selain itu, alumni Akmil 1993 itu kembali menekankan, komitmen netralitas TNI-Polri yang sudah diatur dalam Undang-undang tentang TNI maupun Polri agar tetap dijaga, sehingga kita lebih konsen dalam melaksanakan pengaman seluruh tahapan Pilkada serta menjamin keamanan masyarakat agar dapat melaksanakan pesta demokrasi dan menyalurkan pilihannya dengan tertib, aman dan lancar.

“Tetap diingat, Pilkada kali ini berbeda dengan sebelumnya karena dalam situasi pandemi covid-19, maka protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan tak terkecuali TNI-Polri yang melaksanakan pengamanan, sehingga Pilkada tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 di NTB,” pungkasnya.

Mataram – Pada acara Evaluasi Pelaksanaan Operasi Penanganan Covid-19 dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Wilayah Bali-Nusra, para Danrem jajaran Kodam IX/Udayana melaporkan kondisi terkini penyebaran Covid-19 di wilayah satuan masing-masing kepada Pangdam IX/Udayana melalui Video Conference (Vicon) dari wilayah masing-masing.

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Didampingi Kasiintel Kasrem 162/WB, Kasiops Kasrem 162/WB, Kasiter Kasrem 162/WB, Dandim 1606/Lobar, Dandim 1615/Lotim dan Dandim 1620/Loteng mengikuti kegiatan tersebut melalui Video Conference di ruang rapat Makorem 162/WB Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, Rabu (2/7/2020).

Pada kesempatan tersebut Danrem 162/WB dalam paparannya menyampaikan, sesuai dengan update data di https://corona.ntbprov.go.id/ sampai hari ini total kasus positif covid-19 di NTB mencapai 2.785 kasus dengan rincian 517 pasien dalam perawatan, 2.106 pasien sembuh, 162 meninggal dunia. Mengalami peningkatan kasus sebayak 173 kasus sejak tanggal 24 Agustus 2020.

Dikatakannya, peningkatan kasus positif yang cukup tinggi terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang lalai dan belum disiplin melaksanakan protokol kesehatan pencegahan covid-19, bahkan menganggap bahwa situasi covid-19 di era kehidupan dengan adaptasi kebiasaan baru ini sudah berlalu dan sudah kembali normal.

“Berbagai upaya pendisiplinan telah dilakukan mulai sosialisasi protokol kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, gerakan maskerisasi, menggelar pengamanan pintu masuk/keluar wilayah, bagi PMI yang masuk melalui jalur laut maupun udara wajib menunjukan hasil swab, membentuk Pospam terpadu di pasar-pasar dan tempat wisata, termasuk mengadakan lomba kampung sehat dan menggelar apel evaluasi Tiga Pilar,” paparnya.

Lebih lanjut Brigjen TNI Rizal Ramdhani menyampaikan, untuk lebih mengoptimalkan upaya pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, akan diberlakukan kebijakan melalui Perda, Pergub dan Perwali tentang Covid-19 yang saat ini sedang dalam proses di DPRD, kemudian dengan Inpres RI Nomor 6 tahun 2020 seluruh kabupaten/kota sudah membuat surat edaran untuk pendisiplinan masyarakat terhadap protokol covid-19.

“Suatu hal yang luar biasa dari masing-masing kabupaten/kota sudah memberikan dukungan anggaran untuk memberikan masker kepada seluruh warga NTB, masing-masing orang 2 masker,” ungkap Danrem.

Menanggapi paparan Danrem 162/WB, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Danrem 162/WB atas upaya yang dilakukan dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di berbagai ruang publik di wilayah NTB yang secara teknis juga menjadi atensi untuk dipetik sebagai gambaran bagi wilayah lainnya.

“Semua upaya yang dilakukan sudah bagus, tinggal lebih dioptimalkan lagi, keseriusan petugas di lapangan bagus, dari sisi masyarakat masih perlu upaya kita untuk meningkatkan edukasi sampai ke sanksi,” tegasnya.

Menurutnya, upaya dari sisi regulasi dengan rencana akan di keluarkannya Perda sebagai penjabaran dari Inpres nomor 6 tahun 2020 perlu terus didorong untuk segera diberlakukan sehingga dapat mengakomodir upaya-upaya petugas agar lebih tajam dalam melakukan pendisiplinan di lapangan.

“Untuk ruang-ruang publik juga perlu dicek lagi, Pergub mengatur tiap-tiap ruang publik, sehingga aturan sampai dengan sanksi di tiap-tiap bagian menjadi jelas,” pungkasnya.