Sumbawanews.com,- Ouagadougou — Pemerintah Burkina Faso resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis, sebuah keputusan yang menandai puncak ketegangan berkepanjangan antara negara Afrika Barat itu dan mantan kekuasaan kolonialnya. Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung melalui siaran televisi nasional pada Jumat, 26 Juni 2026, dan berlaku sejak hari yang sama.
Dalam pernyataan resmi, Kementerian Komunikasi Burkina Faso menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah “penilaian menyeluruh” terhadap dinamika hubungan bilateral yang dinilai telah gagal memenuhi prinsip dasar kedaulatan, saling menghormati, dan non-intervensi dalam urusan domestik. Menteri Komunikasi Gilbert Ouedraogo menegaskan bahwa kondisi yang diperlukan untuk membangun kerja sama yang sehat — terutama kepercayaan timbal balik dan penghormatan terhadap integritas nasional — telah lama hilang.
Ouedraogo menuduh Prancis secara aktif mendukung “jaringan subversif” dan kelompok bersenjata yang dianggap sebagai teroris, serta terlibat dalam upaya mengganggu stabilitas internal Burkina Faso. Tuduhan ini merujuk pada krisis keamanan berkelanjutan di negara itu, di mana puluhan ribu warga tewas dan jutaan lainnya mengungsi selama lebih dari sepuluh tahun akibat serangan kelompok ekstremis yang berasal dari Mali dan menyebar ke wilayah Sahel.
Langkah ini tidak datang secara tiba-tiba. Sejak kudeta militer pada 2022 yang menggulingkan pemerintah sipil, pemerintah junta di bawah kepemimpinan Kapten Ibrahim Traoré telah secara bertahap melepaskan diri dari pengaruh Prancis — mulai dari menolak keberadaan pasukan militer Prancis, menghentikan kerja sama keamanan, hingga memperkuat aliansi dengan negara-negara non-Barat seperti Rusia dan Turki.
Prancis, yang selama puluhan tahun menjadi penjaga keamanan utama di wilayah Sahel melalui operasi militer seperti Operation Barkhane, belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan ini. Namun, sebelumnya pihak Paris telah membantah tudingan bahwa mereka terlibat dalam aktivitas subversif atau mendukung kelompok radikal.
Dengan putusan ini, Burkina Faso menjadi negara Afrika keempat dalam dua tahun terakhir yang secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Prancis — menyusul Mali dan Niger — dalam tren yang semakin jelas: penolakan terhadap apa yang disebut “neo-kolonialisme” dan dorongan menuju otonomi strategis di tengah krisis keamanan regional yang semakin kompleks.
Kebijakan ini juga menggarisbawahi pergeseran geopolitik yang tak terelakkan di Afrika Barat, di mana kekuatan tradisional seperti Prancis kehilangan pengaruhnya, sementara kekuatan baru mulai mengisi ruang yang ditinggalkan — bukan hanya dalam hal militer, tetapi juga diplomasi, ekonomi, dan ideologi.
