Sumbawanews.com,- Di tengah gemuruh kegelisahan terhadap menipisnya ruang partisipasi publik, ratusan aktivis, akademisi, pegiat media, pengusaha, dan birokrat berkumpul di Universitas Gadjah Mada pada 30 Mei 2026. Mereka bukan sekadar hadir—mereka hadir untuk menyatukan suara. Konferensi Republik, yang digagas secara mandiri tanpa sponsor, menjadi wadah bagi masyarakat sipil untuk mengakui satu realitas: ruang demokrasi di Indonesia kian terjepit.
Yanuar Nugroho, Sekretaris Umum panitia sekaligus pendiri Nalar Institute, menjelaskan bahwa pertemuan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi rasa kesepian yang dirasakan berbagai kelompok sipil. “Mereka merasa sendirian dalam menyuarakan kritik, menuntut keadilan, atau bahkan sekadar mempertahankan ruang untuk berdiskusi,” katanya. Konferensi ini bukan protes, tapi upaya kolektif—mengubah kegelisahan individu menjadi gerakan bersama.
Forum yang berlangsung di University Club UGM itu menyimpulkan bahwa penyempitan ruang sipil bukan kebetulan, melainkan sistemik. Dari praktik demokrasi yang berubah jadi formalitas, hingga kritik publik yang dianggap ancaman, negara dinilai semakin mengabaikan mekanisme partisipatif. “Ketika masukan dari masyarakat dianggap sebagai gangguan, bukan sebagai sumber kebijakan, maka demokrasi kehilangan jantungnya,” ujar Yanuar.
Tidak hanya soal kebebasan berekspresi, konferensi juga menggarisbawahi krisis kapasitas negara dalam menjalankan pembangunan. Korupsi yang meluas, matinya meritokrasi, dan inkompetensi struktural di tubuh pemerintahan menjadi catatan kritis. “Pembangunan bukan hanya soal anggaran, tapi soal integritas dan kompetensi. Ketika keduanya hilang, maka proyek-proyek besar pun jadi hiasan,” tegasnya.
Tujuh panel diskusi digelar secara intensif, membahas isu-isu strategis: dari keadilan ekonomi dan supremasi hukum, hingga krisis ekologi dan demokratisasi pengetahuan. Tokoh-tokoh kunci seperti Andi Widjajanto (eks-Gubernur Lemhannas), Arie Sujito (sosiolog UGM), Romo Leo Kleden (IFTK Ledalero), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), Bhima Yudhistira (CELIOS), dan Chandra Hamzah (eks-Komisioner KPK) turut memberi bobot intelektual pada setiap sesi. Mereka bukan hanya hadir sebagai peserta, tapi sebagai penanda bahwa kebangkitan sipil tak lagi terbatas pada kelompok tertentu—melainkan lintas sektor, lintas ideologi, lintas generasi.
Konferensi ini bukan akhir, tapi awal. Yanuar menegaskan, Konferensi Republik akan berlanjut di berbagai daerah dengan otonomi penuh. Setiap wilayah menentukan agenda sendiri, tanpa sentralisasi. “Semuanya gotong royong. Iuran dari peserta, tanpa uang dari korporasi atau pemerintah,” katanya. Ini bukan gerakan yang mengandalkan dana besar, tapi kekuatan solidaritas.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, yang kini memimpin Indonesia, pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa civil society tidak diam. Mereka tidak menuntut pergantian rezim, tapi pemulihan ruang—ruang untuk berbeda, untuk mengkritik, untuk berpartisipasi secara bermakna. “Kami tidak ingin menjadi penonton sejarah,” ujar salah satu peserta dari Yogyakarta. “Kami ingin menjadi penulisnya.”
Dengan semangat yang sama seperti ketika rakyat Indonesia membangun republik pada 1945, kini mereka kembali berkumpul—bukan di lapangan ikada, tapi di kampus yang pernah menjadi pusat perlawanan intelektual. Di UGM, ruang sipil bukan sekadar dibahas. Ia dipulihkan.
