Home Blog Page 2488

Panglima TNI : TNI-Polri Tonggak Penyangga Tegaknya NKRI

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

(Puspen TNI).  Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan tonggak penyangga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Oleh sebab itu, Prajurit TNI dan Personel Polri harus solid dan jangan mau dimanfaatkan oleh politikus.

 

Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pembekalan kepada 951 Perwira Siswa (Pasis), terdiri atas 138 Pasis Sesko TNI, 61 Pasis Sespim TI, 272 Pasis Sesko AD, 122 Pasis Sesko AL, 100 Pasis Sesko AU dan 258 Pasis Sespimmen, dengan tema “Melalui Program Kegiatan Bersama (PKB)  Kejuangan, TNI dan Polri Bertekad Memantabkan Kembali Integritas, Stabilitas Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Dan Mempertahankan Keutuhan NKRI” di Gedung Soedirman Secapaad, Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/10/2017).

 

Selanjutnya Panglima TNI menjelaskan bahwa solid tidak harus dengan satu atap, tetapi bagaimana TNI dan Polri sesuai dengan fungsi dan visinya melaksanakan tugas dengan profesional dan saling mengisi kekosongan.

 

“Tugas TNI adalah menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI harus pakai senjata, sedangkan Polisi tugasnya menjaga Kamtibmas dan penegakan hukum serta melindungi masyarakat,” ujar Panglima TNI.

 

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bebas dari politik praktis, dan jangan sampai ada anggota TNI maupun Polri yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari urusan perpolitikan. “Politik TNI dan Polri adalah Politik Negara yang berurusan dengan kedaulatan, keamanan negara dan bangsa Indonesia,” katanya.

 

Lebih jauh Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI dan Polri adalah dua institusi yang mengawal berjalannya mekanisme demokrasi dengan aman dan damai.  “Jangan sampai para Perwira atau Jenderal aktif bermain politik,” jelasnya.

 

Mengakhiri ceramahnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berpesan kepada para Perwira Siswa jangan sampai TNI dan Polri diadu domba.  “Wujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang, dengan kata kunci TNI dan Polri harus Solid,” pungkasnya. (Badar/Puspen TNI)

Ekspedisi NKRI Gelar Khitanan Massal Di Merauke

Menyambut HUT TNI ke-72, Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan 2017 Subkorwil-3/ Merauke bidang Pengabdian Masyarakat yang dipimpin Letda Inf Alion Ria, mengadakan Khitanan massal setelah sebelumnya menggelar pengobatan massal. Khitanan massal berlangsung pada Minggu, 08 Oktober 2017 di Kampung Wasur, Merauke.

 

Kegiatan khitan massal ini sendiri dilatarbelakangi keinginan Ekspedisi NKRI untuk lebih dekat dengan masyarakat dan juga sebagai wujud kepedulian Ekspedisi NKRI kepada masyarakat. “Beberapa manfaat Khitan atau sunat adalah membuat pria lebih mudah untuk membersihkan bagian intimnya. Khitan juga dapat mengurangi risiko infeksi saluran kemih dan banyak manfaat Kesehatan  lainnya”. Jelas Kapten Ckm Wildan Zapar, perwira kesehatan Subrkorwil-3/ Merauke.

 

Salah satu peserta khitan massal Aloisius Abagaimu, warga lokal Kampung Wasur juga menyambut baik kegiatan ini. “Saya sangat senang menjadi peserta khitan massal ini,  kegiatan ini juga diadakan secara gratis dan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ekspedisi NKRI yang telah melakukan kegiatan ini”.

 

Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja Tim Pengabdian Masyarakat bidang  pelayanan kesehatan khususnya dalam rangka HUT TNI ke-72. Selain Tim Pengabdian Masyarakat, Ekspedisi NKRI juga terdiri dari Tim Jelajah dan  Tim Penelitian  bidang  Flora-Fauna, Geologi, Kehutanan, Potensi Bencana, Sosial Budaya serta Tim Data dan Media.

 

Ekspedisi NKRI merupakan wujud praktek gotong royong melalui sinergitas Kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, kalangan pendidik dari perguruan tinggi, dunia usaha, mahasiswa, para pencinta alam, organisasi kepemudaan, pramuka dan didukung masyarakat setempat untuk membangun Indonesia.

 

Tema yang diusung dalam Ekspedisi  NKRI Koridor Papua Selatan 2017 ini adalah ”Peduli Masyarakat dan Lestarikan Alam”.

 

Kegiatan akan terus berjalan selama Ekspedisi NKRI 2017 berlangsung dimulai tanggal 3 Agustus sampai dengan 22 November 2017. Ekspedisi 2017 adalah yang ke-7, Sebelumnya, ekspedisi dilakukan di Bukit Barisan 2011, Khatulistiwa 2012, Sulawesi 2013, Maluku dan Maluku Utara 2014, Nusa Tenggara dan Bali 2015, dan Papua Barat 2016.(Tim Media Ekspedisi NKRI 2017)

Kapuspen TNI : 5.932 Butir Amunisi Tajam Milik Polri Dipindahkan Ke Mabes TNI

(Puspen TNI).  Melanjutkan penjelasan Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto tanggal 6 Oktober 2017 dan sebelumnya juga disampaikan oleh Menkopolhukam Bapak Wiranto tentang amunisi milik Polri, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa 5.932 amunisi yang dikemas dalam 71 Koli tadi malam sudah dipindahkan ke Gudang Amunisi Mabes TNI.

 

Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si saat menggelar jumpa pers dengan media massa di Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

 

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto membenarkan bahwa amunisi yang dikemas dalam 71 Koli (kotak kayu) tersebut adalah amunisi tajam.  “Amunisi tersebut benar merupakan amunisi tajam sebagaimana yang tertera dalam Katalog (Arsenal Catalogue Bulgaria) dari pabrikan dengan  kaliber 40 x 46 mm, jarak capainya 400 meter dan radius mematikan 9 meter,” katanya.

 

“Yang dititipkan di Mabes TNI hanya amunisi tajam, untuk senjata sudah dibawa ke Mabes Polri. Untuk waktu penitipan sudah ada aturan yang berlaku, TNI hanya bertanggungbjawab atas penyimpanan,” kata Mayjen TNI Wuryanto.

 

Lebih lanjut Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan bahwa keistimewaan amunisi ini dapat meledak sebanyak dua kali. Setelah ledakan pertama, maka amunisi akan terlontar pada ketinggian 0,5 – 2,5 meter dan meledak dengan pecahan-pecahan logam tajam dari badan amunisi yang berjenis granat (fragmentation) tersebut. “Amunisi inipun dapat meledak sendiri (self distruction) tanpa ada benturan/impack pada 14-19 detik setelah amunisi keluar laras,” ucapnya.

 

“Sampai saat ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mempunyai amunisi dengan kemampuan seperti itu. Amunisi yang dimiliki TNI AD, mematikan pada radius 6 meter dan tidak mempunyai fragmentation,” pungkas Mayjen TNI Wuryanto. (Badar/Puspen TNI)

Arsul Sani Tuding Djan Faridz Tidak Cermat Baca Putusan PK dan UU Pemilu

Jakarta, Sumbawanews.com. – Menanggapi kedatangan Djan Faridz (DF) dan kubunya ke KPU kemarin, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menanggapinya sebagai kunjungan sekelompok warga negara yg ingin suaranya didengar oleh KPU. Arsul yakin bhw KPU menerima mereka-pun sebatas menghormati rakyat yang bertamu ke KPU. Dikatakan Arsul bhw KPU tentu telah mengkaji secara cermat dan teliti persoalan kepengurusan PPP dengan menggunakan parameter perundang2an, khususnya UU Parpol dan UU Pemilu.

Nah, siapapun yg menggunakan parameter UU maka akan sampai pada kesimpulan bahwa klaim DF dan segelintir pengikutnya sbg pengurus DPP PPP tidak ada dasar atau legitimasi hukumnya. Kesimpulan seperti ini akan sampai karena setidaknya 4 (empat) hal.

Pertama, satu-satunya legitimasi kelompok DF selama ini adalah Putusan Kasasi MA No. 601/2015. Nah, Putusan Kasasi No. 601 ini telah secara tegas dibatalkan oleh MA sendiri dengan Putusan PK No. 79/2017. Jadi satu-satunya legitimasi kelompok DF sudah tidak ada lagi.

Kedua, selama ini DF ini merujuk pada Putusan Mahkamah Partai (MP) PPP dan menggunakan beberapa ahli hukum untuk membangun opini berdasar Putusan MP PPP ini di ruang publik. Ini merupakan bentuk penyesatan informasi (misleading information), oleh karena tidak ada Putusan MP PPP yang secara eksplisit menyatakan kepengurusan DF adalah yg sah. Bahkan ketika akan dilaksanakan Muktamar Pondok Gede tahun 2016 yang lalu, MP PPP menyampaikan pendapat hukum kepada Presiden dan Menteri Hukum dan HAM bahwa solusi penyelesaian kepengurusan PPP dg Muktamar ulang yg diikuti oleh semua pihak. Karena itulah kemudian diselenggarakan Muktamar di Pondok Gede yg dibuka Presiden dan ditutup Wakil Presiden dengan dihadiri oleh para pejabat lembaga negara maupun menteri terkait. Penggunaan opini ahli hukum untuk membangun opini publik justru mengorbankan reputasi dan integritas keilmuan mereka, oleh karena para ahli hukum ini hanya diberi informasi dan bahan yg sepotong-sepotong saja. Misalnya, pendapat MP PPP sendiri yang terakhir sebelum Muktamar Pondok Gede malah tidak pernah diinfokan kepada para ahli hukum mereka.

Ketiga, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta telah menolak gugatan TUN DF atas SK Menkumham terkait dengan kepengurusan PPP setelah Muktamar Pondok Gede tahun 2016. Penolakan gugatan ini seiring dengan penolakan Mahkamah Konsitusi (MK) atas tiga permohonan DF dan kelompoknya terkait dengan uji materi pasal tentang pengesahan kepengurusan partai dalam UU Parpol dan UU Pilkada.

Keempat, apa yang digembar-gemborkan olrh DF bahwa Menkumham tidak melaksanakan Putusan MA dalam perkara kasasi TUN No. 504/2015 juga tidak benar. Menkumham telah melaksanakan putusan kasasi TUN tsb dengan mencabut SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yg diperintahkan dalam Putusan tsb. dan mengembalikan SK Kepengurusan PPP kpd kepengurusan hasil Muktamar Bandung yg dipimpin oleh Suryadharma Ali dan M. Romahurmuziy yg kemudian menyelenggarakan Muktamar Pondok Gede April 2016. Pertanyaannya mengapa kok bukan menerbitkan SK bagi kepengurusan DF? Maka jawabannya, adalah karena: satu, Putusan kasasi MA-nya tidak memerintahkan demikian, kedua permohonan pengesahan kepengurusan DF tidak memenuhi syarat administratif, antara lain karena akta notaris yg DF mohonkan sudah dirubah oleh DF sendiri.

Oleh karena itu sudah saatnya DF membaca kembali secara cermat aturan perundang2an yang ada dan meneliti kembali seluruh dokumen terkait dengan persoalan PPP. Setelah itu, perlu introspeksi untuk berhenti terus menerus memelihara kesan di ruang publik bahwa PPP masih terpecah belah.(Erwin s)

Panglima TNI : Prajurit Harus Berjuang Demi Kepentingan Rakyat

(Puspen TNI).  Rakyat adalah ibu kandung yang melahirkan TNI, oleh karena itu prajurit TNI harus selalu berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia, karena rakyatlah yang memerdekakan Indonesia dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Sejarah pun telah memperlihatkan kepada bangsa Indonesia, betapa hebatnya kekuatan rakyat yang bersatu.

 

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam pengarahannya dihadapan 2.325 prajurit TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) se-wilayah Kodam IV/Diponegoro, bertempat di Balai Diponegoro, Semarang, Senin (9/10/2017).

 

Panglima TNI menegaskan bahwa TNI akan melakukan apapun untuk kepentingan rakyat dan wilayah (darat, laut, udara) serta pemerintahan, ketiga komponen tersebut adalah syarat adanya suatu Negara.  Disamping itu, TNI juga harus tunduk dan patuh kepada Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI terpilih secara sah dan berdasarkan hukum atau konstitusi.

 

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018,  Panglima TNI menyatakan bahwa TNI harus dapat meraih kepercayaan rakyat yang paling tinggi, karena TNI dan Polri akan menjadi penengah dan penyelesai apabila terjadi konflik. “Dalam kondisi seperti ini, maka TNI dan Polri harus netral dan jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat,” tegasnya.

 

“Kalau kamu (TNI)  berpihak pada salah satu kontestan, begitu terjadi konflik maka rakyat tidak mempercayai kamu sebagai penengah.  Tetapi apabila kamu benar-benar netral, maka begitu ada konflik mereka percaya bahwa kamu bisa menjadi penengah,” ujar Panglima TNI.

 

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan agar para prajurit TNI harus selalu menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan, diantaranya dengan melakukan ziarah dan memperbaiki / merenovasi  Taman Makam Pahlawan seperti di Baucau dan Dili (Timor Leste).  “TNI tidak pernah melupakan jasa-jasa para prajuritnya dimanapun mereka berada, kita kunjungi dan kita ziarahi karena mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik,” ucapnya.

 

Ditambahkan oleh Panglima TNI bahwa tidak hanya ziarah dan memperbaiki makam saja, tetapi TNI juga memperbaiki dan renovasi 1.300 rumah Veteran menjadi rumah yang layak huni. “Mereka juga tidak kita lupakan, mereka adalah senior-senior kita yang telah meletakkan landasan yang sangat baik, sehingga TNI sangat dipercaya rakyat seperti saat ini, maka kita hormati Veteran-veteran dengan memperbaiki rumahnya menjadi rumah yang layak huni,” pungkasnya. (Badar/Puspen TNI)

Panglima TNI : Kompetisi Global Disebabkan Perkembangan Penduduk Dunia

(Puspen TNI).   Dunia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan akan berdampak pada depresi ekonomi yang akan mengakibatkan meningkatnya kejahatan, konflik dan kompetisi global disebabkan perkembangan penduduk dunia yang luar biasa, sementara itu energi dan pangan makin berkurang.

 

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pembekalan kepada peserta Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri dengan Tema “Polri Yang Profesional Modern Terpercaya (Promoter) Dalam Rangka Mensukseskan Pemilu 2018” di Auditorium Ghraha Cendikia Akademi Kepolisian, Semarang Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, ancaman nyata bangsa Indonesia adalah kompetisi global antar negara, salah satunya kompetisi antar manusia dalam bentuk migrasi lintas negara untuk mencari kehidupan yang lebih baik.  “Ini menjadi suatu peringatan dan harus kita waspadai, karena Indonesia sebagai salah satu negara ekuator yang kaya akan sumber daya alam,” katanya.

 

Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, konflik antar negara di seluruh dunia saat ini sejatinya dilatarbelakangi oleh perebutan energi dan pangan. “Kedepan, konflik di dunia akan bergeser ke daerah ekuator salah satunya Indonesia,” ucapnya.

 

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengutip pernyataan Presiden RI Bung Karno yang mengingatkan kita tentang  kekayaan alam Indonesia akan membuat iri negara-negara lain di dunia, begitu juga Presiden RI Ir. Joko Widodo pada saat disumpah di Senayan dalam sambutannnya mengatakan bahwa kaya akan sumber daya alam justru akan menjadi petaka.

 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo  mengatakan bahwa kita harus waspada karena sebenarnya ini yang kita hadapi sekarang di Indonesia. Menurutnya, Indonesia begitu kuat maka diperebutkan dengan cara proxy war dan tidak dengan senjata, akan tetapi bagaimana menggunakan orang-orang di negara ini menjadi jajahan negara lain untuk menggerogoti negara sendiri.

 

Disisi lain ceramahnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa munculnya teori Hegemoni dimana berakhirnya Perang Dingin, maka kekuatan hanya satu dengan menerapkan aturan-aturan. Jadi kekuatan satu itu akan membuat semuanya diatur oleh satu kekuatan ekonomi. “Itulah yang dibuat di Indonesia, budaya-budaya kita mulai dikikis, mereka membuat pasar modern dengan menghilangkan pasar tradisional,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa dalam kondisi ekonomi dunia yang sulit, Presiden RI Ir. Joko Widodo atau pemerintah telah memberikan langkah yang sangat tepat dengan membuat infrastruktur, jadi semua hasil bumi kita bisa bergerak dengan murah dan cepat.

 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengutip pernyataan Presiden RI Ir. Joko Widodo yang mengatakan kekompakkan antara TNI dan Polri akan menciptakan stabilitas politik dan keamanan, tidak ada alternatif lain.  “Waspada dan jangan sampai kita dijadikan alat politik, seperti yang dikatakan Presiden  RI bahwa politik TNI dan Polri adalah politik Negara, karena TNI dan Polri adalah tonggak penyangganya NKRI,” tandasnya. (Badar/Puspen TNI)

Gamawan Kesal Dituduh Menerima Uang dari Proyek E KTP ” Nazaruddin itu Pembohong”

Jakarta, Sumbawanews.com. – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah keras telah menerima uang dari proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

Bahkan, Gamawan siap dihukum seberat-beratnya jika terbukti menerima uang dari proyek senilai Rp5,9 triliun.

“Saya nggak pernah terima, kutuk saya berkhianat. Hukum saya sebesar-besarnya,” kata Gamawan saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

 

Gamawan mengaku sangat kesal karena selalu dikaitkan dengan penerimaan uang dari Andi Agustinus. Padahal, uang Rp50 juta yang didapatnya berasal dari hasil kerjanya sebagai narasumber di beberapa lembaga.

“Saya sangat malu, seolah-olah saya terima Rp50 juta dari Andi. Saya pulang kampung, saya selalu ditanya, apa benar terima dari Andi? Saya terima honor dari mana-mana secara resmi. Saya punya kwitansinya,” kata Gamawan.

Gamawan mengatakan, dia pernah menerima uang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena pernah menjadi narasumber. Dia mengatakan pernah menerima uang Rp48 juta yang kemudian dipotong pajak sebesar Rp7 juta.

“Rp48 juta total honor, itu dipotong pajak dan ada tanda tangan saya. Saya suka ceramah di KPK suka dikasih honor di KPK, tapi saya tidak tanya dari mana uang-uangnya. Saya malu, terpaksa kemana-mana saya bawa bukti ini (kwitansi),” kata Gamawan.

Dalam persidangan itu, Gamawan menuding mantan Bendaraha Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, telah berbohong, yang mengaitkan dirinya menerima gratifikasi dari proyek e-KTP.

“Ya Nazaruddin lah. Kan dia bilang mendengar bulan Juni 2011. Juni 2011 itu di mana dia, coba cek. Juni 2011 itu kan dia di Kolombia. Kan buron. Tapi dipersidangan dia bilang Juni 2011. Itu aja sudah bohong. Tapi siapa yang mau jujur membuka itu. Cek lah Nazaruddin itu lari dari April sampai dengan Agustus 2011. Tapi nggak ada yang menghubungkan dengan itu,Makanya Nazaruddin itu Pembohong Besar,” ujar Gamawan.

Dalam dakwaan, Gamawan diduga menerima honor dari uang yang berasal dari Andi Narogong. Hal itu terungkap saat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Suciati, bersaksi dalam persidangan sebelumnya.

Suciati mengaku pernah diberikan uang 73.700 dollar AS oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman. Kemudian dia pernah diberikan Rp495 juta oleh mantan pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP Kemendagri, Sugiharto.

Menurut Suciati, Irman memerintahkan agar uang tersebut digunakan untuk kegiatan supervisi proyek e-KTP. Misalnya, untuk membiayai kunjungan kerja atau honor.

Menurut dia, Gamawan Fauzi saat itu diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan di lima kota. Setiap kali menjadi pembicara, Gamawan selaku Mendagri mendapat honor Rp10 juta.(Erwin S)

Pengamat Minta Anis -Sandi Penuhi Janji Politiknya

Jakarta, Sumbawanews.com. – Menjelang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Pengamat Tata Kota Universitas Tri Sakti, Nirwono Joga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak gamang untuk tetap menolak melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta.

Menurutnya, setidaknya terdapat beberapa solusi yang bisa dilakukan Anies-Sandi untuk berkomitmen menyetop reklamasi terutama Pulau C, D dan G yang baru saja moratoriumnya dicabut.

“Komitmen Anies-Sandi soal pemberhentian reklamasi harus dipegang sesuai janji kampanye yang telah disuarakan dulu (Pilgub DKI),” kata Nirwono, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Dia meminta, Anies-Sandi harus membuka persoalan reklamasi tersebut kepada publik Ibukota DKI untuk meminta solusi agar proyek reklamasi tersebut tidak merugikan semua pihak.

Menurutnya, ada tiga pulau yang saat ini sudah terlanjur dibangun yakni Pulau C, D dan G yang menjadi dilema besar di awal pemerintah DKI yang menjadi tanggung jawab Anies-Sandi ke depan.

“Ada baiknya Anies-Sandi floor ke masyarakat, bahwa ada pulau yang sudah terlanjur dibangun. Ini sekarang mau diapakan? Kalau dibongkar tidak mungkin. Kalau dilanjutkan juga tidak mungkin,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, harus ada solusi alternatif agar pulau-pulau tersebut tetap bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan syarat tidak dikomersialkan.

Dijelaskan Nirwono, jika ada anggapan pengembang akan rugi seiring telah mengeluarkan banyak investasi tetapi tidak dilanjutkan, hal itu merupakan sebagai konsekuensi pembangunan yang terbukti melanggar aturan sejak awal.

“Makanya saya heran kenapa kok justru pemerintah malah mencabut izin moratoriumnya itu padahal jelas-jelas mereka telah melanggar regulasi. Harusnya diberi sanksi bukannya malah diberi kesempatan memperbaiki perizinannya,” papar dia.

Seperti diketahui, pemerintah pusat akhirnya mencabut moratorium Pulau C dan D pada akhir September lalu. Pencabutan moratorium tersebut menyusul diterbitkannya hak guna bangunan (HGB) pada Pulu D dan hak pengelolaan lahan (HPL) pada Pulau C dan D oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

Pencabutan moratorium tersebut dilakukan pemerintah seiring ada i’tikad baik dari pengembang Pulau C dan D yakni PT Kapuk Naga Indah untuk memenuhi persyaratan yang dinilai harus dipenuhi selama masa moratorium pembangunan.

Sementara itu, pencabutan moratorium untuk Pulau G juga sudah dilakukan seiring pengembang yakni PT Muara Wisesa Samudra telah memenuhi syarat yang harus dipenuhi.

Adapun syarat-syarat tersebut antara lain menghentikan proses reklamasi, memperbaiki dokumen lingkungan dan Perizinan, melaporkan sumber dan jumlah material, koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi tentang pengawasan dan evaluasi, membuat dan menyampaikan pelaksanaan izin lingkungan, serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menghindari dampak negatif.

Nirwono menambahkan, langkah pencabutan moratorium tersebut juga tidak memberikan pembelajaran hukum yang baik terhadap para pengembang dan juga pemerintah daerah.

“Ini kesannya pemerintah berpihak pada pengembang. Padahal tidak ada dalam proyek reklamasi itu berpihak pada masyarakat umum. Kita bisa lihat pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan dan akses yang dibangun tidak memberikan ruang masyarakat bisa masuk seenaknya,” beber dia.

Sebelumnya, Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said memastikan, Anies-Sandi akan tetap berkomitmen untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi sesuai janji pada masa kampanyenya dulu.

“Saya yakin Pak Anies-Sandi berkomitmen dalam janji kampanyenya. Beliau berkomitmen untuk menyetop reklamasi. Pesannya, apa yang sudah terlanjur dibangun di lapangan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tandasnya. (Erwin S)

Gamawan Fauzi : Proyek E KTP Sudah Diaudit BPKP dan LKPP, Saya Harap Mereka Diajadikan Saksi Juga

Jakarta, Sumbawanews.com. – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah sengaja memenangkan sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Republik Indonesia, untuk menyelesaikan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) periode 2011-2012.

Gamawan berkilah, yang menentukan tender dan pemenangnya adalah panitia lelang. Sementara dirinya hanya bertindak sebagai pengesah keputusan panitia lelang.

”Penetapan (pememang lelang) memang menteri, tapi yang menentukan pemenangnya panitia,” kata Gamawan saat bersaksi dalam sidang terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

Gamawan mengatakan, sebelum menandatangani hasil penetapan pemenang lelang tender proyek KTP-el, dia terlebih dulu meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit hasil tender itu.

“Pada waktu saya mau tanda tangan, saya tidak percaya bagitu saja. Saya kirim dokumennya ke BPKP. Saya bilang waktu itu, apakah anda-anda (panitia) bertanggung jawab, sudah berdasarkan hukum? Sudah kata panitia. Kemudian saya terima, saya perintahkan kepada Sekjen untuk menyurati BPKP, minta ini di audit. Ada (suratnya), resmi, ada laporannya,” katanya.

“Sebelum saya tandatangan, saya minta pula BPKP audit, setelah keluar hasilnya baru saya tandatangani. Jadi panitianya melapor kepada saya,” lanjut Gamawan.

Tak hanya itu, sebelum tender dilakukan, Gamawan mengakui sudah meminta BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk melakukan pengawasan.

Gamawan menuturkan, tanpa meminta BPKP untuk mengaudit pun, dirinya bisa menandatangani surat pemenang tender itu. Namun karena dia memegang teguh prinsip kehati-hatian, dia tetap meminta BPKP mengaudit, yang saat itu ketua LKPP nya adalah Ketua KPK saat ini.

Bahkan Gamawan Fauzi juga mengatakan, Seharusnya Hakim juga meminta Ketua BPKP dan Mantan Ketua LKPP dalam Kasus E KTP ini.” Saya juga berharap Kepada Hakim Tipikor agar Menghadirkan Ketua BPKP dan Mantan Ketua LKPP Agus Raharjo untuk bersaksi dalam Kasus E KTP ini” Ujar Gamawan Usai memberikan Kesaksian Di Pengadilan Tipikor. (Erwin S)

Gubernur NTB Berikan Support Muktamar GPII Ke XIII Di Mataram

Jakarta, Sumbawanews.com. – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. TGH. Zainul Majdi, MA akan mendukung pelaksanaan Muktamar XIII Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Hal tersebut disampaikan Zainul ketika menerima kunjungan Pengurus Pusat dan PW GPII, siang ini (9/10) di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Alhamdulillah, Pak Gubernur mensupport Muktamar GPII,” kata Aenuddin, Ketua PW GPII dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (9/10).

Aen juga menginfokan bahwa peserta audiensi dengan orang nomor satu di NTB adalah Ketua Pimpinan Wilayah dan Beberapa Ketua Pimpinan Daerah GPII Se Pulau Lombok juga ikut hadir Ketua umum Pimpinan Pusat GPII, Karman BM.

Dalam audiensi tersebut, TGB demikian sapaan Gubernur NTB itu, kata dia berpesan supaya GPII harus bisa merawat persatuan ummat dan bangsa.

“TGB juga berpesan, supaya GPII untuk merumuskan rekomendasi Muktamar yang bisa mencerahkan dan menyejukkan suasana di tengah ummat,” terangnya.

Disampingi itu, TGB juga berpesan agar ke depan, GPII perlu memikirkan orientasi baru, tidak hanya kaderisasi politik, namun perlu kaderisasi dalam bidang ekonomi.

“Bagaimana GPII ikut mengambil bagian dalam menguatkan ekonomi ummat,” kata Aenuddin mengutip pesan Gubernur NTB Zainul Majdi saat menerima audiensi GPII.

Mendapat support dari TGB, GPII berharap TGB selalu anugerahi Inayah dari Allah SWT., dalam jalankan tugas tugas keummatan dan kebangsaan.

Sebelumnya, PP GPII juga diterima audiensi oleh Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah SE di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/5/2017) silam.

Dalam audiensia tersebut Ketua Umum PP GPII Karman BM menyampaikan rencana GPII menyelenggarakan Muktamar XIII di NTB pada bulan Oktober 2017 nanti. Dan mengundang Fahri Hamzah untuk dapat ikut serta hadir memberikan Tausiah dan ceramahnya.

“Bagi kami Bang Fahri Hamzah adalah anggota DPR yang konsisten mengagregasi kepentingan politik ummat Islam. Apalagi, beliau adalah Anggota DPR RI dapil NTB,” jelasnya.

Muktamar GPII sendiri akan dilaksanakan 26 – 30 Nopember 2017 nanti, di Asrama Haji Mataram. Yang akan dihadiri oleh sekitar 1000 peserta dan peninjau dari beberapa provinsi se Indonesia. (Erwin s)

Berita Terkini

Duga India Segera Menyerang, Pakistan Siaga Tinggi

Islamabad, sumbawanews.com - Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, Senin (28/04) menduga serangan militer oleh negara tetangga India akan segera terjadi. Baca Juga: India Tunda Perjanjian...

Wujudkan Ketahanan Pangan, Babinsa Mapurujaya Selalu Hadir Bantu Petani

Timika, sumbawanews.com - Pendampingan pertanian yang dilakukan Babinsa terus dilakukan. Komitmen pendampingan kepada para petani merupakan bukti bahwa TNI AD melalui pendampingan para Babinsa...

Panglima TNI Apresiasi Dharma Pertiwi: Pilar Penting Kesejahteraan Keluarga Prajurit

Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi, Ny. Evi Agus Subiyanto, menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun...

Umumkan Gencatan Senjata, Rusia Nyatakan Siap Berunding Tanpa Syarat

Moskow, sumbawanews.com - Istana Kremlin, Senin (28/04) mengungkapkan, Berdasarkan keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia Vladimir Putin, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, pada hari peringatan...

Transisi Rahasia ke Samudera Pasifik, Kapal Selam Nuklir Rusia Luncurkan Rudal Jelajah

Moskow, sumbawanews.com - Kementerian Pertahanan Rusia, Senin (28/04) mengungkapkan, Selama latihan rutin di Samudra Pasifik, kapal selam nuklir Krasnoyarsk meluncurkan rudal jelajah Kalibr ke...

Berita Utama