Riau, sumbawanews.com – Menko Polhukam Moh. Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan, menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat konstitusi. Hal ini disampaikan Menko Polhukam usai bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP melalukan rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).
“Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun dalam rangka terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna,” ucapnya.
Menko Polhukam mengingatkan, Presiden menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara. Untuk itu diperlukan sinergisitas antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan.
Menko Polhukam menjelaskan, nawacita Presiden utk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman bagi kita selaku aparatur pemerintah. “Pedoman dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang mencakup pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup,” jelasnya.
Menko Polhukam juga mengingatkan, Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sehingga isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.
“Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa,” tutur Mahfud MD.
Menko Polhukam menambahkan, Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut, namun demikian, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara. Sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut.
Menko Polhukam juga membahas terkait, kepentingan Indonesia mencakup keutuhan wilayah, stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi. “kepentingan keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China selatan menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam,” jelasnya.
Dimana konflik tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara dan kawasan. Sementara kepentingan ekonomi Indonesia menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen.
Untuk itu Menko Polhukam menekankan, perlu diwaspadai adanya ancaman kejahatan transnasional yang berpotensi masuk melalui perbatasan negara, dan ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat negara di wilayah yurisdiksi Indonesia. “Pengendalian keamanan mutlak dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara melalui peningkatan patroli pengaman laut terpadu dan penguatan kerjasama antar negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan laut dan Kawasan,” tutur Menko Polhukam.
Terkait penanganan Covid-19 di wilayah Natuna, Menko Polhukam menyampaikan apresiasi, terutama atas pencapaian vaksinasi yang telah melebihi target. Namun demikian Menko mengingatkan agar tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Tadi saya melihat yang sudah mengikuti vaksinasi sudah melebihi dari target nasional baik di vaksin pertama dan yang kedua, namun jangan lengah, kita harus tetap hati hati dan waspada terhadap Covid-19,” jelasnya. (Using)
