Sumbawanews.com,- Di tengah peringatan 125 tahun kelahiran Bung Karno, Megawati Soekarnoputri kembali mengangkat relevansi TAP MPRS Nomor XXV/1966 sebagai fondasi konstitusional yang belum sepenuhnya dihargai. Dalam peresmian pameran “Mata Hati Soekarno” di Jakarta, mantan presiden itu menegaskan bahwa keputusan politik masa lalu—yang menolak ideologi komunisme dan mengukuhkan Pancasila sebagai satu-satunya asas—bukan sekadar sejarah, tapi pedoman yang masih memayungi kehidupan berbangsa saat ini.
“Saya menunggu,” ujar Megawati, “ketika para pemimpin hari ini benar-benar memahami bahwa TAP MPRS itu bukan dokumen usang, tapi jantung dari sistem kepresidenan yang menjaga keseimbangan kekuasaan.” Ia menekankan, TAP tersebut lahir dari konteks kegentingan nasional pasca-G30S, ketika bangsa ini memilih jalan demokrasi berbasis Pancasila, bukan ideologi ekstrem atau otoritarianisme.
Pernyataan itu disampaikan Megawati di tengah wacana baru tentang perlunya undang-undang khusus yang mengatur kekuasaan presiden. Ia tidak secara eksplisit menolak atau mendukung RUU tersebut, tetapi mengingatkan bahwa TAP MPRS 1966—yang diundangkan sebagai bagian dari hukum tertinggi—sudah memuat prinsip pembatasan kekuasaan, kewajiban akuntabilitas, dan keterikatan pada konstitusi. “Bung Karno tidak pernah menuntut kekuasaan mutlak. Ia menuntut kekuasaan yang bertanggung jawab,” katanya.
Pameran yang diresmikan Megawati menampilkan ratusan karya seni, catatan pribadi, dan dokumen langka yang menggambarkan sisi filosofis dan humanis Soekarno—dari lukisan masa kecil hingga surat-suratnya yang penuh refleksi tentang kemanusiaan dan keadilan sosial. Salah satu dokumen yang dipajang adalah naskah asli TAP MPRS 1966, yang ditandatangani oleh 100 anggota MPRS, termasuk tokoh-tokoh yang kemudian menjadi arsitek Orde Baru.
Kehadiran Megawati dalam acara ini bukan sekadar peringatan sejarah. Ia menyampaikan pesan tersirat: bahwa reformasi konstitusional yang sejati bukanlah soal menulis aturan baru, tapi membangkitkan kembali semangat yang melahirkan aturan lama—yang berani memilih keadilan di atas kekuasaan, dan kebangsaan di atas kepentingan kelompok.
Di akhir sambutannya, Megawati menatap para hadirin, lalu berkata: “Jangan biarkan sejarah menjadi hiasan dinding. Biarkan ia menjadi kompas.”
