Belu NTT – Pendidikan bagi generasi penerus bangsa menjadi perhatian semua pihak tidak terkecuali Satgas Pamtas Sektor Timur Yonif 742/SWY yang sedang melaksanakan tugas di wilayah perbatasan RI-RDTL.
Demikian dikatakan Komandan Satgas Pamtas Sektor Timur Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro disela-sela kesibukannya usai mendapat laporan dari Danpos di Mako Satgas Pamtas Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, Senin (3/5/2021).
Adapun pos jajaran hari ini membantu mengajar di sekolah terdekat dengan pos yakni personel Pos Mahen mengajar di SDN Baudaok, personel Pos Maubusa mengajar siswa-siswi SD Inpres Betaus Dusun Makerek Badaen Desa Asumanu Kecamatan Raihat, sedangkan Pos Asumanu masih berkoordinasi dengan pihak SDN Fatuloro.
Menurutnya, membantu mengajar di sekolah-sekolah merupakan program yang sudah disiapkan dari satuan sebelum berangkat ke daerah Belu
“Jadi sebelum berangkat ke daerah penugasan wilayah perbatasan Belu dengan Timor Leste, kita sudah siapkan tenaga pengajar di masing-masing pos sehingga bila dibutuhkan mereka sudah siap untuk berbagi pengetahuan sekolah,” terangnya.
Mengajar tidak hanya dilakukan di sekolah, namun sebelumnya beberapa anak disekitar pos juga belajar di Pos dan dibuatkan semacam lopo-lopo untuk belajar.
“Ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan adik-adik kita sebagai generasi muda penerus bangsa khususnya di wilayah perbatasan dalam bidang pendidikan,” ujar Bayu Sigit.
Mantan pengasuh Akmil itu juga meminta para personel Pos jajaran dapat memberikan motivasi dan semangat kepada adik-adik untuk terus belajar dan belajar serta berlatih dengan harapan kelak mereka bisa membangun bangsa dan negara dari wilayah perbatasan.
“Ini harapan kami, mohon doanya semoga terwujud,” tandasnya penuh keyakinan.
Jakarta-Kajian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan dengan tidak mengesampingkan unsur keselamatan, penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) akan menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disebabkan kebijakan Zero ODOL ini akan menyebabkan adanya inefisiensi jasa transportasi darat.
“Dari kajian kami, ketika Zero ODOL ini dilaksanakan pasti biaya transportasi para pengusaha sektor swasta itu menjadi lebih tinggi. Dalam perhitungan kami, setiap 1% inefisiensi yang terjadi di sektor transportasi, itu akan berpotensi menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,057%,” ujar Dosen di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Ardyanto Fitrady, S.E., M.Si., Ph.D, Selasa (20/4).
Dampak penerapan Zero ODOL terhadap PDB itu, menurut Arfie, sapaan Ardyanto Fitrady, diperoleh dengan menggunakan simulasi standar ilmu ekonomi dengan model GTAT. “Dengan model ini, kita bisa mensimulasikan perekonomian pada situasi sekarang. Ketika terjadi perubahan misalnya biaya transportasi yang semakin tinggi, kita bisa melihatnya terhadap total perekonomian kita menjadi seperti apa,” tuturnya.
Dengan naiknya biaya transportasi di sektor industri, kata Arfie, usaha mereka akan menjadi lebih lambat. Biaya untuk sampai ke konsumen juga menjadi mahal dan membeli lebih sedikit. Kondisi ini akan memicu kenaikan inflasi. “Nah, ini harus menjadi pertimbangan juga dalam penerapan zero ODOL,” ucapnya.
Karena ada dampaknya terhadap sektor ekonomi, Arfie pun menyarankan agar dalam pembahasan kebijakan Zero ODOL ini, unsur dari Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia (BI) juga harus dilibatkan. “Untuk pengendalian inflasinya, BI harus diikutsertakan. Begitu juga Kemenko Perekonomian harus jadi koordinatornya, karena Zero ODOL ini akan berdampak menurunkan pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak bisa hanya bicara dari sisi Perhubungannya saja,” katanya.
Selain berdampak menurunkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan zero ODOL ini juga berpotensi meningkatkan kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Menurut Arfie, hal itu terjadi karena zero ODOL ini akan menyebabkan penggunaan pengangkut barang menjadi lebih banyak. Artinya, kata Arfie, harus ada perencanaan yang baik juga dari pemerintah terkait dengan transportasinya, seperti menyediakan kelas jalan yang lebih baik untuk kendaraan.
Dia mengatakan kondisi jalan yang ada saat ini tidak memenuhi standar jika zero ODOL diterapkan, baik kelas jalannya maupun besaran atau luasan lebar jalannya. Begitu juga dengan multi moda transportasi, menurut Arfie, masih belum bisa meningkatkan efisiensi transportasi barang di Indonesia.
Bagi industri, kata Arfie, multi moda transportasi itu bisa dijadikan alternatif pengangkutan barang asal harganya murah. Tapi saat ini, menurutnya, mulitmoda itu masih belum efisien dan belum bisa termanfaatkan dengan baik. Misalnya jika menggunakan kapal laut, pelabuhannya masih jauh dari industri. Tidak hanya itu, jalan menuju pelabuhan juga masih belum sesuai dengan harapan. Begitu juga halnya dengan kereta api. “Jadi, perencanaan untuk multi moda transportasi itu penting, bagaimana untuk membuat agar biaya logistiknya bisa lebih murah,” ujarnya.
Karenanya, dia menyarankan agar penerapan kebijakan zero ODOL ini dilakukan secara bertahap. “Pemerintah dan swasta harus sepakat dulu kapan itu harus betul-betul diterapkan,” kata Afrie.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap mengusulkan agar pemberlakuan zero ODOL (Over Dimension Over Load) diberlakukan pada tahun 2025 ketika semua pihak yang terlibat telah siap, baik secara infrastruktur maupun kebijakan penerapannya.
“Pada prinsipnya Kementerian Perindustrian mendukung untuk menjalankan kebijakan bebas ODOL pada tahun 2023. Tapi, persoalannya kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang telah menurunkan utilisasi dari industri nasional kita,” ujar Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam, Sabtu (17/4).
Dalam perhitungan Kemenperin, akan terjadi kenaikan jumlah truk sebesar 65 hingga 112 persen dari saat ini.
Fredy Agung Prabowo dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengutarakan, sesuai kalkulasi akan ada kenaikan biaya logistik di industri semen sebesar 50-60 persen. Karena, kalau misalnya trucking yang sekarang ini bisa muat 30 ton, dengan zero ODOL hanya bisa muat 16 ton.
Kondisi serupa juga dialami industri kelapa sawit. Agung Wibowo dari Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI) mengatakan ongkos angkut kelapa sawit atau CPO berpotensi meningkat hingga dua kali lipat atau setara dengan Rp 32 triliun per tahun dengan zero ODOL.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, juga mengutarakan dari hasil kajian yang dilakukan terhadap penerapan zero ODOL ini, ada peningkatan kebutuhan armada truk baru sebanyak 11.800 unit untuk memenuhi kebutuhan industri keramik dan itu membutuhkan penambahan dana yang besar.
Boycke Garda Aria dari Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) juga menyampaikan zero ODOL akan menyebabkan jumlah rit naik 100 persen. Kalau dulu itu bisa dilayani 1000 truk, sekarang menjadi 2000 truk dan membutuhkan dana yang sangat besar. Sementara investor-investor juga belum tentu bisa mengakomodir pembelian sebanyak itu.
Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Aryan Warga, menyampaikan dengan penerapan kebijakan zero ODOL ini akan ada penambahan 765 ribu truk, baik ukuran small, medium, dan besar yang harus dipersiapkan industri pulp dan kertas.
Kondisi serupa juga dirasakan industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang sudah mengikuti batas toleransi pelanggaran muatan lebih sampai 35% sesuai dengan langkah-langkah strategis yang sudah dipersiapkan Kemenhub untuk mewujudkan program bebas truk ODOL pada tahun 2023. Dengan kondisi ini saja, industri AMDK sudah merasakan beratnya menambah komponen biaya transportasi, apalagi di tengah berkurangnya pasokan barang karena pandemi.
Jakarta-Pengelolaan air di Indonesia, baik air tanah maupun air permukaan rencananya akan dilakukan berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal itu akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sumber Daya Air (RPP PSDA) sebagai turunan UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air yang saat ini tengah digodok di Kementerian PUPR.
Ahli Hidrogeologi Heru Hendrayana mengatakan pengelolaan air tanah berbasis DAS itu tidak bisa dilakukan. “Terus terang, itu karena ada beberapa yang bertentangan dengan ilmu akademis,” katanya.
Intinya, kata Heru, sumber daya air itu ada dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Di dunia manapun, menurut dia, yang namanya air permukaan itu yang satuan wilayah pengelolaaannya daerah aliran sungai. “Tapi, kalau air tanah itu satuan wilayah pengelolaaannya, wadahnya kita sebut cekungan air tanah atau CAT,” ucapnya.
Dia menegaskan air tanah itu satuan wilayahnya harus cekungan air tanah. Water management-nya itu adalah cekungan air tanah. “Jadi kalau air tanah itu satuan wilayahnya disamakan dengan air permukaan, itu jelas bertentangan dengan ilmu akademisnya,” tukasnya.
Dengan adanya peraturan yang seperti ini, Heru melihat air tanah itu seolah dikesampingkan. “Padahal kalau kita mau jujur, sumber daya air itu 90 persen sebenarnya air tanah. Permasalahan-permasalahan air yang terjadi selama ini itu ada di air tanah semua,” tuturnya.
Sementara, lanjutnya, air permukaan itu hanya karena terlihat saja. Sumber airnya itu sedikit. Pemakaian itu banyak di air tanah. Permasalahan konflik-konflik selama ini juga banyak di air tanah. “Saya membacanya ini mau ditarik ke Kementerian PUPR semua,” katanya.
Jika peraturan itu tetap mau dipaksakan, Heru memastikan akan terjadi kekacauan dalam pengelolaan sumber daya air ke depan. Hal itu disebabkan hal itu bertentangan dengan para ilmuwan di bidang hodrogeologi. “Sekarang wadahnya dianggap satu dan dikelola berdasarkan wadah yang satu itu. Wadah yang di bawah kan kepotong-potong. Kalau kepotong-potong, bagaimana saya menghitung cadangannya. Jadi malah menjadi kacau nanti. Sumber daya air itu menjadi tidak terhitung,” ungkapnya.
Heru melihat penyatuan pengelolaan air itu hanya untuk mengarahkan agar perijinan pengelolaan air itu itu bisa ditarik ke Kementerian PUPR semua. “Padahal Kementerian PUPR juga nggak siap. Semua bisa kacau nanti, perijinan usaha akhirnya asal ijin. Jadi tujuannya sebetulnya kan sentralisasi perijinan supaya lebih terkoordinir. Tapi kenyataannya, semuanya bisa menjadi kacau. Pengusaha-pengusaha yang besar kan menjadi terhambat perijinannya. Tapi yang kecil-kecil beranggapan ngapai ngurus-ngurus ijin karena kacau,” kata Heru.
Jika semua perijinan disatukan di Kementerian PUPR, menurut Heru, pengelolaannya juga jadi berbeda. Kementerian PUPR belum siap dengan semuanya itu. Mereka itu biasa ngurusi yang gede-gede, sekarang malah harus ngurusi yang kecil-kecil juga. “Jadilah mereka pasti akan menganggap yang kecil-kecil ini hanya sepele dan bisa dibengkalaikan. Karena mereka kan biasa dengan angka yang triilunan, sekarang hanya jutaan. Apa mau mereka ngurusi yang jutaan tapi masalahnya lebih banyak,” ucap Heru.
Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Charisal Akdian Manu, mengatakan RPP PSDA hingga saat ini masih dalam pembahasan di Kementerian PUPR oleh panitia antar kementerian, baik Kementerian PUPR sendiri, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dengan melibatkan unsur-unsur akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Jember, Universitas Parahyangan, para pakar PSDA. RPP ini akan disahkan pada Oktober 2021 mendatang.
(Jakarta). Dalam persyaratan sebuah kejahatan transnasional ada empat kategori. Dipersiapan dan direncanakan di negara lain untuk dilakukan di negara lain, dilakukan di sebuah negara namun dampaknya dirasakan oleh negara lain, serta ada kerjasama antara pelaku di sebuah negara dengan pelaku kejahatan yang sama di negara lainnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (2/5/2021), lebih lanjut Bamsoet menegaskan, dari sudut pandang penegakan hukum berdasarkan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC), kasus yang terjadi di Papua, merupakan kasus yang serius.
Merujuk pada UNCATOC, kejahatan yang dilakukan teroris di Papua dapat digolongkan kepada Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC).
Bamsoet menuturkan, beberapa bukti kejahatan teroris di Papua masuk kedalam TOC diantaranya adanya temuan dua kasus pasokan senjata api ke Papua dari Makassar dan Maluku oleh kegiatan kelompok bersenjata (KKB), adanya penyelundupan senjata api dari WNA asal Philipina melalui Sangihe Talaud dan Nabire ke Papua, serta adanya temuan kasus penyelundupan amunisi oleh seorang WNA asal Polandia ke Papua.
“Semua persyaratan untuk dianggap sebagai bagian dari kasus kejahatan transnasional terorganisasi bisa dibuktikan. Dengan demikian, upaya penyelesaian masalah di Papua dengan Penggunaan TNI untuk memback up penegakan hukum dan ketertiban dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri dari serangan pemberontak dan teroris melalui pendekatan keamanan menjadi sah dan dilindungi undang-undang,” tegas Bamsoet.
Ketua MPR (Bamsoet) juga mengapresiasi langkah cepat dan strategis TNI dan Polri dalam menumpas habis para pemberontak serta teroris yang sangat meresahkan warga Papua dengan berbagai tindakan kekerasan, pemerkosaan ataupun pembunuhan.
“Hal itu penting dilakukan agar bisa dilakukan pemulihan kesejahteraan umum dan pendidikan bagi anak-anak lokal Papua. Anggota TNI-Polri kiranya dapat ditugaskan sebagai guru dan pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak,” imbuh Bamsoet.
“Merebut hati dan pikiran masyarakat lokal Papua adalah cara terbaik. Ibarat keringkan sumber air kolam untuk bisa tangkap ikan,” pungkas Bamsoet. (**)
sumbawanews.com,- Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabsus) Tricakti bersama Aparat Teritorial TNI dan Polri melakukan kegiatan “Peduli dan Berbagi” di wilayah Poso dan Parimo. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dan Rakyat bersama Polri untuk menciptakan suasana Poso yang aman, damai dan bersatu melawan teroris, terlebih dalam suasana bulan suci Ramadhan 1442 H, sebagai momentum yang tepat untuk merekatkan semangat kebersamaan.
Kegiatan “Peduli dan Berbagi” Koopsgabsus Tricakti diimplementasikan dengan membagikan paket sembako gratis untuk masyarakat Poso dan Parimo, yang dipusatkan di Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sabtu (1/5/2021).
Hadir dalam kegiatan tersebut Brigjen TNI Rafael Granada Baay selaku Katim Asistensi Koopsgabsus Tricakti mewakili Pangkoopsgabsus, Asintel Koopsgabsus, Dandim 1307/Poso, Danramil Poso Pesisir, Babinsa dan Babinkantibmas.
Dalam acara Peduli dan Berbagi Koopsgabsus Tricakti, Brigjen Rafael menyebutkan bulan suci Ramadhan sangat tepat dijadikan momentum untuk terus memperkuat tekad kebersamaan guna mewujudkan Poso yang aman dari segala gangguan dan ancaman khususnya dari sisa kelompok teroris MIT yang semakin terpojok dan ulahnya yang terus mendapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat Poso.
Sementara itu Dandim 1307/Poso Letkol Inf Gusti Nyoman Mertayasa, menyebutkan bantuan sembako Koopsgabsus Tricakti hendaknya makin memberikan harapan dan motivasi bagi masyarakat akan pentingnya kerjasama untuk menciptakan suasana yang makin aman dan kondusif di bumi Sintuwu Maroso Poso.
Kepala Desa Kilo Budianto mewakili 35 warga penerima bantuan mengucapkan terima kasih dan keharuannya atas kepedulian serta kebersamaan yang telah dilakukan Koopsgabsus Tricakti dalam menciptakan rasa aman dan damai di wilayah mereka.
Penyerahan paket sembako juga berlangsung di sejumlah titik antara lain di dusun Air Teh, Tagara Manggala Api Desa Salubanga, Ueralulu, Tangkura, Maros, Mauro dan Sausu. Mengingat sebagian wilayah yang sulit dijangkau transportasi, paket bantuan di wilayah tersebut diantar langsung ke rumah warga dengan cara door to door oleh personel Koopsgabsus Tricakti bersama Aparat Teritorial setempat. (**)
Belu NTT – Dalam rangka menjaga ketahanan pangan di wilayah perbatasan, Pos Dafala Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur memanfaatkan lahan warga untuk bercocok tanam di Dusun Dubasa A Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur. Pemanfaatan lahan tersebut merupakan kerjasama pemilik lahan Gaspear Robesin dengan Pos Dafala di atas lahan seluas 1 hektar.
Demikian dikatakan Dankipur III Kapten Inf Lutfi Sulthoni disela-sela penanaman semangka dilokasi tersebut, Minggu (2/4/2021).
Dijelaskannya, lahan seluas 1 hektar tersebut ditanami bibit semangka merah dan kuning baik yang memiliki biji dan non biji.
Lahan sebelumnya ditanami jagung dan setelah rumput dibersihkan dengan penyemprotan, baru dibuatkan lubang untuk ditanami biji semangka.
“Untuk mengatasi kekurangan air diambil dari sungai terdekat menggunakan mesin air,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Komandan Satgas Pamtas Yonif 742/SWY Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro memberikan apresiasi atas kerjasama pihaknya dengan masyarakat dalam pemanfaatan lahan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah perbatasan.
Menurutnya, Satgas yang dipimpinnya memang berupaya untuk mendorong pertanian di wilayah perbatasan khususnya Belu dengan harapan dapat meningkatkan produksi pertanian dan peningkatan perekonomian masyarakat.
Tidak hanya di Dafala, kata Bayu Sigit, pos-pos jajaran yang lain juga sudah mulai berbuat yang sama termasuk di Mako Satgas.
“Di Mako Satgas sendiri sudah mulai melakukan penanaman kacang panjang, timun, ubi, sayur-sayuran dan lainnya,” terangnya.
“Semoga ini menjadi motivasi untuk memajukan perekonomian masyarakat khususnya di bidang pertanian,” pungkasnya.
Sumbawanews.com,- Politikus PDIP Kapitra Ampera merespons eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang menyampaikan narasi berbahaya terkait pemerintah melabelkan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
“Bahaya, itu. Pernyataan yang menstimulasi konflik, tidak pantas diucapkan mantan komisioner Komnas HAM,” kata Kapitra saat dihubungi, Sabtu (1/5/2021).
“Pigai mencoba membawa masalah ini kepada sektarian agama, padahal terorisme itu malahan mulai dan lahir di Eropa. Itu tidak berkaitan dengan agama,” jelas ketua DPD Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Riau.
Dia menilai pernyataan Pigai bakal memunculkan konflik horizontal lantaran mengaitkan pelabelan teroris untuk KKB dengan sentimen agama.
Di sisi lain, pemerintah tidak sedikit pun menyinggung agama ketika melabelkan teroris terhadap KKB. Tetapi, label itu diberikan melalui serangkaian analisis hasil aksi-aksi yang dilakukan KKB di Bumi Cenderawasih seperti membunuh masyarakat sipil, membakar pesawat, membakar sekolah-sekolah, dan memperkosa anak perempuan di Papua, aksi-aksi keji serta teror lainnya.
Sebelumnya, Natalius Pigai menganggap keputusan pemerintah itu kemenangan bagi kelompok teroris dari Taliban dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.
“Setelah pemerintah giring konflik di Papua dengan rasisme/Papua phobia, sekarang pemerintah justru membuka konflik Kristen dan Islam di Papua. Tanda-tanda Indonesia bubar,” demikian pernyataan Pigai yang mendulang kontroversial. (**)
Belu NTT – Sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan masyarakat di wilayah perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste, personel Pos Turiscain kipur II Satgas Pamtas Sektor Timur bersama dengan anggota Polsek Haikesak dan Pos Brimob menggelar sosialisasi tentang patok batas kedua negara kepada masyarakat Turiscain Desa Maumutin Kecamatan Raihat Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/5/2021).
Sosialisasi patok batas kedua negara dipimpin Danpos Turiscain Serka Sigit Roniwan bersama lima orang anggota dari Polsek Haekesak dan Brimob Polda NTT.
Berkaitan dengan itu, Komandan Satgas Pamtas Sektor Timur Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro mengatakan sosialisasi tersebut sebagai upaya konkret dari TNI Polri dalam menjaga masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran batas wilayah dengan batas wilayah negara tetangga yang akan menjadi permasalahan pelanggaran batas.
“Ini wujud sinergitas TNI Polri di wilayah perbatasan yang patut diapresiasi untuk mengamankan masyarakat dari pelanggaran batas wilayah yang dapat menyulitkan dan bahkan menyusahkan masyarakat apabila melanggarnya,” papar Dansatgas.
Selain menyusahkan diri secara personal, lanjutnya, juga akan menjadi masalah bagi kedua negara yang berdampak pada hubungan bilateral kedua negara.
“Jadi mari kita jaga diri jangan sampai melanggar wilayah perbatasan yang sudah diberikan tanda patok batas baik Patok Batas Negara (PBN), Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) dan Border Sign Post (BSP) yang tersebar diseluruh batas wilayah perbatasan, apalagi sampai melakukan Tindakan illegal seperti penyelundupan,” ajaknya.
“Jumlah patok keseluruhan sebanyak 554 patok terdiri dari 350 PBN, 23 CBDRF dan 181 BSP,” sebut Bayu Sigit.
Menurutnya, sosialisasi ini perlu dilakukan mengingat pihaknya sudah beberapa kali melakukan patroli rutin berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ditinggalkan lari oleh pemiliknya yang diduga berasal dari oknum masyarakat Indonesia.
Ia juga menyampaikan tidak boleh ada kegiatan masyarakat disekitar patok batas terakhir atau PBN untuk memperkecil adanya kesalahan yang berakibat tidak baik bagi masyarakat itu sendiri dan negara khususnya.
Alumnus Akmil 2003 itu juga mengajak masyarakat untuk bersinergi menjaga tapal batas kedua negara dengan mentaati semua ketentuan yang berlaku secara internasional sebagai bentuk kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sumbawanews.com,- Dikabarkan Benny Wenda meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk mengintervensi masalah di wilayah Indonesia. PKC sendiri merupakan partai yang mengendalikan pemerintah China saat ini.
Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu disampaikan melalui surat kabar Australia, dan bertujuan untuk memuluskan ambisinya untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menegaskan informasi mengenai Benny Wenda yang meminta bantuan China terkait konflik Papua Hoaks.
Menurut TB Hasanuddin, dia sudah mengkonfirmasi kabar tersebut ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kemlu menyatakan itu kabar yang tidak benar. “Saya sudah cek ke Kemlu, hoaks,” kata pria yang akrab disapa TB saat dihubungi, Jumat (30/4/2021).
Saat dipertegas kembali mengenai Benny Wenda yang meminta bantuan PKC itu, politikus PDI Perjuangan ini kembali menjawab bahwa itu berita bohong. “Bohong itu, itu berita hoaks,” jawab TB lagi sembari tertawa. (**)
(Penrem 174 Merauke. Sabtu 1 Mei 2021). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Merauke memberikan kepercayaan kepada Korem 174/ATW Merauke sebagai narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) dan Diskusi Panel antara KPPN Merauke dengan Satuan Kerja TNI lingkup Kabupaten Merauke, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di kantor KPPN Merauke, jalan Brawijaya, Kab. Merauke, Papua, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Kepercayaan KPPN tersebut bukan tanpa alasan dan hal ini merupakan salah satu bukti keberhasilan Korem 174/ATW Merauke yang sebelumnya telah meraih prestasi Terbaik Pertama pada Satuan Kerja (Satker) TNI dilingkup Provinsi Papua, dengan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari 93 mitra kerja IKPA TA 2020 sebesar 99,14 kategori Pagu Besar (> 50 Milyar) dan pada kuartal I tahun 2021 mendapatkan nilai 99,67,.
Dengan prestasi tersebut, sangatlah wajar jika Korem 174 dipercayakan oleh KPPN sebagai narasumber, dengan harapan Satker yang lain bisa mencontoh Korem 174/ATW Merauke khususnya dalam pengelolaan anggaran.
Predikat tersebut diraih selama kepemimpinan Danrem 174/ATW Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko yang sejak awal menjabat sudah menerapkan prinsip bekerja dengan motto “Korem Juara”. Hal ini terbukti, Satuan Korem 174 Merauke berhasil menorehkan prestasi tersebut dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lain yang sudah diraih oleh Korem beserta jajarannya selama ini.
Adapun materi diskusi yang dibahas dalam Rakor tersebut meliputi upaya memaksimalkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker TNI dan Tata Kelola Belanja Pegawai pada Satker TNI dalam rangka pemenuhan hak prajurit tepat waktu dan tepat jumlah.
Pada kegiatan diskusi ini, KPPN Merauke memberikan kepercayaan kepada Staf Perencanaan Korem 174/ATW Merauke sebagai narasumber. Pasalnya, berdasarkan pengalaman dan kinerja Korem 174 Merauke sesuai dengan penilaian berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) yang mampu meraih peringkat pertama dengan nilai IKPA tertinggi di jajaran Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua dan KPPN Merauke.
Dalam kegiatan tersebut, sebagai panelis diikuti secara virtual oleh Kolonel Arh Rachmady Barungsinang, S.T., M.M, mantan Kepala Seksi Perencanaan (Kasiren) Korem 174/ATW Merauke yang saat ini sedang mengikuti pendidikan Sesko TNI dan dihadiri langsung oleh Kolonel Arm Ayi Yosa. K.W, S.Sos sebagai Kepala Seksi Logistik (Kasilog) Korem merangkap sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Kasiren Korem 174/ATW Merauke.
Dengan adanya Rapat Koordinasi dan Diskusi Panel tersebut diharapkan Satker lain mampu mengatasi permasalahan atau kendala yang terjadi pada proses pengajuan, penarikan anggaran, sehingga Satker bisa melaksanakan eksekusi anggaran dengan maksimal dan daya serap naik. Karena hal ini akan berpengaruh langsung terhadap indikator-indikator penilaian IKPA dan proses pemenuhan belanja pegawai untuk prajurit tepat waktu dan tepat jumlah secara umum serta tidak mengalami penundaan pembayaran.
Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya I Made Ambara Segama (Kepala KPPN Merauke), Kolonel Sigit (Kepala Keuangan wilayah Lantamal-XI Merauke), Pejabat Keuangan Lanud J.A. Dimara Merauke, Mayor Cba M.Said (Pasiren Proggar Korem 174/ATW) dan Mayor Cku Eman Rukmana (Perwira Keuangan Korem 174/ATW) serta Juru Bayar Makorem 174/ATW Merauke. (*)
Sumbawanews.com,- Polisi menangkap Wildan Alfarizi (17), remaja asal Jombang, Jawa Timur, setelah terbukti menggunakan uang mainan untuk melakukan top up saldo dompet digital senilai...
Sumbawanews.com,- Australia memperingatkan bahwa fenomena El Nino yang sedang berkembang di Pasifik tropis kemungkinan akan menjadi yang paling intens dalam tujuh dekade terakhir. Biro...
Sumbawanews.com,- Warga Pekon Kali Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, digegerkan oleh kemunculan seekor beruang liar di area perkebunan. Satwa berukuran sedang itu terlihat...
Sumbawanews.com,- Nintendo baru saja merilis pembaruan besar untuk eShop pada konsol Switch generasi pertama, membawa fitur yang lama dinantikan para pengguna: mode gelap dan...
