Sumbawanews.com,- Pemerintah Prancis resmi melarang Israel berpartisipasi dalam pameran pertahanan internasional Eurosatory yang akan berlangsung di Paris akhir Juni 2026. Keputusan ini berdampak langsung pada Kementerian Pertahanan Israel, yang dilarang mendirikan stan resmi atau mengirim delegasi resmi ke acara tersebut.
Dalam pernyataan resmi, pihak Prancis menegaskan bahwa seluruh pejabat militer dan perwakilan pemerintah Israel dilarang hadir. Selain itu, senjata ofensif buatan Israel juga dilarang dipamerkan. Namun, sistem pertahanan udara dan teknologi terkait yang bersifat defensif masih diizinkan untuk ditampilkan, menunjukkan adanya batasan yang dipertimbangkan secara hati-hati.
Langkah ini diambil di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan meningkatnya ketegangan militer di Lebanon selatan, di mana serangan Israel terhadap Hizbullah terus berlanjut. Prancis, yang sebelumnya telah mengancam akan menggugat Israel atas kekerasan terhadap aktivis flotilla bantuan, kini memperkuat posisinya sebagai salah satu negara Eropa paling vokal dalam mengkritik kebijakan militer Israel.
Keputusan ini bukan sekadar langkah teknis, melainkan sinyal politik yang jelas: Prancis memisahkan antara teknologi pertahanan yang bersifat protektif dengan alat perang yang dianggap sebagai agresi. Dengan mengecualikan sistem pertahanan udara—seperti Iron Dome—dari larangan, Paris menunjukkan bahwa bukan teknologi itu sendiri yang ditolak, melainkan konteks penggunaannya dalam konflik yang menimbulkan korban sipil massal.
Reaksi dari Israel belum diumumkan secara resmi, tetapi sumber diplomatik mengindikasikan bahwa Tel Aviv kemungkinan akan menilai langkah ini sebagai bagian dari tren global yang semakin membatasi legitimasi militer Israel di panggung internasional. Sebelumnya, Australia juga telah memberlakukan sanksi terhadap individu tertentu di Tepi Barat, sementara Uni Eropa terus menekan agar kebijakan Israel sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Eurosatory, yang biasanya menjadi ajang utama bagi industri pertahanan global, kini menjadi simbol perpecahan geopolitik. Dengan larangan ini, Prancis tidak hanya mengambil sikap terhadap konflik Timur Tengah, tetapi juga menetapkan batas baru dalam hubungan antara perdagangan senjata dan tanggung jawab moral di era konflik modern.
