Sumbawanews.com,- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh level Rp18.000 pada Kamis (4/6), mencatatkan titik terendah sepanjang sejarah ekonomi Indonesia. Fenomena ini tak hanya menjadi sorotan domestik, tetapi juga memicu kekhawatiran mendalam dari sejumlah media internasional yang menilai pelemahan mata uang ini bukan sekadar gejala jangka pendek, melainkan tanda sistemik yang mengancam stabilitas makroekonomi.
Al Jazeera dari Qatar menggambarkan situasi ini sebagai “krisis psikologis” yang dipicu oleh tekanan global, khususnya perang di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi. Meski Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya minyak dan gas, ketergantungan pada impor energi bersih—terutama untuk sektor industri dan transportasi—telah membebani neraca perdagangan. Akibatnya, arus keluar modal (capital outflow) semakin deras, memperdalam tekanan pada rupiah.
Di Hong Kong, Asia Times menyebut kegagalan kebijakan sebagai akar masalah. Laporan berjudul “Indonesia’s rupiah rout is not just about the dollar” menyoroti ketidakpastian dan keterlambatan respons dari Bank Indonesia (BI) dan pemerintah. Menurut analisis mereka, upaya BI untuk menstabilkan rupiah melalui instrumen non-suku bunga—seperti intervensi valas dan operasi pasar terbuka—tidak cukup efektif. “Keruntuhan rupiah kini bukan lagi cerminan fundamental ekonomi, melainkan hasil dari kepanikan pasar, pelarian modal besar-besaran, dan kelangkaan likuiditas dolar di pasar spot domestik,” tulis laporan itu.
Asia Times juga menyoroti kepuasan berlebihan BI terhadap inflasi yang relatif rendah—2,42 persen pada April 2026—sebagai alasan untuk tidak bertindak tegas. Padahal, inflasi yang terkendali tidak bisa mengimbangi ketidakseimbangan struktural di sektor eksternal. “Mereka terlalu terpaku pada indikator domestik, sementara tekanan eksternal mengganas,” kritik media tersebut.
Sementara itu, The Straits Times dari Singapura memperkuat narasi ini dengan menunjukkan korelasi antara pelemahan rupiah dan anjloknya saham-saham Indonesia di bursa. Kekhawatiran investor, menurut laporan itu, tidak hanya datang dari harga minyak yang tetap tinggi, tetapi juga dari sinyal kebijakan pemerintah yang dianggap memperburuk ketidakpastian. Pengumuman Presiden Prabowo Subianto tentang rencana pengendalian langsung ekspor komoditas strategis—seperti nikel, batu bara, dan minyak sawit—dianggap sebagai langkah proteksionis yang justru menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku pasar global.
Kombinasi antara tekanan eksternal akibat konflik geopolitik, kebijakan fiskal yang tidak koheren, dan respons moneter yang terlalu konservatif telah menciptakan badai sempurna. Rupiah bukan lagi sekadar mata uang yang melemah—ia menjadi indikator awal dari keretakan dalam tata kelola ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia kini dihadapkan pada pilihan: memperkuat kebijakan struktural, atau terus menjadi korban dari gejolak yang tak lagi bisa diabaikan.
