Sumbawanews.com,- Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menyerukan agar perdebatan sengit seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dihentikan. Menurutnya, inisiatif yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi sebuah langkah strategis yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian lokal.
“Saya kira MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu. Itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki,” ujar Luhut usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Pernyataan itu disampaikan Luhut sebagai respons atas berbagai kritik dan dugaan penyimpangan yang belakangan muncul terkait pelaksanaan MBG, termasuk kasus korupsi yang melibatkan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, ia menekankan bahwa keberadaan program ini tidak boleh dicela hanya karena ada kelemahan dalam implementasinya.
Dukungan Luhut didasarkan pada hasil survei independen yang dilakukan DEN di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Survei itu menemukan dampak positif yang signifikan, terutama dalam pemberdayaan ekonomi mikro.
“Kami menemukan 86,9 persen SPPG memiliki minimal satu pemasok UMKM lokal. Rata-rata, setiap dapur MBG menggandeng tiga pelaku usaha kecil dari lingkungan sekitar,” jelas Sekretaris DEN, Septian Hario Seto, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Lebih jauh, Seto memaparkan bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi dapur. Ini berarti program tersebut tidak hanya memastikan anak-anak mendapat makanan bergizi, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi berbasis lokal—bukan mengandalkan supplier besar dari luar daerah.
Dampak sosialnya pun tak kalah menonjol. Hampir 99 persen tenaga kerja yang dipekerjakan di dapur MBG adalah warga sekitar, dari juru masak hingga petugas distribusi. “Ini bukan sekadar program pangan, tapi program penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” tambah Seto.
Luhut menegaskan, keberhasilan MBG bukan terletak pada kesempurnaan administrasi, melainkan pada kemampuannya menyentuh akar masalah: kelaparan, gizi buruk, dan ketimpangan ekonomi. “Kita tidak bisa menolak sesuatu yang memberi makan, memberi kerja, dan memberi harapan hanya karena ada yang salah di kantor pusat,” katanya.
Ia menekankan bahwa perbaikan sistem harus dilakukan secara profesional—bukan dengan menghentikan program. “Kritik itu sehat. Tapi jangan sampai kritik itu jadi alat untuk menghancurkan sesuatu yang sudah bekerja untuk rakyat.”
Dengan demikian, Luhut menyerukan persatuan di antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil: fokuslah pada perbaikan, bukan pada penghancuran. MBG, menurutnya, bukanlah barang yang bisa dipilih atau ditolak—ia adalah kebutuhan. Dan seperti semua kebutuhan, ia harus diperbaiki, bukan dibuang.
