Sumbawanews.com,- Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Jawa akibat hujan yang tak turun selama sebulan terakhir. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, menjadi titik terparah—296 kepala keluarga atau sekitar 800 jiwa kesulitan mengakses air bersih. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di mana tiga desa di Kecamatan Kemalang—Kendalsari, Tegalmulyo, dan Tlogowatu—mengalami krisis serupa, dengan 393 keluarga atau 1.445 jiwa terdampak.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengonfirmasi bahwa ketiadaan hujan sejak awal Juni 2026 telah memicu bencana hidrometeorologi kering yang mengancam kebutuhan dasar masyarakat. “Air bersih kini menjadi barang langka. BPBD setempat telah mengerahkan mobil tangki untuk mendistribusikan air ke titik-titik terdampak, dan upaya ini terus berlanjut hingga seluruh warga terlayani,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).
Di Bekasi, distribusi air bersih dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada rumah-rumah yang tidak lagi memiliki akses ke sumur atau sumber air lokal yang kering. Di Klaten, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan BPBD untuk memetakan wilayah paling rentan, sambil mengimbau warga untuk menghemat penggunaan air.
Kondisi ini bukan isolasi. BNPB mencatat bahwa kekeringan menjadi salah satu dari beberapa bencana utama yang terjadi dalam periode pemantauan 15–16 Juni 2026. Di Kalimantan Tengah, banjir melanda Kabupaten Murung Raya, menggenangi empat desa dan kelurahan, serta mengusir 36 jiwa dari rumah mereka. Sementara itu, di wilayah lain seperti Bima dan Aceh, fenomena hari tanpa hujan yang berkepanjangan juga memicu kekeringan dan kebakaran hutan lahan.
Ahli iklim memperingatkan bahwa pola cuaca ekstrem semacam ini kemungkinan akan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim jangka panjang. “Kita tidak lagi menghadapi anomali, tapi tren baru. Ketersediaan air bersih bukan lagi masalah teknis, tapi masalah ketahanan nasional,” kata seorang peneliti dari LIPI yang tidak ingin disebutkan namanya.
Pemerintah daerah diminta segera mempercepat pembangunan infrastruktur air berkelanjutan, termasuk pengelolaan air tanah dan penampungan hujan skala komunitas. Sementara itu, bantuan darurat tetap menjadi prioritas—karena bagi warga di Desa Ridogalih dan Tlogowatu, air bersih bukan sekadar kebutuhan, tapi nyawa.
