Sumbawanews.com,- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah bukanlah bentuk safari politik, melainkan respons terhadap undangan resmi dari masyarakat dan organisasi lokal. Wakil Ketua Umum DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, menjelaskan bahwa Presiden Jokowi, yang kini dalam kondisi kesehatan prima, secara konsisten menanggapi permintaan untuk hadir di berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan di tingkat akar rumput.
“Ini bukan safari politik. Ini adalah bentuk keterlibatan langsung seorang pemimpin yang memenuhi undangan dari rakyat—baik dari komunitas, organisasi masyarakat, maupun partai politik yang mengundangnya secara resmi,” ujar Isyana usai menghadiri acara santunan anak yatim dan dhuafa di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (16/6).
Kunjungan yang disebut-sebut akan dimulai di Lampung pada 26–28 Juni 2026, menurut keterangan dari Ketua Umum Relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN), Relly Reagen, telah melalui proses perizinan yang matang. “Persiapan teknis dan administratif sudah hampir selesai—sekitar 80 persen. Semua izin lokasi, keamanan, dan logistik sudah dipastikan siap,” kata Relly usai bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Senin (15/6).
Meski sejumlah pihak menyebut rangkaian kunjungan itu sebagai langkah politik menjelang masa depan, PSI menolak narasi semacam itu. Menurut Isyana, Jokowi tidak pernah menyatakan niat untuk bergabung atau memimpin partai mana pun, meskipun spekulasi tentang kemungkinannya terus menguat. “Kita tunggu saja siapnya. Tidak perlu terburu-buru menafsirkan gerak langkah beliau,” ucapnya, menanggapi isu yang menyebut Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.
Kunjungan ke Lampung, yang rencananya mencakup sejumlah kabupaten dan kota, akan diisi dengan kegiatan temu masyarakat, penyerahan bantuan sosial, dan dialog langsung dengan pelaku usaha kecil serta kelompok masyarakat terdampak. Ini sejalan dengan pola yang telah lama dikenal dari gaya kepemimpinan Jokowi: hadir di tengah rakyat, bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi sebagai sosok yang tetap merasa bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dengan demikian, meski politik menjadi latar belakang narasi publik, PSI berkeras bahwa yang terjadi adalah proses kemanusiaan—bukan strategi elektoral. Masyarakat yang mengundang, bukan partai yang mengatur. Dan Jokowi, dalam setiap langkahnya, memilih untuk menjawab.
