Sumbawanews.com,- Jakarta — Dalam satu hari, dua lembaga penegak hukum terdepan di Indonesia serentak menggelar operasi besar-besaran yang mengejutkan publik. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) sejak dini hari, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang pejabat imigrasi dalam operasi tangkap tangan di Jakarta Barat.
Penggeledahan di kantor BGN, yang berlangsung sejak pukul 02.00 WIB, dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pejabat puncak lembaga itu—Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Lodewyk Pusung serta Sony Sanjaya—pada hari sebelumnya. Penyidik Pidsus Kejagung masuk ke gedung dengan membawa tim teknis dan dokumen penyelidikan. Sejumlah karyawan terpaksa menunggu di luar gedung selama operasi berlangsung, sementara aktivitas kerja terhenti total.
Plh. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mohammad Jeffry, mengonfirmasi keberadaan tim penyidik di lokasi. “Penyidik Pidsus Kejagung benar melakukan geledah di kantor BGN,” ujar Jeffry dalam pesan singkat. Ia menambahkan, hasil penggeledahan akan diumumkan dalam konferensi pers resmi dalam waktu dekat.
Di waktu yang hampir bersamaan, KPK mengamankan seorang pejabat di lingkungan Direktorat Imigrasi dalam operasi senyap di kawasan Jakarta Barat. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa operasi itu terkait dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan izin Warga Negara Asing (WNA). “Yang pasti terkait pengurusan WNA,” tegas Fitroh.
KPK dikabarkan membawa sejumlah barang bukti, termasuk kendaraan bermotor, sebagai bagian dari bukti materiil yang terkait dengan dugaan suap dan pungutan liar dalam penerbitan dokumen keimigrasian. Operasi ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah gelombang pembersihan birokrasi pasca-pencopotan pejabat tinggi di sejumlah instansi pemerintah.
Kedua operasi ini tidak terpisah dari dinamika reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintahan Prabowo Subianto. Pencopotan tiga pimpinan BGN yang diduga terlibat dalam praktik korupsi anggaran gizi nasional, ditambah OTT di imigrasi, menunjukkan sinyal tegas dari lembaga penegak hukum untuk menindak tegas korupsi di level operasional maupun strategis.
Publik menanti hasil investigasi lebih lanjut. Namun satu hal sudah jelas: pemberantasan korupsi kini tidak lagi hanya menjadi retorika, tapi menjadi aksi nyata yang berjalan paralel di dua sektor vital—kesehatan masyarakat dan keamanan negara.
