Sumbawanews.com,- Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan tidak memiliki satuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di mana pun, termasuk di pesantren yang sempat diusulkan sebagai lokasi pelaksanaan. Kabar yang beredar bahwa ia memiliki “titik dapur” melalui eks Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, ia sebut sebagai salah paham yang berawal dari peran mediatornya beberapa bulan lalu.
Dudung menjelaskan, ia hanya mempertemukan sejumlah pengurus pesantren dengan Dadan Hindayana atas permintaan langsung dari para pimpinan pesantren yang ingin mendaftar sebagai penerima manfaat program MBG. Pesantren-pesantren tersebut, menurutnya, memiliki jumlah santri besar—ada yang mencapai 4.000 hingga 5.000 orang—dan secara administratif sudah siap mengikuti prosedur program.
“Saya hanya menyampaikan informasi bahwa ada pesantren yang siap. Saya tidak terlibat lebih jauh,” ujar Dudung dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). Ia menambahkan, setelah perkenalan dilakukan, ia langsung menyerahkan koordinasi lanjutan kepada stafnya, Arif Nurrachman, agar proses berjalan sesuai mekanisme teknis di Kementerian Kesehatan.
Dudung mengaku sempat mengecek perkembangan usulan itu beberapa pekan lalu. Hasilnya, proses pengajuan belum rampung, dan pembangunan dapur pun belum dimulai. “Sampai sekarang, belum ada realisasi. Tidak ada bangunan, tidak ada operasional,” tegasnya.
Ia mengakui, karena menjadi penghubung awal, muncul asumsi di masyarakat bahwa dapur MBG itu adalah miliknya. Namun, ia menolak tegas anggapan itu. “Kalau saya punya dapur, silakan cek. Saya kasih hadiah. Tapi nggak ada—sama sekali tidak ada,” ujarnya dengan nada tegas, disertai senyum kecil yang mengandung kekesalan halus.
Dudung menekankan, perannya hanya bersifat administratif dan sosial: membuka pintu komunikasi antara pihak pesantren dan pemerintah. Ia tidak pernah mengambil alih proses pengelolaan, pendanaan, maupun pelaksanaan program. Semua tahapan, menurutnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional.
Pernyataannya ini muncul di tengah gencarnya isu yang menyebut adanya “jaringan dapur MBG” di bawah kendali pejabat tertentu. Dudung berharap, masyarakat tidak salah menafsirkan peran mediator sebagai kepemilikan. “Saya bukan pengelola program. Saya hanya orang yang percaya, kalau pesantren bisa jadi garda terdepan pemberdayaan gizi anak-anak bangsa,” katanya.
