Sumbawanews.com,- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa penyaluran 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukanlah inisiatif baru, melainkan kelanjutan dari kebijakan sosial yang telah berjalan bertahun-tahun. Menurutnya, penggunaan dana negara untuk membantu masyarakat di momen Iduladha adalah bentuk kepedulian kepala negara yang sah dan lazim.
“Ini bukan hal yang aneh atau kontroversial dalam tata kelola kenegaraan. Presiden sebagai simbol persatuan memiliki anggaran khusus untuk kepentingan sosial, dan kurban adalah salah satu bentuknya,” ujar Sugiat di Jakarta, Rabu (27/5), mengutip Antara.
Sapi-sapi yang disalurkan—dengan bobot masing-masing mencapai 800 kilogram hingga 1,3 ton—berasal dari peternak lokal dan terdiri dari berbagai ras premium seperti Simmental, Limousin, Brahman, Sapi Bali, dan Charolais. Anggaran pengadaannya mencapai sekitar Rp100 miliar, dialokasikan melalui dana bantuan presiden untuk kemasyarakatan, dengan harga disesuaikan berdasarkan bobot dan lokasi penyaluran.
Penyaluran ini tidak hanya berhenti pada distribusi hewan kurban. Presiden Prabowo telah menyerahkan sapi-sapi tersebut ke masjid-masjid besar di berbagai daerah, termasuk Masjid Agung Surakarta, tempat sapi bernama “Si Bambang” seberat 1,08 ton tiba pada Selasa (26/5), serta Masjid Al-Akbar Surabaya. Dengan demikian, ribuan keluarga miskin, fakir miskin, dan kaum dhuafa di seluruh nusantara turut merasakan keberkahan Iduladha.
Sugiat menekankan, bantuan presiden tidak terbatas pada kurban. Anggaran serupa juga digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. “Jangan lihat ini hanya sebagai simbol. Ini bagian dari sistem perlindungan sosial yang terstruktur. Jika ada yang menganggap ini baru, berarti mereka belum mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah selama ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Gerindra juga membantah tuduhan penyalahgunaan anggaran, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dan distribusi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menambahkan, setiap sapi dipilih berdasarkan kriteria kesehatan, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar kurban Islam.
Dengan demikian, program kurban presiden bukan sekadar ritual tahunan, melainkan ekspresi nyata dari tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat—di mana simbol keagamaan berpadu dengan kebijakan sosial yang berkelanjutan.
