Sumbawanews.com,- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi kementerian pertama yang secara resmi bergabung dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, membuka model kolaborasi baru antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kategori khusus Implementasi Program 3 Juta Rumah pada Batch II, Kementerian PKP menilai kontribusi daerah dalam mendukung pelaksanaan rumah layak huni, sekaligus menawarkan tambahan kuota rehabilitasi rumah bagi daerah yang berkinerja terbaik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, ajang ini tidak lagi sekadar pemberian penghargaan simbolis, tetapi menjadi platform untuk menerjemahkan pencapaian daerah menjadi dukungan nyata sesuai bidang kewenangan kementerian teknis. Kolaborasi ini memperkuat sinergi antara target nasional dan implementasi lokal, di mana daerah yang sukses menjalankan program pusat langsung memperoleh insentif konkret yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kementerian PKP mencontohkan bagaimana apresiasi bisa berwujud peningkatan akses layanan dasar: daerah dengan kinerja terbaik dalam mendukung Program 3 Juta Rumah berhak memperoleh tambahan kuota rehabilitasi rumah tidak layak huni, sehingga prestasi mereka berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga. Tito menekankan, Kemendagri tidak bermaksud menjadi satu-satunya pemberi penghargaan, melainkan mendorong kementerian lain untuk memanfaatkan momentum ini sesuai program prioritas mereka. Penilaian pun tidak dilakukan secara tunggal, melainkan melibatkan kementerian teknis sesuai kompetensi—Kementerian Lingkungan Hidup untuk isu lingkungan, kementerian kesehatan dan pendidikan untuk sektor sosial, serta Badan Pusat Statistik untuk validasi data. Pendekatan ini memastikan penilaian lebih akurat, objektif, dan berbasis indikator teknis yang relevan.
Tito berharap model ini menyebar ke sektor lain, sehingga satu ajang apresiasi bisa menjadi jembatan bagi berbagai kementerian untuk memberikan insentif berbeda namun saling melengkapi. Dengan begitu, kompetisi antardaerah tidak lagi terbatas pada perebutan gelar, tetapi berubah menjadi dorongan kolektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.
