Sumbawanews.com,- Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menekankan perlunya sinkronisasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan permanen di Aceh. Dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026), Tito menegaskan bahwa Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera — yang mencakup 11.520 kegiatan dengan anggaran Rp100,166 triliun — menjadi peta jalan utama pemulihan periode 2026–2028.
Tito menyoroti bahwa sejumlah program infrastruktur, seperti 1.141 kegiatan yang diurus Kementerian Pekerjaan Umum, telah teridentifikasi secara rinci. Namun, banyak kebutuhan lain yang belum terjamah oleh kementerian atau lembaga pusat. “Ini yang perlu kita sinkronkan. Daerah harus tahu mana yang sudah ditangani pusat, dan mana yang menjadi tanggung jawabnya,” ujar Tito.
Untuk itu, Satgas PRR akan meminta 23 kementerian dan lembaga terkait untuk memetakan secara transparan lokasi dan cakupan setiap program. Tujuannya jelas: menghindari tumpang tindih, memastikan tidak ada celah pemulihan, dan memaksimalkan peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis, bukan sekadar penerima bantuan.
Tito juga menekankan bahwa pemerintah daerah Aceh memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk bergerak. Sebanyak Rp10,6 triliun dana Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan ke wilayah terdampak. Ia mendorong penggunaan dana tersebut secara optimal, termasuk melalui skema hibah antardaerah — di mana daerah yang menerima alokasi lebih besar membantu daerah yang lebih terbatas sumber dayanya.
“Uang sudah ada. Perintah presiden jelas. Alokasi anggaran sudah disetujui Menteri Keuangan. Tapi kenapa masih ada yang tertunda di internal kementerian? Masyarakat sudah menunggu,” tegas Tito, menekankan urgensi percepatan pengajuan anggaran agar proyek-proyek fisik dan sosial tidak terhambat birokrasi.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya sistematis membangun koordinasi lintas sektor. Hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta seluruh bupati dan wali kota di provinsi tersebut.
Dengan Renduk sebagai fondasi, Tito menegaskan bahwa pemulihan permanen bukan sekadar membangun kembali jalan dan jembatan, tapi membangun ketahanan sistemik. Dan itu hanya mungkin jika pusat dan daerah bergerak selaras — bukan berjalan sendiri-sendiri.
