Sumbawanews.com,- Pada dini hari Jumat, 26 Juni 2026, sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi kampus lain memasang sejumlah spanduk kritis di titik-titik strategis Depok dan perbatasan Jakarta Selatan. Spanduk-spanduk itu berisi protes tajam terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai bukan solusi pangan, melainkan simbol kegagalan kebijakan publik yang merugikan ratusan ribu pelajar.
Pesan-pesan yang terpampang di JPO Lenteng Agung, Margonda, flyover akses UI, hingga depan Stasiun Universitas Pancasila tak main-main: “Jalan Macet, MBG Lancar #MENUJUINDONESIABANGKRUT”, “MBG BAU PEJABAT TAK MALU”, dan “POLISI URUS BEGAL BUKAN MBG”. Paling mencengangkan, spanduk itu menyebut angka 33.626 pelajar telah keracunan akibat konsumsi makanan MBG—sebuah klaim yang belum diverifikasi resmi, tetapi menjadi simbol kekecewaan luas di kalangan mahasiswa.
Koordinator Sosial Politik BEM UI, Hafidz Haernanda, mengatakan aksi ini bukan sekadar protes, melainkan peringatan bagi masyarakat agar tidak terlena oleh narasi pemerintah yang memperindah MBG sebagai program sosial. “Ini bukan soal makan siang gratis. Ini soal uang triliunan yang menguap, soal kesehatan generasi muda yang diabaikan, dan soal prioritas yang salah arah,” ujarnya di lokasi aksi, sekitar pukul 04.00 WIB.
Spanduk-spanduk itu dipasang oleh koalisi mahasiswa dari BEM UI, BEM NF, BPM, SEMA FH KM UP, dan Aliansi BEMFAK se-Gundar. Mereka menilai, di tengah kemacetan lalu lintas yang kian parah, angkutan umum yang amburadul, dan infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan, pemerintah justru sibuk mengelola dapur MBG—sambil mengabaikan akar masalah sistemik.
“Kami tidak menolak bantuan pangan. Kami menolak kebijakan yang dibuat tanpa transparansi, tanpa evaluasi kesehatan, dan tanpa pertanggungjawaban,” tegas Hafidz. Ia menambahkan, dugaan korupsi anggaran, penggunaan bahan berkualitas rendah, dan minimnya pengawasan menjadi tiga pilar utama kritik mereka.
Beberapa jam setelah dipasang, seluruh spanduk itu dicopot oleh pihak berwenang. Namun, Hafidz menegaskan, pencopotan fisik tidak bisa menghapus pesan yang telah tersebar. “Spanduk bisa dicopot. Tapi kesadaran rakyat? Itu tidak bisa dihapus oleh sapuan kuas atau truk sampah.”
Aksi ini terjadi hanya tiga hari setelah massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Depok menggelar aksi dukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto di Balai Kota Depok. Kini, di tempat yang sama, muncul suara berbeda: mahasiswa yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan prioritas yang berpihak pada kesehatan rakyat, bukan citra pemerintah.
Dalam konteks kebijakan nasional yang tengah bergeser pasca-pemilu 2024, aksi ini menjadi indikator awal bahwa generasi muda tidak lagi pasif. Mereka tidak hanya menuntut keadilan, tapi juga menuntut kejujuran—bahwa program yang dijanjikan sebagai “bergizi” justru bisa menjadi racun, jika dibangun di atas ketidaktransparanan dan ketidakpedulian.
