Sumbawanews.com,- Sejumlah jemaah haji Indonesia mengalami keterlambatan atau bahkan kehilangan akses terhadap makanan siap saji (Ready to Eat/RTE) selama pelaksanaan ibadah di Armuzna—Arafah, Muzdalifah, dan Mina—pada 24 hingga 25 Mei 2026. Padahal, penyediaan RTE khas Indonesia menjadi bagian penting dari jaminan logistik yang dijanjikan pemerintah untuk mendukung kenyamanan dan kesehatan jemaah yang tengah menjalani puncak ibadah haji dalam cuaca ekstrem.
Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Singgih Januratmoko, mengungkapkan bahwa ketiadaan RTE memaksa jemaah mengonsumsi makanan segar yang baru dimasak, meski tidak selalu tersedia tepat waktu atau dalam jumlah memadai. “Ini bukan sekadar masalah logistik, tapi soal profesionalisme penyelenggaraan,” ujar Singgih, yang juga anggota Fraksi Golkar itu, saat dihubungi. Ia menilai Kementerian Haji dan Umrah belum menunjukkan kesiapan sistematis dalam menjamin distribusi makanan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Selain masalah konsumsi, Singgih menyoroti kegagalan penyediaan tenda yang memadai bagi ribuan jemaah di area puncak ibadah. “Ada jemaah yang harus tidur di tanah terbuka, padahal suhu malam di Mina mencapai 30 derajat Celsius,” katanya. Ia menambahkan, kekurangan tenaga kesehatan juga menjadi ancaman serius, terutama mengingat banyaknya jemaah lansia dan yang mengalami gangguan kognitif seperti demensia. “Tenaga kesehatan dialihkan dari Kemenkes ke Kemenhaj, tapi tidak ada peningkatan jumlah atau pelatihan khusus. Ini risiko nyata,” tegasnya.
Singgih menekankan bahwa meski pemerintah Arab Saudi telah menambah kapasitas tenda bertingkat dan memperluas area jemaah, jumlah yang tersedia—masih sekitar 20.000 orang—belum mencukupi kebutuhan jemaah Indonesia yang mencapai lebih dari 100.000 orang. “Idealnya, kapasitas minimal 50.000. Jika tidak, kepadatan akan terus jadi bencana setiap tahun,” ujarnya. Ia menyerukan diplomasi awal dengan pihak Saudi, bukan hanya saat musim haji mendekat.
Dalam hal akomodasi, Singgih mengkritik model kontrak jangka pendek yang selama ini diterapkan. “Kami butuh 5.000 kamar, tapi hotel hanya diberi waktu dua bulan sebelum haji untuk renovasi. Bagaimana mungkin?” tanyanya. Solusinya, menurutnya, adalah kontrak multi-tahun—tiga hingga lima tahun—yang memungkinkan hotel melakukan perbaikan bertahap, dari fasilitas kamar hingga sistem pendingin dan sanitasi.
Ia juga menilai peningkatan paket layanan dari D ke C—dengan selisih biaya sekitar 560.000 riyal per jemaah, atau Rp2–3 juta—masih sangat sebanding dengan peningkatan kualitas hidup jemaah. “Ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Jemaah kita membayar dengan uang hasil kerja keras, bukan uang simpanan,” ujarnya.
Meski demikian, Singgih mengakui bahwa penyelenggaraan haji 2026 secara keseluruhan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, terutama dalam hal transportasi dan koordinasi petugas lapangan. “Kita masih punya fondasi kuat. Tapi fondasi itu harus dibangun dengan sistem, bukan hanya semangat,” tutupnya.
Kementerian Haji dan Umrah belum memberikan tanggapan resmi atas sejumlah catatan ini hingga berita ini diturunkan.
