Sumbawanews.com,- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menanggapi kontroversi seputar pengangkatan sejumlah komisaris di Badan Usaha Milik Negara yang diduga berasal dari kalangan dekat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, pemilihan komisaris di BUMN bukanlah tindakan politis, melainkan langkah strategis untuk membawa perspektif baru dalam pengawasan dan perumusan kebijakan perusahaan pelat merah.
Qodari, yang pernah menjabat komisaris di PT Pertamina Hulu Energi, menyatakan bahwa keberagaman latar belakang komisaris justru menjadi kekuatan. “Kami datang dari luar, dari latar belakang yang berbeda—organisasi, pemerintahan, atau sektor swasta—dan itu membawa pandangan segar yang dibutuhkan perusahaan negara,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026.
Ia mencontohkan pengalaman pribadinya di Pertamina Hulu Energi, di mana keberagaman wawasan membantu menemukan solusi alternatif dalam menjalankan agenda pemerintah. Menurutnya, modal utama menjadi komisaris tidak rumit: “Pertama, akal sehat. Yang kedua, niat baik.”
Pernyataan Qodari muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah nama baru yang diangkat sebagai komisaris BUMN, seperti Mufi Budi Ananda—asisten pribadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad—yang ditunjuk menjadi komisaris PT Krakatau Posco, serta Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, yang kini menjabat di PT Pertamina Retail.
Meski tak secara langsung membantah asal-usul politik para komisaris tersebut, Qodari menekankan bahwa praktik semacam ini bukan hal baru di perusahaan milik negara maupun swasta. “Pemilihan komisaris adalah hal lumrah. Yang penting, mereka mampu memberi kontribusi nyata,” tegasnya.
Di waktu yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar penetapan komisaris BUMN didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, bukan keterkaitan politik. “DPR mendorong agar ke depan, penetapan komisaris dilakukan berdasarkan orang-orang yang profesional dan kompeten,” ujar Puan di Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
