Sumbawanews.com,- Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi) membantah tudingan bahwa organisasinya menolak penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. Dalam pernyataan resmi, Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, menekankan bahwa yang menjadi persoalan bukan kebijakan libur itu sendiri, melainkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa konsultasi dengan mitra pelaksana di lapangan.
“Kami tidak menolak libur. Kami menolak keputusan sepihak,” tegas Alven saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026). Menurutnya, Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian operasional dapur MBG selama libur sekolah dinilai bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 tahun 2025 dan Perjanjian Kerja Sama yang telah menjadi dasar pelaksanaan program sejak awal.
Ia menjelaskan, puluhan mitra yang mengelola dapur MBG di berbagai daerah—mulai dari yayasan sosial hingga penyedia bahan pangan—merasa dikesampingkan dalam proses perencanaan. “Mereka bukan sekadar pelaksana teknis. Mereka adalah ujung tombak yang mengerti kebutuhan nyata di lapangan. Keputusan yang mengubah pola distribusi tanpa dialog justru berisiko mengganggu kelangsungan program,” ujarnya.
Gapembi menilai, tata kelola pemerintahan yang baik harus berlandaskan prinsip transparansi, konsistensi regulasi, dan partisipasi aktif pemangku kepentingan. Kebijakan yang muncul mendadak, tanpa sosialisasi atau penjelasan teknis, berpotensi menciptakan kebingungan di tingkat operasional, bahkan memicu sengketa hukum yang sebenarnya bisa dihindari.
Meski demikian, Gapembi menegaskan komitmennya terhadap kelanjutan MBG sebagai program strategis nasional dalam upaya menurunkan angka stunting. Alven mengapresiasi inisiatif BGN dalam memperkuat MBG 3B—layanan yang secara khusus menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia enam bulan ke atas—sebagai langkah tepat yang mengarah pada sasaran yang lebih akurat.
“MBG 3B menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menargetkan kelompok paling rentan. Tapi, keberhasilannya tidak bisa hanya bergantung pada regulasi tingkat pusat. Ia harus dibangun bersama mitra yang menghadapi realitas di lapangan setiap hari,” ujar Alven.
Oleh karena itu, Gapembi mendesak BGN untuk segera membuka ruang dialog formal dengan seluruh pemangku kepentingan—termasuk penyedia makanan, organisasi masyarakat, dan dinas kesehatan daerah—sebelum menerbitkan kebijakan baru yang berdampak luas. “Mitra bukan pihak yang harus menerima keputusan. Mereka adalah bagian dari ekosistem program. Tanpa keterlibatan mereka, kebijakan akan menjadi kertas yang tidak bernyawa,” tegasnya.
Dengan klarifikasi ini, Gapembi berharap publik memahami bahwa sikap organisasinya bukanlah penolakan terhadap libur MBG, melainkan seruan untuk membangun tata kelola yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberlanjutan. “Kami ingin program ini berjalan tanpa henti—bukan karena paksaan, tapi karena konsensus dan kepercayaan bersama.”
