Sumbawanews.com,- Jakarta — Dalam upaya merespons meningkatnya aksi begal di ibu kota, TNI resmi dilibatkan dalam patroli gabungan bersama Polda Metro Jaya. Namun, peran militer jelas terbatas: mendukung, bukan menggantikan. Semua tindakan penegakan hukum tetap berada di bawah kewenangan kepolisian.
Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Arh Noor Iskak, menegaskan bahwa kehadiran prajurit TNI di lapangan murni atas permintaan resmi kepolisian. “Kami tidak bertindak sendiri. Setiap patroli dilakukan dalam koordinasi erat dengan Polri, dan semua operasi berada di bawah kendali kepolisian,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Bila prajurit TNI memergoki pelaku begal, mereka akan langsung bergerak bersama tim patroli gabungan untuk mengepung dan menangkap. Namun, setelah itu, pelaku segera diserahkan kepada aparat kepolisian. “Penangkapan dilakukan bersama, tapi proses hukum, pemeriksaan, dan penahanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri,” tegas Noor.
Langkah ini mendapat lampu hijau dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menjelaskan bahwa tidak ada instruksi khusus untuk operasi pemberantasan begal, tetapi prajurit diizinkan “turun gunung” demi menjaga keamanan masyarakat. “Ini bagian dari upaya membantu Polri dalam menjaga ketertiban umum, bukan operasi militer mandiri,” ujar Nas.
Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, TNI dan Polri memperkuat mekanisme koordinasi harian. Komunikasi antar satuan di lapangan kini lebih terstruktur, dengan sistem pelaporan real-time dan pembagian peran yang jelas. “Kami berada di koridor hukum yang sama. TNI bukan penegak hukum, tapi mitra yang siap membantu,” tambah Nas.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya telah membentuk Tim Pemburu Begal yang siaga 24 jam. Tim ini ditempatkan di titik-titik rawan yang telah dianalisis berdasarkan data kejahatan terkini, mulai dari jalur tol, jalan penghubung, hingga kawasan permukiman padat. “Kami tidak hanya menunggu laporan. Kami aktif memantau, mengidentifikasi pola, dan menempatkan personel secara strategis,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin.
Selain operasi fisik, kepolisian juga membangun jaringan kolaborasi dengan warganet dan akun media sosial yang aktif melaporkan kejadian mencurigakan. “Kecepatan informasi adalah kunci. Satu laporan dari warga bisa jadi petunjuk utama untuk menangkap pelaku sebelum mereka beraksi lagi,” ujar Iman.
Aksi begal yang belakangan semakin berani—sering kali dilakukan secara berkelompok dan menggunakan senjata tajam—telah menimbulkan kecemasan luas di kalangan masyarakat. Keterlibatan TNI, meski terbatas, dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani kriminalitas jalanan yang mengancam rasa aman warga.
Dengan prinsip “bantu, bukan ganti”, TNI dan Polri bergerak sebagai satu kesatuan: militer sebagai perisai, kepolisian sebagai penegak hukum. Di tengah gelapnya malam Jakarta, keduanya berjalan beriringan—bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk menjaga nyawa warga.
