(Merauke). Dalam rangka menyambut perayaan Natal, Satgas Yonif 125/Simbisa turut berpartisipasi membantu memperindah Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Jemaat BERAKHA di Kampung Toray, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, Sabtu (12/12/2020).
Dansatgas Yonif 125/Simbisa, Letkol Inf Anjuanda Pardosi mengatakan bahwa 10 orang personel Satgas dipimpin langsung Dan SSK B Kapten Inf M.D. Lumbantoruan melakukan kerja bakti membantu warga jemaat GPKAI memperindah Gereja tersebut dalam rangka menyambut perayaan Natal.
“Sasaran kegiatan kali ini adalah perbaikan plafon gereja yang sudah banyak terkelupas akibat termakan usia,” urainya.
Lebih lanjut dikatakan, selain membantu perbaikan plafon, Satgas juga menyerahkan bantuan berupa podium, salib dan mimbar untuk digunakan di GKPAI Jemaat BERAKHA Kampung Toray. “Ini diperuntukkan mengganti podium dan mimbar yang selama ini digunakan sudah terlihat kusam dan kurang layak,” imbuhnya.
Menurut Dansatgas, turut berpartisipasi membantu memperindah gereja tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian serta toleransi antar umat beragama di perbatasan dari Satgas Yonif 125/Simbisa yang berada di bawah Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Korem 174/ATW.
“Semoga partisipasi dan sumbangan dari Satgas dapat bermanfaat untuk memperindah GPKAI Jemaat BERAKHA kampung Toray terutama dalam menyambut perayaan natal,” ujarnya.
“Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan antara Satgas dengan warga perbatasan,” tambah Dansatgas.
Di tempat terpisah, Bapak Evan Sadrak Rohkobun (42 th) Pendeta GPKAI Jemaat BERAKHA Kampung Toray mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan partisipasi Satgas, khususnya anggota Pos Toray yang telah menyumbangkan podium, salib dan mimbar untuk gereja ini.
“Satgas rela menyumbangkan podium, salib dan mimbar dan ikut melaksanakan gotong-royong untuk memperindah gereja kami. Sekarang, gereja ini tampak lebih indah dan rapi, apalagi sekarang ini kita sedang menyambut perayaan natal,” tuturnya.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalas kebaikan bapak Satgas sekalian, kami sungguh bangga atas ketulusan dan pengabdiannya,” pungkas Evan. (Bdr)
Sumbawanews.com,- Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyambut baik Inpres percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat dengan sejumlah agenda strategis. Salah satunya adalah penguatan kesejahteraan orang asli Papua dengan pendekatan pembangunan kampung adat di seluruh Kabupaten Jayapura.
Penguatan lokus pembangunan berbasis OAP ini meliputi penguatan distrik, kampung dan kampung adat yang sudah gencar kami lakukan di Kabupaten Jayapura,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/12/2020).
Pendekatan kultural ini, juga tercermin dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ia nilai sebagai terobosan penting Pemerintah Pusat dalam menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal dan karakteristik sosial budaya di setiap wilayah adat.
Menurutnya, paket kebijakan Inpres ini menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas guna membuka isolasi wilayah, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta mendorong pengembangan kawasan potensial.
“Dari Inpres ini, kami di Jayapura berharap bisa memperkuat koordinasi dan sinergisitas dengan Pusat dalam perencanaan dan pelaksanan kebijakan, program, kegiatan, proyek, lokasi dan output percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Bupati Mathius menjelaskan beberapa terobosan penting antara lain penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi, pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri Orang Asli Papua, termasuk pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi terutama di daerah terisolir yang minim tenaga kesehatan.
Untuk mewujudkan hal itu, Bupati Mathius berencana menjadikan distrik sebagai pusat pelayanan publik sehingga setiap kampung bisa dilayani dengan lebih baik dan terjangkau.
Di Jayapura, dia menjelaskan, sudah mulai dirintis dan akan terus dioptimalisasi program Distrik Membangun yang akan dijadikan pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat pelayanan dasar, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pertumbuhan ekonomi daerah, pusat sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pusat data, informasi dan pengetahuan.
“Jadi dengan menjadikan distrik sebagai pusat pelayanan publik, masyarakat tidak perlu repot-repot ke kota, apalagi dengan kondisi geografis yang sulit seperti Papua. Mereka cukup sampai di distrik, semua kebutuhan mereka terlayani dengan baik,” ujar Bupati Mathius.
Lanjut dikatakannya, pembangunan di Jayapura, harus menjadikan masyarakat adat sebagai titik tolak sekaligus sasaran akhir karena merekalah pemilik utama tanah, hutan, dan sumber daya alam yang ada.
“Program pembangunan yang hadir secara masif di Papua selama ini justru menyingkirkan masyarakat adat di lokasi pembangunan secara pelan tapi pasti,” ungkapnya.
Masyarakat asli punya ikatan sejarah dengan tanah, lingkungan, sosial budaya, serta berbagai nilai dan norma yang lahir dan hidup bersama mereka. Pendekatan budaya atau wilayah adat seharusnya mempertimbangkan aspek relasi manusia dengan tanah, bukan hanya berbasis ekonomi politik saja. “Populasi OAP di lokasi-lokasi pembangunan harus diketahui dengan pasti,” tambahnya.
Karena itu, Bupati Mathius menyampaikan bahwa masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, kini tengah memetakan wilayah untuk kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Pemetaan itu dilakukan di Kemtuk dan Elseng, bekerja sama dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), dan ditargetkan rampung tahun depan.
“Mereka menyiapkan masa depan di atas tanah mereka. Sehingga, hasil pemetaan tanah itu dapat didaftarkan ke negara untuk memastikan suatu bidang tanah jelas pemiliknya dan mereka sanggup melakukan perubahan untuk kemajuan daerahnya,” jelas Mathius.
Menurut Bupati Mathius, pemetaan partisipatif merupakan awal dari upaya mewujudkan keinginan menghidupkan kembali kampung adat. Ini menjadi langkah awal bagi pengakuan terhadap kewarganegaraan bagi masyarakat adat sehingga mempunyai akses terhadap hak-hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Jadi beberapa hari ini saya melakukan road show ke beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk menjelaskan pendekatan budaya ini. Intinya mereka merespon dengan baik apa yang kami lakukan di Kabupaten Jayapura, soal gugus tugas masyarakat adat, pemetaan wilayah adat yang sedang berlangsung, dan program Distrik Membangun,” pungkasnya.(*)
Sumbawa – Tim Perwira Pengamat Wilayah (Pamatwil) terdiri dari Kasilog Kasrem 162/WB Kolonel Cba Hery Ismailliya, S.E. M.Si., Dir Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata, S.I.K. M.H., dan Wadir Polair Polda NTB AKBP Sigit Hari W, S.I.K. M.H., melaksanakan monitoring rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.
Tim Pamatwil didampingi Dandim 1607/Sumbawa Letkol Kav Rudi Kurniawan, S.Sos. M.Tr (Han) dan Kapolres Sumbawa AKBP Widy Saputra, S.I.K., melaksanakan monitoring dihadiri Kapolsek, Camat, Ketua PPK, Ketua Panwascam beserta saksi semua pasangan calon dan tamu undangan di masing-masing kecamatan.
“Kegiatan ini merupakan komitmen bersama menjaga kondusifitas wilayah serta mencegah penyebaran Covid-19 selama proses Pilkada,” ungkap Dandim 1607/Sumbawa di sela-sela kegiatan memantau rekapitulasi hasil pemungutan suara di aula kantor Camat Empang Kabupaten Sumbawa, Sabtu (12/12/2020).
Orang nomor satu di jajaran Kodim Sumbawa ini mengungkapkan bahwa selain di kecamatan Empang, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di beberapa kecamatan lain seperti pada Jumat (11/12) siang kemarin di kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas dan Kecamatan Rhee.
“Saat didatangi, rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada di tiga kecamatan itu kemarin masih berjalan dan situasi aman terkendali,” ujarnya.
“Alhamdulillah hari ini di kecamatan Empang situasinya juga lancar, aman terkendali dan kondusif, protokol kesehatan juga diutamakan,” tambah Rudi.
Lebih lanjut, alumunus Akmil 1999 itu menambahkan, kegiatan monitoring di tiap-tiap kecamatan di wilayah kabupaten Sumbawa merupakan kegiatan pemantauan ataupun pengawasan untuk memastikan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara berjalan aman dan kondusif.
“Kami sama sekali tidak ikut campur tangan terhadap penghitungan suara, kegiatan ini adalah untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan tertib, lancar dan aman serta tetap mengedepankan protokol kesehatan,” tandasnya.
Sumbawanews.com– – Pemprov Riau menolak untuk melayani permohonan surat izin baru maupun perpanjangan pengelolaan air tanah yang diajukan industri dengan alasan wewenang itu sudah dialihkan ke pusat berdasarkan UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi petunjuk pelaksana (juklak) dari UU baru ini belum ada. Sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM, diberitahukan kepada semua gubernur bahwa Pemprov masih memiliki wewenang memberikan izin pengelolaan air dengan masih merujuk pada PP lama yaitu PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air sampai PP yang baru keluar.
Berdasarkan data di Badan Geologi Kementerian ESDM, ternyata Pemprov Riau melalui Dinas ESDM-nya merupakan satu-satunya pemprov yang belum pernah sama sekali mengajukan permohonan rekomendasi teknik (rekomtek) ke Badan Geologi terkait permohonan surat izin pengelolaan air tanah dari masyarakat Riau sejak tahun 2019 hingga sekarang. Sedangkan pemprov lainnya yang ada di Indonesia masih mengajukan permohonan rekomtek ke Badan Geologi.
“Kami heran, kenapa Riau melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atapnya (PTSP) tidak mau mengacu kepada Surat Edaran yang kami buat. Kami juga mengakui memang kita juga tidak ada dasar hukumnya membuat Surat Edaran itu. Tapi niat kami itu adalah dalam rangka supaya jangan menghambat proses-proses perizinan yang ada di Provinsi,” ujar Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM, Andiani baru-baru ini.
Menurutnya, yang komplain terhadap Surat Edaran Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM itu cuma Pemprov Riau saja, dan Pemprov lainnya masih mengajukan permohonan rekomtek ke Badan Geologi. Dia menuturkan bahwa dari dulu juga jika ada UU baru dan PP turunannya belum keluar, Pemprov sudah biasa juga menggunakan PP lama sampai PP barunya keluar.
“Jadi kita tidak mengerti kenapa Riau itu bisa ngomong seperti itu. Karena memang prakteknya dari dulu sampai sekarang, UU itu tidak bisa langsung diimplementasikan sebelum ada peraturan pelaksananya. Jadi perlu ada yang menjembataninya, karena tidak boleh ada kekosongan hukum dalam masa transisi itu. Artinya, pelayanan kepada masyarakat tidak bisa berhenti sampai PP baru keluar. Sebab kalau berhenti, dikhawatirkan ada usaha masyarakat yang berhenti. Industri harus tetap berjalan. Itulah yang dilakukan Kementerian PUPR dan ESDM dengan mengeluarkan Surat Edaran, yaitu untuk menjembatani sebelum PP terkait UU Cipta Kerja dan UU 17 tentang SDA dikeluarkan,” tutur Andiani.
Dia juga mempertanyakan dasar penolakan yang digunakan Pemprov Riau yang mengacu pada UU 17 tentang SDA. Sebab, menurut dia, justru di dalam UU 17 Tahun 2019 tentang SDA itu sangat jelas diatur tentang mana yang menjadi kewenangan daerah dan pusat. Tapi di UU Cipta Kerjalah justru wewenang pemerintah daerah itu yang dialihkan ke pusat dengan mengacu kepada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria). “Jadi aneh kalau Pemprov Riau tidak mau lagi mengeluarkan surat izin pengelolaan air tanah itu dengan mengacu kepada UU 17 tentang SDA. Seharusnya, jika mengacu ke sana justru Pemprov masih memiliki wewenang mengeluarkan surat izin itu,” kata Andiani.
Untuk itu, dia menyarankan kepada semua industri di Riau agar melalui asosiasinya di sana menyurati langsung gubernurnya untuk menanyakan masalah perizjinan ini. Selain itu, pengusaha di daerah Riau juga segera menyurati Kementerian Perindustrian sebagai Kementerian yang memayungi industri. “Kan keberlanjutan industri ini harus tetap di-backup Kementerian Perindustrian. Ini perlu dilakukan sebagai anak ngadu ke bapak,” ucapnya.
Andiani mengatakan sudah ada beberapa industri di Riau yang mengadukan masalah kesulitan mengurus surat izin pengelolaan air tanah ini ke Badan Geologi. Di antaranya Indofood, PT Suntory Garuda Beverage, dan CV Varia Indah Tirta (VIT).
Sumbawanews.com-Di tengah Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan pentingnya daya tahan tubuh bagi anak dalam menghadapi pandemi, ada fakta miris yang terjadi.
Penelitian yang dilakukan YAICI, PP Muslimat NU dan PP Aisyiyah tentang Persepsi Masyarakat Tentang Kental Manis pada 2020 juga menunjukan hasil yang serupa. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT dan Maluku. Total responden adalah 2.068 ibu yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan atau 5 tahun.
Dari penelitian ditemukan 28,96% dari total responden mengatakan kental manis adalah susu pertumbuhan, dan sebanyak 16,97%ibu memberikan kental manis untuk anak setiap hari. Dari hasil penelitian juga ditemukan sumber kesalahan persepsi ibu, dimana sebanyak 48% ibu mengakui mengetahui kental manis sebagai minuman untuk anak adalah dari media, baik TV, majalah/ koran dan juga sosial media dan 16,5% mengatakan informasi tersebut didapat dari tenaga kesehatan.
Temuan menarik lainnya adalah, kategori usia yang paling banyak mengkonsumsi kental manis adalah usia 3 – 4 tahun sebanyak 26,1%,menyusul anak usia 2 – 3 tahun sebanyak 23,9%. Sementara konsumsi kental manis oleh anak usia 1 – 2 tahun sebanyak 9,5%, usia 4-5 tahun sebanyak 15,8% dan 6,9% anak usia 5 tahun mengkonsumsi kental manis sebagai minuman sehari-hari.
Dilihat dari kecukupan gizi, 13,4% anak yang mengkonsumsi kental manis mengalami gizi buruk, 26,7% berada pada kategori gizikurang dan 35,2% adalah anak dengan gizi lebih. “Dari masih tingginya persentase ibu yang belum mengetahui penggunaan kental manis, terlihat bahwa memang informasi dan sosialisasi tentang produk kental manis ini belum merata,bahkan di ibukota sekalipun,” imbuh Arif Hidayat.
Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah, Dra. Chairunnisa mengatakan media sangat memiliki peran penting di dalam memberikan persepsi kepada masyarakat. “Betul, bahwa memang media ini memiliki peran penting didalam memberikan persepsi kepada masyarakat tentang kental manis adalah susu,”jelas Chairunnisa.
Sedangkan Erna Yulia Soefihara, selaku KetuaBidang Kesehatan PP Muslimat NU mengatakan bahwa ia dan kadernya di seluruh Indonesia mencoba untuk merubah persepsi bahwa kental manis itu bukanlah susu yang bisa diminum untuk balita. “Tapi memang sangat sulit ya, saat kita melakukan sosialisasi itu karena sudah begitu lama di mereka itu bahwa susu kental manis itu sehat. Sudah menjadi kebiasaan, setelah lepas ASI mereka mengganti tidak dengan susu untuk anak, tapi memberikan kental manis,” papar Erna.
Selain melaksanakan penelitian, sepanjang 2020 YAICI bersama PP Aisyiyah dan PP Muslimat NU dan didukung oleh mitra-mitra lainnya juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat secara online. Sebanyak 12.560 kader kedua organisasi perempuan terbesar di Indonesia ini tersebar di 34 provinsi dan beberapa cabang di luar negeri telah terpapar edukasi tentang kental manis.
Ketua Harian YAICI Arif Hidayat mengatakan,pentingnya persoalan kental manis tidak hanya sebatas mencukupi gizi anak,namun juga potensi kerugian yang dialami negara akibat stunting bisa mencapai 2 persen sampai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. “Ini angka yang besar sekali. Kita lihat PDB 2019 sebesar Rp 15.833,9 triliun, maka kerugian stunting bisa mencapai Rp 474,9 triliun. Jumlah itu mencakup biaya mengatasi stunting dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh dengan kondisi stunting,” jelas Arif.
YAICI telah berkomitmen melakukan edukasi yang berkelanjutan bagi masyarakat, dalam rangka mewujudkan generasi yang ungguldi masa mendatang. Pandemi memang sempat menjadi hambatan dalam mengedukasi masyarakat tahun ini, tentu tidak seefektif bila edukasi secara langsung dengan masyarakat. “Bagaimanapun, upaya ini tidak boleh terhenti, karena itulah kamiberharap hasil penelitian ini dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan partisipasinya dalam mengedukasi masyarakat,” pungkas Arif Hidayat.
Dalam konferensi pers Hasil Penelitian Persepsi Masyarakat tentang Kental manis, hari ini, Dr. Tria Astika Endah Permatasari, SKM.MKM, Dosen Prod. Gizi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta mengingatkan pemberian susu untuk anak harus disesuaikan dengan kategori usia. “Untuk usia 0-6 bulan, berikan ASI eksklusif, karena zat gizi yang dibutuhkan anak usia 0-6 bulan pertama tersebut, ada pada ASI,”jelas Tria Astika.
Lebih lanjut, dr Tria menyebutkan, setelah usia 6 bulan, makanan pendamping ASI (MPASI) menjadi hal yang penting. Selain itu, organisasi kesehatan dunia (WHO) juga menganjurkan anak dapat diberikan susu tambahan karena mengandung banyak zat gizi dan mikronutrien yang diperlukan dalam tumbuh kembang anak seperti fosfor dan kalsium. Namun, yang perlu diingat adalah tidak semua susu baik untuk dikonsumsi anak.
Salah satu jenis produk susu yang sebaiknya tidak diberikan kepada anak terutama bayi dan balita adalah susu kental manis.“Kental manis sebetulnya bukan susu, dilihat dari tabel kandungan gizi, kental manis memiliki kandungan karbohidrat paling tinggi yaitu 55% per 100 gram,sehingga tidak dianjurkan untuk balita.” jelas Tria.
Anak yang sudah terbiasa mengkonsumsi kental manis akan berisiko mengalami undernutrition dan juga overnutrition.“Undernutrition atau gizi kurang apabila orang tua merasa anak sudah cukup gizi hanya dengan konsumsi kental manis saja, lalu lupa atau tidak memperhatikan asupan gizi lainnya. Sementara overnutrition apabila anak mengkonsumsi kental manis, dengan porsi yang banyak dan juga konsumsi makanan lainnya seperti snack dan cemilan tidak terkontrol,” jelas Tria.
Dijelaskan Tria, merujuk pada beberapa penelitian yang dilakukan akademisi pada 2019, yang dilakukan di Potong Lintang di salah satu kecamatan di Jabar, dari 122 responden balita, anak-anak yang mengonsumsi krimer kental manis lebih dari 1 gelas per hari lebih berisiko mengalami beratbadan kurang dibandingkan dengan anak yang mengonsumsi kurang dari jumlah tersebut
Sumbawanews.com-Peran perempuan dan sosok ibu di masyarakat Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Mereka berperan dalam mengatur rumah tangga, menyajikan makanan bergizi untuk keluarga setiap hari, hingga berkarir dan menggerakkan roda ekonomi keluarga. Menyambut Hari Ibu yang dirayakan tiap tanggal 22 Desember, kita diingatkan untuk terus mendukung kiprah perempuan pada masyarakat Indonesia saat ini.
Connie Ang, CEO Danone Specialized Nutrition Indonesia di Jakakarta, Jumat (11 Desember 2020) menyatakan, “Kami percaya bahwa perempuan dan ibu memiliki peran ganda di masyarakat dan kami ingin mendukung mereka memenuhi impian di karir maupun memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam mendukung peran ganda perempuan, Danone Specialized Nutrition (SN) Indonesia berkomitmen untuk membuat berbagai kebijakan, fasilitas, maupun dukungan lainnya bagi karyawan dan komunitas di sekitar kami.”
Peran ganda di rumah dan tempat kerja ternyata menjadi salah satu dari 6 isu yang dihadapi perempuan di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan survei Yougov tahun 2017, 55% masyarakat Indonesia tidak memiliki masalah bahwa seorang perempuan yang menikah untuk mengambil peran di tempat kerja—walaupun tanpa beban finansial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dukungan yang diperlukan perempuan dalam mengoptimalkan peran gandanya selama masa pandemi.
Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dilanjutkan hingga 3000 HPK menjadi perhatian khusus Danone SN Indonesia. “Untuk mendukung pemberian ASI Eksklusif, Danone SN Indonesia sejak 2017 menerapkan kebijakan cuti melahirkan selama 6 bulan bagi karyawan wanita dan 10 hari bagi karyawan pria. Selain itu, Danone SN Indonesia juga menyediakan fasilitas ruang laktasi di gedung kantor maupun lokasi kerja, day care bagi anggota keluarga karyawan di hari raya khusus, maupun konseling bagi karyawan dari Duta 1000 Pelangi binaan kami, tambah Connie
Dalam pengembangan karir di Danone SN Indonesia, karyawan perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan karyawan laki-laki. Saat ini, Danone Indonesia memiliki representasi karyawan perempuan di posisi manajerial sebesar 54% dan laki-laki 46%. Selain itu, tidak ada pembeda sistem gaji dan kesempatan berkarir bagi seluruh karyawan, tegas Connie.
“Selain memberikan manfaat bagi karyawan kami, Danone SN Indonesia juga ingin membawa dampak positif bagi perempuan yang berkaitan dengan ekosistem bisnis kami. Kami juga mengembangkan program keberlanjutan terkait pemberdayaan perempuan, ekonomi lokal, edukasi nutrisi, maupun kegiatan lainnya yang bisa mendukung peran ganda perempuan di masyarakat,” tambah Connie.
Beberapa contoh kegiatan adalah Warung Anak Sehat yang bertujuan untuk mengedukasi dan mendukung ekonomi ibu kantin sekolah dalam menghadirkan makanan bergizi bagi anak SD. Selain itu, ada juga program Isi Piringku yang melibatkan peran aktif orang tua dan guru dalam membiasakan pola makan dan hidup sehat pada anak PAUD. Selama pandemi COVID-19, Danone SN Indonesia juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan dukungan alat kesehatan, paket nutrisi sehat, maupun suplai makanan bagi masyarakat untuk menunjang kesejahteraan kelompok rentan termasuk diantaranya ibu hamil dan anak-anak.
“Peran ganda perempuan yang begitu besar membutuhkan dukungan tidak hanya dari lingkungan keluarga, tetapi juga lingkungan pekerjaan. Sebagai sebuah bisnis, dengan kebijakan dan fasilitas yang pro-perempuan, kami bisa mendukung karyawan perempuan kami untuk memenuhi peran gandanya. Dalam menyambut Hari Ibu, kami berharap semakin banyak pihak yang dapat bekerjasama untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan para perempuan dan para ibu di Indonesia. Selamat hari ibu untuk seluruh perempuan di Indonesia” tutup Connie
(Sanggau-Kalbar). Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas Pos Koki Sei Daun bersama warga membersihkan Masjid Al-Kautsar di Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Jumat (11/12/2020).
Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa dalam rilis tertulisnya di Mako Satgas Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Menurut Dansatgas, kegiatan ini bertujuan mewujudkan kepedulian dan kebersamaan TNI dengan masyarakat, guna membantu warga memelihara kebersihan dan kerapihan tempat ibadah agar tetap bersih dan nyaman saat digunakan. “Kegiatan ini merupakan Jumat bersih yaitu tradisi setiap hari Jumat, supaya lingkungan khususnya Masjid Al-Kautsar tetap asri dan nyaman untuk pelaksanaan sholat Jumat,” ucapnya.
“Bersama dengan warga sekitar Masjid tersebut, Kemanunggalan TNI-Rakyat makin solid dan kuat, terlebih kegiatan ini dilaksanakan dengan semangat dan antusias, baik dari warga sendiri maupun dari para Prajurit,” kata Dansatgas.
Di tempat terpisah, Komandan Pos Sei Daun, Kapten Inf Taofiq menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Satgas Yonif 642 terhadap masyarakat di perbatasan, sekaligus mencerminkan kemanunggalan TNI dan rakyat. “Melalui kegiatan ini diharapkan kedekatan dan hubungan baik antara TNI khususnya Prajurit Kapuas dengan masyarakat terjalin semakin harmonis,” ujarnya.
Sementara itu, Bapak Nazarudin Kepala DKM Masjid Al-Kautsar mengungkapkan rasa terimakasihnya, “terimakasih kepada bapak TNI, ini salah satu bentuk kepedulian TNI yang kami rasakan, bila kondisi lingkungan Masjid lebih bersih dan sehat maka yang beribadah pun akan nyaman,” ungkapnya.(Bdr)
(Puspen TNI). Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) menyerahkan 1.000 eksemplar buku saku, terdiri dari 500 buku Hak Asasi Manusia (HAM) dan 500 buku Hukum Humaniter Internasional (HHI) kepada Komando Operasi Khusus TNI (Koopssus TNI).
Kababinkum TNI Laksda TNI Anwar Saadi, S.H. diwakili Kabidkuminterham Kolonel Laut (KH) Wensuslaus Kapo, S.H. menyerahkan 1.000 buku saku tersebut dan diterima langsung oleh Wadan Koopssus TNI Brigjen TNI (Mar) Widodo di kantor Koopssus TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (11/12/2020).
Penyerahan bantuan buku saku tersebut dalam rangka meningkatkan pemahaman prajurit Koopssus TNI tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional guna mendukung pelaksanaan Tugas Pokok Koopssus TNI. (Bdr)
Sumbawanews.com,- Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I N.G. Ariawan, S.E., M.M. menerima kunjungan kerja Kasum TNI Letjen TNI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc. di kantor sementara Makogabwilhan yang saat ini berada di Jalan M.T.Haryono km 3.5 Tanjung Pinang, Jumat (11/12/2020).
Kedatangan Kasum TNI beserta rombongan di Tanjung Pinang dalam rangka melihat kesiapan sarpras pembangunan kantor Makogabwilhan I di Dompak. Sebelum menuju Dompak, Kasum TNI dan rombongan berkunjung ke kantor sementara Makogabwilhan I Jl. M.T. Haryono km 3, 5 Tanjung Pinang.
Bertempat di ruang rapat Makogabwilhan I, Kasum TNI Muhammad Herindra dan rombongan menerima paparan dari Asren Kas Kogabwilhan I Brigjen TNI Bramantyo Andi Susilo dan Pabandya I konstruksi Paban IV Faskon Mabes TNI Letkol Czi Dwi Imam tentang laporan pelaksanaan pembangunan Mako, Mess dan Rumdis Kogabwilhan I.
Turut mendampingi Kasum TNI Letjen TNI Muhammad Herindra yaitu Kapuskes TNI Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, SP.S., MARS. M.H., Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM & Narkoba Panglima TNI Mayjen TNI Dedi Sambowo, Waasintel Panglima TNI Laksma TNI Drs. Putu Arya Angga S., Waasops Panglima TNI Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., Waaslog Panglima TNI Brigjen TNI Sunarto Setiabudi dan Waaskomlek Panglima TNI Brigjen TNI Seff Nurdin.
Dalam kunjungannya di Dompak, Kasum TNI Letjen TNI Muhammad Herindra menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung sarpras untuk Mako, Rumdis dan Mess Kogabwilhan I ini agar dapat terlaksana sesuai dengan yang ditetapkan. Setelah kunjungannya di Dompak, Kasum TNI beserta rombongan menuju bandara Raja Haji Fisabilillah untuk kembali ke Jakarta.
Sumbawanews.com,- Kasum TNI Letjen TNI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., bersama Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I N.G. Ariawan, S.E., M.M. secara langsung meninjau pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Makogabwilhan) I dan Pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) serta Mess Pamen yang berada di Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat (11/12/2020).
Sebelum melaksanakan peninjauan, Kasum TNI Letjen TNI Muhammad Herindra menerima Paparan di Ruang Rapat Makogabwilhan I Jl. MT. Haryono KM 3 Tanjung Pinang, yang disampaikan oleh Asrena Kogabwilhan I Brigjen TNI Bramantyo Andi Susilo dan Pabandya I Konstruksi Paban IV Faskon Slog TNI Letkol Czi Dwi Imam tentang laporan pelaksanaan pembangunan Mako dan Rumdis serta Mes Pamen Kogabwilhan I.
Turut mendampingi Kasum TNI, antara lain Kapuskes TNI Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, SP.S., MARS. M.H., Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM & Narkoba Panglima TNI Mayjen TNI Dedi Sambowo, Waasintel Panglima TNI Laksma TNI Drs. Putu Arya Angga S., Waasops Panglima TNI Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., Waaslog Panglima TNI Brigjen TNI Sunarto Setiabudi dan Waaskomlek Panglima TNI Brigjen TNI Seff Nurdin. (Ahm)
Sumbawanews.com,- Viral di media sosial, dua bocah berusia 11 tahun dilaporkan merusak fasilitas sekolah di sebuah SD di Batang, Jawa Tengah. Dalam rekaman kamera...
Sumbawanews.com,- Nico Schlotterbeck, bek andalan Jerman yang menjadi pilar utama lini belakang dalam formasi tiga bek, dikhawatirkan absen untuk sisa perjalanan tim di Piala...
Sumbawanews.com,- Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats di Kampung Yepem, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, dalam upaya memperkuat hilirisasi sagu sebagai...
Sumbawanews.com,- Di tengah gemerlap bintang-bintang muda yang mendominasi panggung Piala Dunia 2026, dua kiper berusia senja justru menjadi simbol ketahanan, ketenangan, dan kehebatan yang...
