Sumbawanews.com,- Masyarakat Swiss hari ini memulai referendum bersejarah untuk menentukan apakah populasi negara itu harus dibatasi maksimal 10 juta jiwa pada tahun 2050—sebuah usulan yang bisa mengubah arah kebijakan imigrasi, ekonomi, dan hubungan dengan Uni Eropa.
Usulan ini digagas oleh Partai Rakyat Swiss (SVP), partai sayap kanan yang khawatir tekanan demografis akan membebani infrastruktur publik, perumahan, dan layanan sosial. Menurut proyeksi resmi, jumlah penduduk Swiss yang kini telah melewati 9 juta jiwa diperkirakan akan menyentuh angka 10 juta pada awal dekade 2040-an, jauh lebih cepat dari perkiraan awal.
Referendum ini disebut sebagai yang pertama di dunia: negara maju yang secara konstitusional berencana membatasi jumlah penduduknya. Meski tidak secara langsung melarang imigrasi, aturan ini akan mewajibkan pemerintah mengambil langkah tegas jika batas itu terlampaui—termasuk kemungkinan menghentikan perjanjian pergerakan bebas tenaga kerja dengan Uni Eropa, yang selama ini menyediakan sebagian besar tenaga kerja asing di sektor kesehatan, teknologi, dan jasa.
Kekhawatiran ini bukan hanya milik kelompok konservatif. Para ahli seperti Patrick Leisibach dari lembaga think-tank Avenir Suisse mengatakan, tekanan terhadap layanan publik kini dirasakan bahkan oleh kalangan progresif. “Dulu, anti-imigrasi adalah isu sayap kanan. Sekarang, banyak yang dari sayap kiri juga merasa sistem sudah tidak mampu menampung pertumbuhan penduduk yang tak terkendali,” ujarnya.
Di Zurich, Helen Gulea, seorang penjahit asal Kenya yang telah tinggal selama 30 tahun, memberikan suara mendukung pembatasan. “Jika kita terus menerima lebih banyak orang tanpa perencanaan, kota ini akan runtuh. Saya cinta Swiss, tapi saya juga ingin keberlanjutan,” katanya.
Namun, opini publik tampak terpecah. Survei terbaru menunjukkan mayoritas warga masih menentang usulan ini, berbeda dengan hasil jajak pendapat beberapa bulan lalu yang cenderung mendukung. Ini mencerminkan ketegangan antara nilai kemanusiaan dan kebutuhan praktis dalam masyarakat yang sangat bergantung pada tenaga kerja asing.
Pada 2014, Swiss pernah meloloskan inisiatif serupa yang membatasi imigrasi dari Uni Eropa—meski kemudian dampaknya dilemahkan dalam proses legislatif. Kali ini, para pendukung seperti Heinz Taennler, politisi SVP dari kanton Zug, menegaskan tujuan mereka bukan menghentikan kebebasan bergerak, tapi memberi sinyal kuat kepada pemerintah: “Satu juta orang lagi masih boleh datang. Tapi pemerintah harus bertindak sebelum terlambat.”
Hasil pemungutan suara diperkirakan mulai dirilis pada pukul 17.00 WIB, setelah pemungutan suara ditutup pukul 12.00 waktu setempat. Jika disetujui, keputusan ini akan menjadi preseden global—mengubah Swiss dari negara yang dikenal terbuka menjadi salah satu yang paling ketat dalam mengatur batas populasi.
Di tengah gelombang nasionalisme di Eropa dan kekhawatiran akan perubahan iklim yang memaksa migrasi, referendum ini bukan hanya soal angka. Ia adalah ujian: seberapa jauh sebuah masyarakat maju bersedia mengorbankan kebebasan demi stabilitas.
