Sumbawanews.com,- Penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat resmi memasuki fase pemulihan jangka panjang setelah melewati masa tanggap darurat dan transisi. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, proses pemulihan kini diarahkan melalui Rencana Induk (Renduk) yang dirancang untuk periode 2026–2028, dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor yang mencakup infrastruktur, hunian, pendidikan, dan layanan dasar.
Dalam keterangan tertulis usai rapat koordinasi dengan Satgas Galapana DPR RI, Tito menegaskan bahwa tiga tahapan utama penanganan bencana telah berjalan sesuai rencana. Fase tanggap darurat, yang langsung dipimpin Presiden dan melibatkan seluruh kementerian serta pemerintah daerah, berhasil menstabilkan situasi kritis pasca-longsor dan banjir yang melanda wilayah tersebut. “Semua pihak bergerak cepat. Tidak ada yang diam. Dan itu berhasil,” ujar Tito.
Fase transisi, yang dimulai sejak pembentukan Satgas PRR pada 8 Januari 2026, menandai peralihan dari respons darurat ke pemulihan sistemik. Hingga kini, sebagian besar layanan publik telah pulih: jaringan listrik beroperasi kembali, distribusi BBM lancar, koneksi internet stabil, dan fasilitas kesehatan berfungsi normal. Konektivitas jalan nasional juga telah terhubung ulang, termasuk jembatan-jembatan kritis yang sebelumnya putus. Sebagian di antaranya diperbaiki dengan solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, dan jembatan gantung—semuanya fungsional untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Di sektor pendidikan, dari 4.922 sekolah yang terdampak, mayoritas telah kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Meski sebagian kecil masih menggunakan tenda darurat atau menumpang di sekolah lain—terutama di lokasi yang memerlukan relokasi—jumlah pengungsi yang tinggal di tenda terus menurun signifikan. “Kita tidak ingin masyarakat terjebak dalam ketergantungan sementara,” tegas Tito.
Fase kunci kini adalah pemulihan permanen, yang diwujudkan melalui Renduk. Dokumen strategis ini disusun berdasarkan usulan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait, serta diselaraskan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR. Prioritas utama tahun pertama adalah pembangunan hunian tetap dan pemulihan infrastruktur dasar—jalan, jembatan, sungai, dan sekolah—agar masyarakat bisa kembali hidup layak tanpa harus bertahan di tempat sementara.
“Renduk bukan sekadar rencana. Ini komitmen. Kita menargetkan selesai dalam tiga tahun, bukan lima atau sepuluh,” ujar Tito. Dengan anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp100,1 triliun, pemerintah berjanji akan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan transparan, terkoordinasi, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Langkah ini menjadi ujian besar bagi tata kelola pascabencana di Indonesia. Jika sukses, model Renduk ini bisa menjadi acuan nasional untuk penanganan bencana di masa depan—bukan hanya sebagai respons, tapi sebagai investasi ketahanan.
