(Sanggau-Kalbar). Dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) diamankan oleh personel Pos Kotis Entikong Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas, Kamis (7/1/2021).
Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas, Letkol Inf Alim Mustofa, dalam rilis tertulisnya di Pos Kotis Entikong menyebutkan bahwa kedua orang tersebut diamankan karena melintas batas secara ilegal melalui jalur non-prosedural di Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Kalbar.
Dijelaskan Dansatgas bahwa dua orang PMI ilegal tersebut ditangkap saat anggota Pos Kotis Entikong, Serda Muliyadi beserta dua orang anggotanya melaksanakan patroli di jalur tikus sektor kiri dan kanan PLBN Entikong. Kedua orang tersebut diamankan karena memasuki wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi dan tidak memiliki dokumen resmi.
“Jalan-jalan tikus memang sering dilalui oleh pelintas batas tanpa melalui prosedur keimigrasian yang benar atau secara ilegal, sehingga diperlukan pengamanan dan pengawasan yang ketat guna mencegah penyelundupan melalui jalur-jalur tersebut,” ungkapnya.
Menurut Letkol Inf Alim Mustofa, sepanjang wilayah perbatasan RI-Malaysia yang menjadi sektor tanggung jawab Satgas Yonif 642/Kapuas masih rawan sekali adanya kegiatan-kegiatan ilegal seperti pelintas batas ilegal, penyelundupan barang-barang terlarang serta yang lainnya.
“Untuk mencegah segala bentuk kegiatan ilegal tersebut, kami berlakukan patroli secara rutin serta pengawasan yang ketat di seluruh sektor Pos Pamtas yang kami jaga,” katanya.
Selanjutnya untuk proses lebih lanjut, Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas menyerahkan dua orang PMI ilegal tersebut kepada Imigrasi PLBN Entikong dan karantina Entikong, guna menjalani pemeriksaan kesehatan mengikuti protokol kesehatan terkait penanganan penyebaran virus Covid-19 di situasi pandemi sekarang ini. (Bdr)
(Merauke). Untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19, Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa yang berada dibawah Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Korem 174/ATW menditribusikan hand sanitizer, masker, vitamin dan alat disinfektan kepada aparat pemerintah dan masyarakat Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke.
Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 125/Simbisa Letkol Inf Anjuanda Pardosi, dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Merauke, Papua, Kamis (7/1/2021).
“Hand sanitizer, masker, vitamin dan alat disinfektan tersebut dibagikan oleh personel Pos Komando Utama (Kout) Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa dipimpin Wadansatgas Kapten Inf Hendri Sihombing,” ungkap Dansatgas.
Dansatgas mengatakan bahwa pembagian hand sanitizer, masker, vitamin dan alat disinfektan ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 yang hingga sekarang masih mengancam keselamatan warga. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.
Lebih lanjut dikatakan, pendistribusian hand sanitizer, masker, vitamin dan alat disinfektan kepada aparat pemerintah setempat dipimpin Wadansatgas Kapten Inf Hendri Sihombing dilaksanakan di Balai Kampung Sota. Sedangkan untuk masyarakat yang lain, anggota Satgas membagikannya langsung dari rumah ke rumah (door to door), termasuk juga sekolah.
Menurut Letkol Inf Anjuanda Pardosi, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dibutuhkan kerja sama, disiplin dan kepedulian seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.
“Ini semata-mata bertujuan untuk keselamatan kita bersama, mencegah lebih baik daripada menyesal kemudian. Semoga wabah Covid-19 ini dapat segera diatasi, agar kita tidak selalu cemas dan khawatir melakukan aktivitas,” ujarnya. (Bdr)
Sumbawanews.com, Jakarta-Tim Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian sudah meng-uploadflyer RPP NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang Sumber Daya Air (SDA) di situs resmi uu-ciptakerja.go.id. Di sana disebutkan bahwa perizinan berusaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Sedang untuk proses izinnya sendiri itu harus bisa diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, yang terdiri dari Rekomtek (rekomendasi teknik) 3 hari dan proses perizinan berusahanya 4 hari.
“Jika semua persyaratan pengajuan perizinan berusaha ini sudah lengkap, itu harus keluar rekomteknya dalam tiga hari kerja setelah data tersebut diterima. Jadi ini bagi teman-teman di Balai Sungai, dalam tiga hari kerja mereka harus selesaikan. Apakah ini pekerjaan berat apa ringan?” ujar Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc., Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) pakar dan pelaku usaha yang menjadi masukan kepada pemerintah dalam penyusunan RPP NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang SDA baru-baru ini.
Seperti diketahui, Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja setelah diundangkan pada 2 November 2020.
Kata Firdaus, sebetulnya 7 hari itu pekerjaan ringan karena memang sudah tugas mereka sehari-hari. Namun, dia menuturkan bahwa yang terjadi di lapangan banyak pelaku usaha yang mengajukan permohonan hingga berbulan-bulan tidak mendapatkan rekomtek.
Karenanya, menurut Firdaus, kecepatan proses perizinan itu yang nantinya akan dipertegas melalui NSPK dan diharapkan bisa dipahami oleh semua pihak terkait.
Enny Sri Hartati, Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan yang menjadi titik krusial dari RPP SDA ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan pemenuhan hak-hak rakyat dan kepentingan bisnis. Menurutnya, yang diperlukan sekarang adalah tinggal bagaimana mengharmonisasikan, mensinergiskan, mengkoordinasikan, mengadilkan dengan kebijakan-kebijakan yang transparan dan akuntabel, sehingga masing-masing pihak ini punya kepentingan.
“Jadi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pengusaha untuk kepentingan bisnis juga mempunyai kepastian untuk terpenuhi. Ini yang menurut saya harus diselesaikan ke depannya,” katanya seperti dikutip sinarharapan.net. Rabu (7/1)
Liana Bratasida, Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, adanya keseimbangan itu penting sekali. “Keseimbangan di antara hak rakyat dan juga kepentingan bisnis. Karena bisnis adalah bagian dari rakyat juga. Keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan aspek sosial, itu juga menjadi penting,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Rachmat Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin). Dia mengatakan kelestarian sumber daya air harus tetap dipertahankan, hak rakyat atas air harus menjadi nomer satu, dan swasta juga harus dipertimbangkan. “Tapi jangan sampai diterjemahkan bahwa swasta itu kalau investasi tunggu kalau airnya ada baru bisa jalan. Secara ekonomi itu akan berat bagi pelaku usaha. Ini hanya bisa dilakukan kalau database mengenai sumber daya air di suatu wilayah tersedia,” ucapnya.
Karenanya, pemerintah perlu memetakan sumberdaya air yang tersedia agar bisa menetapkan alokasi. Kalau tidak, kata Rachmat, cita-cita pemerintah di Undang-Undang Cipta Kerja malah tidak akan tercapai. Menurutnya, pelaku usaha perlu memiliki informasi yang lengkap untuk menentukan investasi bisa jalan atau tidak. “Karena itu, perlu kita garis bawahi, SDA itu hajat hidup semua mahluk dan semua masyarakat termasuk perusahaan. Perusahaan tidak akan dapat beroperasi tanpa Sumber Daya Air, di sektor industri manapun,” katanya.
Prof. Ir. Lambok Hutasoit PhD, Pengamat Hidrogeologi ITB, menyarankan agar pengelolaan air tanah itu harus dilakukan berdasarkan cekungan air tanah (CAT) tidak wilayah sungai (WS). Karena, menurutnya, wilayah sungai itu tidak jelas batasannya. “Cekungan air tanah perlu dievaluasi agar tidak ada daerah yang tidak bertuan. Jadi dalam peta cekungan air tanah di Indonesia, itu masih banyak yang tidak ada cekungan air tanahnya, itu sebetulnya tidak tepat. Air tanah itu ada walaupun kecil. Jadi kami mengusulkan semuanya dipetakan lagi, diklasifikasikan seperti itu,” tuturnya.
Dr. Nana Mulyana, Ahli Hidrologi IPB, juga meminta agar masalah DAS (daerah aliran sungai), CAT, dan Wilayah Sungai, perlu diperjelas di RPP SDA. Menurutnya, CAT untuk air tanah itu berbeda sekali dengan DAS. “Tapi yang terpenting adalah neraca airnya yang harus nanti kita perhatikan. Karena neraca air kita itu berbeda-beda, ada supply dan demand,” tukasnya.
Dr. Ir. Heru Hendrayana, Dosen Teknik Geologi UGM, meminta jangan sampai sumber daya air atau air itu beralih menjadi barang yang strategis. Kalau itu dilakukan maka ini akan menjadi suatu hal yang berbahaya. “Karenanya keseimbangan itu harus terjaga. Selama keseimbangan itu terjaga, maka kita tidak akan mengarah ke arah yang strategis,” katanya.
sumbawanews.com,- Seruan aksi mogok nasional yang digagas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dinilai konyol. Sebab organisasi tersebut mengorbankan berbagai kebutuhan dan aktivitas warga demi kepentingan sekelompok orang.
Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Ali Kabiay mengatakan, ajakan KNPB untuk aksi mogok nasional telah melanggar Hak Asasi Man
sumbawanews.com,- Sekelompok orang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) di Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Tujuh penumpang dan pilot dilaporkan selamat dalam insiden ini. Pesawat MAF jenis Twin Otter ini dibakar massa yang mengklaim bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB), Rabu (6/1/2021).
Aksi biadab ini berawal saat pesawat ditahan oleh massa saat hendak take off di Bandara Kampung Pagamba menuju Kabupaten Nabire. Mereka lalu menyerang pilot dan para penumpang. Namun para korban selamat setelah tokoh gereja setempat membawa mereka ke tempat aman. Tapi pesawat yang hendak mereka tumpangi ludes dilahap api.
Base Manager MAF Nabire Paul Iswanto membenarkan adanya kejadian pembakaran pesawat tersebut pada Rabu kemarin. Paul mengatakan, pilot dan penumpang dalam keadaan selamat. “Namun mereka masih trauma,” katanya di Kabupaten Nabire, Papua, Kamis (7/1/2021).
Sementara itu, Wakapolres Nabire Kompol Samuel Tatiratu mengatakan, masih menunggu laporan resmi dari anggota yang diterjunkan ke lokasi kejadian. (*)
Mataram – Prajurit Zeni TNI yang tergabung dalam Satgas Percepatan Pembangunan Rehab Rekon Lombok NTB yang kini sudah selesai melaksanakan tugas sudah berada di GOR Mini Patut Patuh Patju Gerung Lombok Barat menunggu pemberangkatan untuk kembali ke satuan masing-masing.
Untuk mengisi kekosongan waktu, mulai hari ini, Korem 162/WB menggelar pekan olahraga di GOR Mini Patut Patuh Patju yang dibuka Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Kamis (7/1/2021).
Dalam sambutannya, Danrem 162/WB menyampaikan pekan olah raga ini sengaja digelar untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran prajurit.
“Sekarang musim hujan, perhatikan kesehatan perorangan dan tetap kedepankan protokol kesehatan dalam segala aktivitas mengingat Covid-19 masih menjadi ancaman kita bersama,” pesan Danrem.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin keakraban dan silaturahmi antar satuan sehingga dimanapun bertugas akan tetap kompak dan solid karena tidak menutup kemungkinan kita akan bertemu pada waktu dan ditempat yang berbeda,” imbuhnya.
Selain itu Danrem mengingatkan pertandingan ini bukan semata-mata untuk mencari juara, namun untuk mengisi kekosongan sambil menunggu waktu pelepasan menuju satuan masing-masing.
“Utamakan faktor keamanan dan keselamatan selama bertanding, jangan sampai ada yang cedera, tetap semangat dan selamat bertanding,” pungkasnya.
sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menghadiri acara Penyematan Brevet Kehormatan Kapal Selam Hiu Kencana TNI AL kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.
Brevet tersebut langsung disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. bertempat di lobby Gedung Utama Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1/2021).
Pemberian Hak untuk menerima dan memakai Brevet Kehormatan Kapal Selam Hiu Kencana TNI AL kepada Kapolri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/73/I/2021 tanggal 6 Januari 2021. Pemberian tanda penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung pembangunan dan pengembangan organisasi TNI AL.
Di akhir acara Panglima TNI, Kapolri dan Kasal menyaksikan profil Kapal Selam Republik Indonesia dengan slogan “Pantang Timbul Sebelum Menang” yang ditayangkan melalui videotron, dilanjutkan dengan saling memberikan cindera mata antara Kasal dan Kapolri.
Turut serta dalam acara tersebut diantaranya Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang, S.I.P., Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P., Asisten Kapolri Bidang SDM Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si. (Ahm)
Sumbawanews.com,- Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 413 Kostrad Pos Koya Koso bersama masyarakat Kampung Endrekang Distrik Abepura Kota Jayapura menggelar kegiatan karya bhakti berupa perbaikan akses jalan menuju sumber air di Kampung Endrekang.
Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 413 Kostrad Mayor Inf Anggun Wuriyanto, S.H., M.Han. dalam rilis tertulisnya di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Papua, Kamis (07/01/2021) menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pos Koya Koso pimpinan Serka Hendri Niko merupakan bukti kedekatan Satgas Yonif MR 413 Kostrad yang sudah beroperasi sejak enam bulan silam di Wilayah Sektor Utara Papua Khususnya di Kota Jayapura.
“Kemanunggalan TNI-Rakyat juga perlu dilakukan di wilayah perbatasan RI-PNG. Karena keberhasilan Tugas Operasi di wilayah perbatasan tidak terlepas dari peran kedekatan dengan masyarakat,” ujar Mayor Anggun.
Serka Hendri Niko mengatakan, perbaikan jalan menuju sumber air merupakan impian warga selama ini. Masyarakat sulit untuk menjangkau hanya dengan menggunakan kendaraan biasa, apalagi tanahnya licin tidak jarang masyarakat jatuh bangun saat mengambil air di tempat tersebut. “Sehingga perbaikan jalan ini merupakan impian bersama masyarakat Kampung Endrekang,” katanya.
Sementara itu, Bapak Herman (54) selaku tokoh masyarakat menyambut baik atas pekerjaan yang dilakukan oleh Satgas Yonif MR 413 Kostrad Pos Koya Koso bersama masyarakat. “Semoga dengan pembangunan jalan ini dapat memudahkan masyarakat khususnya seperti saya yang sudah tua ini untuk mengambil air yang merupakan kebutuhan pokok hidup kita,” harapnya.
Sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menghadiri acara Penyematan Wing Kehormatan Penerbang Kelas 1 TNI AU kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, yang dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P. bertempat di Lobby Ruang Hening Gedung R.S. Suryadarma, Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur. Kamis (7/1/2021).
Pemberian Hak untuk menerima dan memakai Wing Kehormatan Penerbang Kelas 1 TNI AU berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/269/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang telah ditunjukan dengan kerja sama yang baik dan dukungannya selama ini dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan Negara.
Sebagai bentuk penghormatan kepada Kapolri, diakhir acara ditampilkan demonstrasi Fly Pass 4 pesawat F 16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 Madiun dengan pilot Letkol Pnb Agus Dwi Ariyanto, Mayor Pnb Ferry Rachman, Lettu Pnb Hangga Dwipayana dan Lettu Pnb Panji Satria Dewanto.
Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Wakasau Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto, S.H., M.DS., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr.(Han), Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P.
Sumbawa Barat – Pandemi Covid -19 yang merebak diseluruh belahan dunia menjadi bencana non alam yang berdampak pada seluruh lini kehidupan berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat dunia termasuk seluruh wilayah indonesia salah satunya kabupaten sumbawa barat Prov NTB
Terkait hal tersebut tim gabungan operasi yustisi penegakan hukum Covid -19 kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari TNI – Polri, Pol PP gelar apel dan sidak gabungan ke instansi pemerintah diwilayah kabupaten sumbawa barat salah satunya di Kantor kelurahan telaga bertong Kecamatan taliwang , kamis (7/01/2020).
Sehubungan dengan hal tersebut Kasdim 1628/SB Mayor Inf Dahlan, yang ikut bersama tim gabungan mengatakan bahwa kegiatan sidak ops yustisi seperti ini akan terus dilakukan mengingat pandemi Covid -19 belum berakhir sebagai bentuk langka upaya nyata guna mencegah serta percepatan pemutusan rantai Covid -19 khususnya diwilayah KSB, jelas Kasdim.
Selain itu lanjut Pamen melatih satu ini, bahwa kegiatan ini juga untuk meningkatkan kesadaran serta disiplin bukan hanya di lingkungan umum tempat beraktifitas masyarakat tapi juga menyasar perkantoran baik pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah kabupaten Sumbawa Barat agar secara bersama meningkatkan kesadaran demi keselamatan kita semua dan kita dapat segera keluar dari situasi sulit Pandemi Covid -19, Pungkas Kasdim
Mengingat kita harus tetap beraktifitas, kita sadar bahwa pandemi Covid -19 ada disekeliling kita, untuk itu kita harus terus berupaya berikhtiar untuk meningkatkan kesadaran diri selalu menerapkan dan berpedoman pada Sop Protokol Covid -19, Ungkap Kasdim.
Adapun ikut hadir pada kegiatan sidak tim gabungan operasi yustisi penegakan hukum covid -19 dilingkungan instansi pemerintah se kabupaten sumbawa barat diantaranya, Kasdim Mayor Inf Dahlan, Kasat Binmas Polres KSB Iptu Rahmasyah, Kasi tibum Pol PP KSB, Muhammad Syukri Spd, Serta perwakilan anggota masih masing instansi.
Papua Pegunungan, sumbawanews.com - Delapan anggota TPNPB-OPM Kodap XV/NK secara sukarela kembali ke pangkuan NKRI dalam kegiatan di Lapangan Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang,...
Sumbawanews.com,- PDIP mengangkat kembali konsep kedaulatan pangan dan gizi sehat yang dirumuskan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, dalam buku *Mustika Rasa* yang terbit tahun 1954....
Sumbawanews.com,- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, membantah tudingan bahwa aparat kepolisian mencegat mahasiswa untuk menghalangi aksi unjuk rasa di Bundaran...
Sumbawanews.com,- Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan, seorang bocah laki-laki berusia enam tahun yang menjadi korban perundungan hingga koma...
Sumbawanews.com,- Jakarta – Sidang tuntutan terhadap tiga pejabat Blueray Cargo dalam kasus suap impor senilai Rp63,1 miliar akan berlangsung pada Senin, 22 Juni 2026,...
