Sumbawanews.com,- Kementerian Pertahanan resmi menghentikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dan menggantinya dengan pembekalan berbasis manajemen dan bela negara. Perubahan ini diumumkan pada Kamis, 2 Juli 2026, sebagai respons terhadap kritik publik dan insiden kematian lima peserta selama pelaksanaan program sebelumnya.
Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, menegaskan bahwa kegiatan yang semula menekankan aspek teknis militer—seperti menembak, taktik regu senapan, dan latihan fisik berat—telah dihapus total. Kini, fokus utama beralih pada pengembangan karakter, kepemimpinan, disiplin, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Ini bukan pelatihan militer untuk membentuk prajurit atau Komcad. Tujuannya jelas: mencetak manajer koperasi yang berintegritas, berjiwa kepemimpinan, dan siap membangun perekonomian desa,” tegas Rico dalam keterangannya.
Untuk menjamin keselamatan peserta, Kemhan menerapkan pemantauan kesehatan harian, profiling medis lanjutan, dan mekanisme pelaporan keluhan yang lebih ketat. Peserta dengan kondisi kesehatan khusus tidak dipaksa mengikuti aktivitas di luar kapasitas fisiknya. Aktivitas fisik yang tersisa dibatasi pada olahraga ringan seperti senam pagi dan jalan kaki, disesuaikan dengan kondisi individu.
Selain itu, kebijakan penggunaan ponsel diatur secara ketat, hanya diperbolehkan pada waktu-waktu tertentu untuk menjaga komunikasi positif dengan keluarga. Kiriman barang dari keluarga juga diterima, dengan mekanisme yang adil agar tidak menimbulkan ketimpangan di antara peserta.
Rico menambahkan, setiap masukan dari masyarakat, DPR, para ahli pendidikan, hingga tenaga medis menjadi bahan evaluasi berkelanjutan. “Kami percaya perubahan ini bukan tanda kelemahan, tapi bentuk tanggung jawab. Tujuan kita sama: memperkuat ekonomi pedesaan melalui kepemimpinan yang berdaya, bukan dengan kekerasan,” ujarnya.
Langkah ini diambil setelah kematian lima calon manajer koperasi selama pelatihan sebelumnya memicu gelombang protes dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan organisasi masyarakat. Kementerian berkomitmen menjadikan program SPPI sebagai wadah edukatif, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan militerisasi warga sipil.
