Sumbawanews.com,- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pasokan gas industri untuk kawasan Jawa Barat, Banten, dan Jakarta kini bergantung pada Liquefied Natural Gas (LNG) yang diangkut dari wilayah timur Indonesia, menyusutnya produksi gas pipa domestik. Kebijakan ini diambil sebagai respons darurat terhadap penurunan *lifting* gas alam yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan energi bagi industri di Pulau Jawa.
Dalam peresmian Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, pada Kamis (26/6/2026), Bahlil menjelaskan bahwa kekurangan pasokan gas pipa di wilayah barat tidak bisa diabaikan. “Karena terjadi penurunan *lifting*, kemudian kekurangannya itu diisi dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan,” ujarnya. Dengan demikian, energi yang sebelumnya mengalir lewat pipa bawah tanah kini harus diangkut dalam bentuk cair melalui kapal tanker, dengan konsekuensi biaya logistik dan penyesuaian harga yang lebih tinggi.
Akibat pergeseran sumber ini, harga gas industri di Jabar, Banten, Bekasi, dan Jakarta mengalami kenaikan signifikan, sementara wilayah Jawa Timur masih relatif stabil. “Itu yang membuat harga ada penyesuaian,” tegas Bahlil. Meski demikian, ia menjamin tidak ada pemotongan kuota ekspor LNG pada semester II 2026, meskipun pada 2025 pemerintah sempat memangkas ekspor demi memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. “Aman, aman semuanya. Untuk ekspor LNG nggak ada yang dipotong,” katanya.
Kenaikan harga gas ini memicu kekhawatiran di sektor padat karya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi laporan dari Ketua Umum KSPSI Andi Gani Nena Wea bahwa lebih dari 50 ribu pekerja di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi berisiko mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam waktu 7–10 hari ke depan jika tidak ada solusi segera. “Saya sudah janji bertemu Dirut Pertamina besok untuk mencari jalan keluar. Ini soal nasib 55 ribu karyawan,” ujar Dasco, menekankan urgensi intervensi pemerintah.
Kondisi ini menggarisbawahi ketegangan antara kebutuhan energi industri dalam negeri dan keterbatasan infrastruktur produksi gas alam. Pemerintah kini berada di persimpangan: mempertahankan daya saing industri nasional tanpa mengorbankan komitmen ekspor, sekaligus memastikan stabilitas sosial di kawasan industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa.
Bahlil menegaskan, pemerintah terus mendorong pengembangan infrastruktur LNG dan diversifikasi sumber energi, termasuk mempercepat pembangunan terminal regasifikasi dan jaringan distribusi baru. Namun, untuk jangka pendek, pengiriman LNG dari timur ke barat akan tetap menjadi solusi utama—sebuah bukti nyata bahwa Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang tersebar luas, kini harus mengelola energinya bukan hanya sebagai sumber daya, tapi sebagai jaringan logistik nasional yang kompleks.
