Sumbawanews.com,- Pemerintah mengakui bahwa pemulihan infrastruktur di sejumlah wilayah Sumatera akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 belum sepenuhnya tuntas. Lebih dari tujuh bulan setelah banjir dan longsor melanda, jalan, jembatan, permukiman, hingga fasilitas kesehatan masih mengalami kerusakan berkelanjutan, menghambat mobilitas dan akses layanan dasar bagi masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kerusakan paling parah terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. “Yang paling terdampak itu jalan, jembatan, rumah-rumah, kemudian infrastruktur lainnya,” ujarnya saat menyerahkan bantuan alat kesehatan di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi rumah sakit, sementara penguatan puskesmas dilakukan secara bertahap.
Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tiga jembatan penghubung Desa Sibio-Bio dan Muara Sibuntuon masih rusak, memaksa warga menyeberangi Sungai Muara dengan cara tradisional—mengangkut motor dan barang-barang melalui perahu. Di Aceh Timur, Puskesmas Lokop di wilayah pedalaman masih membutuhkan pembangunan ulang untuk bisa melayani pasien rawat inap secara optimal. Meski layanan kesehatan di sejumlah puskesmas telah kembali berjalan, keterbatasan peralatan dan fasilitas membuat kualitas pelayanan belum kembali seperti semula.
Kementerian Kesehatan menerima bantuan senilai Rp1,5 miliar dari gerakan sosial Care for Sumut Running, yang digagas pemuda setempat. Peralatan yang disalurkan mencakup tempat tidur pasien, alat sterilisasi, tensimeter digital, hingga dental unit, dan akan didistribusikan ke delapan kabupaten/kota terdampak: Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Agam.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, Rijalul Fikri, menekankan bahwa pemulihan bukan sekadar memperbaiki bangunan, tapi membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik. “Puskesmas sudah beroperasi, tapi butuh penguatan jangka panjang,” katanya.
Donatur, Bara Hasibuan, menambahkan, dana hasil penggalangan tidak hanya digunakan untuk kesehatan, tetapi juga akan dialokasikan untuk sektor pendidikan dan penyediaan air bersih. “Ini bukan sekadar bantuan darurat. Ini adalah investasi untuk ketahanan masyarakat jangka panjang,” ujarnya.
Kondisi ini menggarisbawahi bahwa bencana alam tidak berakhir saat masa tanggap darurat berlalu. Rehabilitasi infrastruktur yang terhenti atau tidak merata justru menjadi tantangan tersembunyi yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Pemerintah pun diharapkan tidak hanya fokus pada proyek fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam setiap tahap pemulihan.
