Sumbawanews.com,- Presiden Donald Trump memprotes keras keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang menyetujui resolusi membatasi kewenangannya dalam operasi militer di Iran. Dalam pernyataan di platform Truth Social, Trump menyebut langkah itu “tidak patriotik” dan mengganggu upaya negosiasi damai yang sedang berlangsung dengan Republik Islam Iran.
Pemungutan suara di DPR pada Rabu (3/6) berakhir dengan hasil tipis 215 suara mendukung versus 208 menolak—dengan empat anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat dalam mendukung resolusi tersebut. Ini merupakan pertama kalinya DPR yang dikendalikan Partai Republik, partai yang dipimpin Trump, mengambil tindakan formal untuk membatasi kekuasaan eksekutif dalam konflik bersenjata di Iran.
Trump mengecam empat rekan separtainya yang memberikan suara mendukung resolusi itu sebagai “grandstanders”—mereka yang lebih mementingkan citra politik daripada kepentingan nasional. “Mereka tahu di mana posisi negosiasi kita. Siapa yang akan melakukan hal ini di tengah upaya terakhir untuk mengakhiri perang?” tanyanya, merujuk pada pembicaraan diplomatik yang sedang berjalan.
Langkah DPR ini didasarkan pada Undang-Undang Kekuasaan Perang 1973, yang mensyaratkan presiden memperoleh persetujuan Kongres dalam waktu 60 hari setelah meluncurkan operasi militer. Menurut Partai Demokrat, batas waktu itu telah kedaluwarsa beberapa minggu lalu, sehingga keberlanjutan operasi militer AS di Iran kini dianggap melanggar konstitusi.
“Mereka lebih memilih negara kita gagal daripada memberi saya kemenangan lagi,” keluh Trump, yang menilai tindakan DPR sebagai upaya politis untuk melemahkan keberhasilan diplomasi luar negerinya.
Resolusi tersebut kini berpindah ke Senat, di mana kemungkinan disahkannya masih dipertanyakan mengingat mayoritas Senat juga dikuasai Partai Republik. Namun, keputusan DPR telah menandai momen bersejarah: pertama kalinya lembaga legislatif, meski di bawah kendali partai yang sama dengan presiden, secara terbuka berusaha membatasi otoritas militer presiden dalam konflik Timur Tengah.
Krisis ini memperdalam ketegangan antara cabang eksekutif dan legislatif di Washington, sekaligus memperlihatkan retakan yang semakin dalam di dalam Partai Republik sendiri—di tengah tekanan global atas kemungkinan meletusnya perang skala besar di Timur Tengah.
