Sumbawanews.com,- Duka mendalam menyelimuti Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah empat peserta meninggal dunia dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang berlangsung sepanjang Juni 2026. Keempat korban—Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan—gugur dalam berbagai lokasi pelatihan, dari Yogyakarta hingga Baturaja, akibat kondisi medis yang memburuk di tengah intensitas latihan militer.
Novia, peserta dari Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP), meninggal akibat komplikasi tuberkulosis di Jakarta pada 23 Juni. Dua hari berselang, Anisa wafat di Balikpapan karena sengatan panas akut selama latihan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman. Sementara itu, Yonanda mengalami henti jantung mendadak di Puslatpur Kodiklatad Baturaja. Yang terbaru, Rifki, peserta dari Satdik Yon Parako 465, meninggal pada 26 Juni pukul 00.28 WIB di RSAU dr. Esnawan Antariksa, Jakarta, setelah mengalami sesak napas akut saat latihan.
Kementerian Pertahanan langsung merespons dengan komitmen evaluasi menyeluruh. Brigjen TNI Rico Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan, menegaskan bahwa pemerintah akan merevisi seluruh prosedur kesehatan, mulai dari seleksi awal hingga pengawasan medis selama pelatihan. “Kami tidak akan tinggal diam. Evaluasi ini mencakup penguatan skrining kesehatan, deteksi dini, peningkatan tenaga medis di lapangan, hingga protokol penanganan darurat,” ujarnya.
Namun, respons dari Istana Kepresidenan justru lebih hati-hati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada indikasi kelalaian sistemik. “Kejadian ini terjadi pada hari-hari awal pelatihan. Kami menyampaikan duka yang mendalam, tapi jangan terburu-buru menyalahkan struktur latihan,” katanya. Senada, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, mantan Kasad, membela konsep pelatihan semimiliter sebagai sarana membangun disiplin dan jiwa korsa. “Latihan SPPI jauh lebih ringan dibandingkan militer reguler. Kematian kemungkinan besar terkait kondisi medis bawaan, bukan beban fisik,” ujarnya.
Namun, realitas di lapangan bertentangan dengan pernyataan itu. Letkol (Mar) Agus Mutaqin, Komandan Batalyon Latihan SPPI di Brigif 1 Marinir Cilandak, mengakui bahwa sanksi fisik seperti push-up dan hukuman kolektif—misalnya tidak diperbolehkan makan—masih diterapkan ketat. “Kami ingin membentuk mental tertib. Jika terlambat apel, mereka harus bayar dengan push-up. Ini bagian dari disiplin,” katanya.
Kritik tajam pun datang dari DPR. Anggota Komisi I Ahmad Iman Sukri menilai pelatihan militer yang berlebihan tidak relevan dengan tugas utama peserta SPPI: mengelola koperasi desa. “Manajer koperasi butuh kompetensi manajemen, akuntansi, dan kepemimpinan, bukan ketahanan fisik di medan tempur. Latihan militer cukup untuk menanamkan disiplin, bukan menguji batas tubuh manusia,” tegasnya.
Empat nyawa muda yang gugur bukan sekadar angka. Mereka adalah sarjana yang dipilih untuk membangun ekonomi pedesaan—bukan prajurit yang dilatih untuk bertahan di medan perang. Di tengah janji evaluasi pemerintah dan pembelaan Istana, pertanyaan besar kini menggantung: apakah Indonesia siap mengorbankan nyawa generasi muda demi simbolisme disiplin yang tak lagi relevan?
