Sumbawanews.com,- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah segera turun tangan menekan kenaikan harga komoditas pangan strategis yang mulai membebani masyarakat. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara hybrid di Jakarta, Tomsi menegaskan bahwa data kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidak boleh berhenti di atas kertas—harus segera direspons dengan intervensi nyata.
Berdasarkan data BPS minggu ketiga Juni 2026, 32 provinsi mengalami kenaikan IPH, dengan Sulawesi Utara mencatat lonjakan tertinggi sebesar 7,91 persen, diikuti Gorontalo (5,72 persen) dan Maluku Utara (3,74 persen). Komoditas yang paling mendesak menjadi perhatian adalah beras, cabai rawit, minyak goreng, dan bawang merah, sementara cabai merah turut menjadi pendorong inflasi di sejumlah wilayah.
Tomsi menekankan pentingnya operasi pasar yang terkoordinasi antara Pemda dan Perum Bulog, khususnya di daerah dengan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia juga mendorong gerakan penanaman cabai secara masif, serta penguatan distribusi logistik untuk menekan biaya antar daerah—terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih mengalami kesulitan akses pasokan.
“Beras dan minyak goreng punya bobot besar terhadap inflasi. Sedikit saja harganya naik, dampaknya langsung terasa di kantong rakyat,” ujar Tomsi. Ia mencontohkan, distribusi bawang putih yang saat ini masih bergantung pada impor bisa lebih efisien jika barang langsung masuk ke pusat logistik seperti Makassar atau Balikpapan, bukan melalui rantai distribusi yang panjang dan mahal.
Kenaikan harga bawang putih menjadi sorotan khusus: dari 173 kabupaten/kota pada minggu kedua Juni, jumlah daerah yang mengalami kenaikan melonjak menjadi 223 pada minggu ketiga. Tomsi meminta Pemda bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional untuk memperkuat jaringan pasokan, terutama di wilayah tengah dan timur yang rentan terhadap kelangkaan.
Rapat yang dihadiri perwakilan TNI, Polri, dan seluruh pemerintah provinsi itu menegaskan bahwa stabilitas harga pangan bukan sekadar urusan ekonomi, tapi soal ketahanan sosial. “Evaluasi BPS bukan akhir cerita. Ini awal dari tindakan kita,” tegas Tomsi.
Langkah-langkah strategis yang diusulkan mencakup penguatan produksi lokal, peningkatan cadangan strategis, dan koordinasi lintas daerah untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga. Dengan demikian, kenaikan harga yang selama ini bersifat siklus tahunan bisa dipecah, bukan hanya ditangani secara reaktif.
