Sumbawanews.com,- Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah merencanakan perjalanan keliling Nusantara, menyambangi berbagai daerah atas undangan masyarakat. Namun, sikap Partai PDI Perjuangan menyampaikan catatan tajam: langkah ini bukanlah momen elektoral, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral atas kebijakan yang diterapkan selama dua periode kepemimpinannya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, turun ke lapangan seharusnya menjadi wujud akuntabilitas pemimpin, bukan strategi memperkuat citra atau meraih simpati menjelang pemilu. “Ini bukan soal popularitas. Ini soal pertanyaan besar yang akan diajukan rakyat: apa yang sudah dilakukan, dan apa yang ditinggalkan?” ujar Hasto di Lentang Agung, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2026).
Hasto mengingatkan, sejumlah kebijakan besar di era Jokowi—mulai dari belanja bansos yang mencapai lebih dari 13 miliar dolar AS, proyek infrastruktur yang dinilai minim multiplier effect, hingga pemindahan ibu kota dan kebijakan hilirisasi—telah menimbulkan dampak sistemik. Menurutnya, sebagian dari kebijakan itu justru lebih menguntungkan kelompok oligarki ketimbang memberdayakan struktur ekonomi rakyat.
“Anggaran yang seharusnya untuk penguatan kapasitas negara, justru sering dipakai untuk kepentingan jangka pendek. Dan sekarang, pemerintah baru harus menanggung beban akibat keputusan masa lalu,” katanya, merujuk pada tekanan fiskal yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Hasto menekankan, rakyat tidak akan lupa. Kritik terhadap melemahnya sistem hukum, konsolidasi kekuasaan, dan degradasi demokrasi akan terus bergema. “Jadi, ketika Presiden turun ke daerah, jangan dianggap sebagai silaturahmi biasa. Ini adalah kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab secara transparan.”
Pernyataan ini muncul di tengah respons beragam dari partai politik lain. PSI, misalnya, menyebut kritik PDIP bersifat “miring”, sementara sejumlah tokoh partai mengaitkan perjalanan Jokowi dengan upaya menetralisir isu ijazah. Namun, Hasto menegaskan, PDIP tidak sedang menyerang pribadi, melainkan menuntut kejujuran struktural.
Jokowi sendiri, dalam pernyataan terpisah, menegaskan bahwa perjalanannya murni sebagai respons atas undangan dari masyarakat. “Saya sudah sehat, dan saya akan datangi semua undangan. Ini juga untuk memberi motivasi,” katanya di Sumber, Banjarsari, pada 25 Mei lalu.
Namun, bagi PDIP, motivasi bukanlah satu-satunya ukuran. Di mata Hasto, kepemimpinan yang sejati diukur dari keberanian mengakui kekeliruan, bukan hanya dari keramahan saat bertemu warga.
Dengan demikian, perjalanan Jokowi bukan sekadar kunjungan kerja atau silaturahmi—ia menjadi ujian moral: apakah seorang pemimpin mampu kembali ke panggung rakyat bukan untuk meminta dukung, tapi untuk meminta maaf atas yang belum sempurna?
