Sumbawanews.com,- Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya, menyusul rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Dalam pidatonya usai Upacara Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Hasto menegaskan bahwa kehadiran Jokowi di tengah masyarakat bukan sekadar aktivitas elektoral, tetapi harus diartikan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap dampak kebijakan yang ditinggalkan.
“Turun ke bawah bukan soal kampanye, tapi soal pertanggungjawaban seorang pemimpin,” tegas Hasto. Ia menyoroti sejumlah kebijakan era Jokowi yang dinilainya meninggalkan beban berat bagi pemerintahan saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, krisis fiskal yang kini dihadapi negara—mulai dari utang yang terus menumpuk hingga belanja sosial yang tidak berdampak struktural—adalah warisan dari periode sebelumnya.
Hasto menyebut anggaran bantuan sosial selama masa pemerintahan Jokowi mencapai lebih dari 13 miliar dolar AS, yang menurut pengamat politik luar negeri digunakan untuk mempertahankan basis elektoral. Ia juga mengkritik proyek infrastruktur besar seperti pemindahan ibu kota dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam, yang dinilainya lebih menguntungkan kelompok oligarki daripada memberikan multiplier effect bagi perekonomian rakyat.
“Kebijakan-kebijakan itu tidak hanya membebani anggaran, tapi juga merusak sistem hukum, politik, dan demokrasi kita,” ujar Hasto. Ia memperingatkan bahwa masyarakat akan mulai menggugat keputusan-keputusan strategis yang diambil dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang berdampak pada kesenjangan ekonomi dan kepercayaan terhadap institusi negara.
Rencana Jokowi untuk keliling daerah, yang dikonfirmasi sendiri oleh mantan presiden di kediamannya di Solo pada 24 Mei 2026, disebut akan mencakup kunjungan ke Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Ketua DPP PSI Bestari Barus menambahkan, sejumlah pertemuan dengan pengurus dan relawan partai juga direncanakan dalam rangkaian kunjungan tersebut.
Namun, bagi Hasto, konteks kunjungan itu tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral. “Jika ada yang mengatakan ini hanya silaturahmi, maka kita harus bertanya: silaturahmi untuk apa? Untuk menutupi kegagalan, atau untuk membuka ruang refleksi?” tanyanya.
Kritik Hasto ini muncul di tengah dinamika politik yang semakin memanas menjelang tahun 2029, ketika gelombang evaluasi terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya diperkirakan akan semakin kuat. Sementara itu, pemerintahan Prabowo terus berupaya menangani dampak ekonomi jangka panjang, termasuk tekanan utang dan ketidakpercayaan publik terhadap transparansi kebijakan.
Dengan demikian, perjalanan Jokowi ke daerah-daerah bukan lagi sekadar agenda pribadi. Ia menjadi simbol yang memicu debat nasional: apakah kunjungan itu bentuk rekonsiliasi, atau justru penghindaran dari pertanggungjawaban?
