Sumbawanews.com,- Ketua Asosiasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajoub, masih terjebak di Kota Meksiko, menunggu izin masuk Amerika Serikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026—meski telah mendapat undangan resmi dari FIFA. Ia menjadi salah satu dari sejumlah pejabat olahraga global yang visa-nya ditolak atau belum diproses oleh otoritas AS, memicu protes keras atas apa yang disebutnya sebagai “ketidakadilan sistemik” terhadap negara-negara yang sedang berjuang untuk pengakuan kedaulatan.
Dalam wawancara eksklusif dengan *The Associated Press*, Rajoub menegaskan: “Ini bukan soal administrasi biasa. Ini adalah penggunaan kekuasaan politik untuk menghalangi hak dasar para pelaku sepak bola dari seluruh dunia—termasuk mereka yang datang dari wilayah yang terus ditekan.”
Meski tim nasional Palestina gagal lolos ke putaran final, FIFA secara konsisten mengundang ketua federasi dari setiap negara anggota untuk hadir sebagai bagian dari semangat persatuan global yang menjadi inti Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino pernah menegaskan bahwa turnamen ini “terbuka untuk semua”—namun kenyataannya, AS telah menolak visa bagi sejumlah delegasi, termasuk wasit asal Somalia dan fotografer yang mendampingi tim Irak.
Infantino mengakui keterbatasan wewenang FIFA. “Kami bukan penguasa dunia. Kami tidak bisa memerintah pemerintah atau aparat hukum suatu negara,” ujarnya pekan lalu, mengakui bahwa upaya diplomasi telah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil.
Kebijakan visa AS terhadap warga Palestina semakin ketat sejak tahun lalu. Pemerintah Washington memperketat syarat bagi pemegang paspor Palestina—terutama mereka yang pernah bekerja untuk Otoritas Palestina. Bahkan, Presiden Mahmoud Abbas sempat dilarang masuk AS untuk menghadiri Sidang Umum PBB pada September 2025, sebuah langkah yang memperdalam kecurigaan bahwa keputusan ini bersifat politis, bukan semata keamanan.
Rajoub, yang juga tokoh politik senior Palestina, tidak hanya mengecam pembatasan visa, tetapi juga menuntut tindakan tegas dari FIFA terhadap Israel. Ia menuding Israel melanggar aturan FIFA dengan memasukkan tim-tim dari permukiman ilegal di Tepi Barat ke dalam liga domestiknya. Selain itu, ia menyoroti dampak perang di Gaza: 80 persen fasilitas olahraga Palestina hancur, dan sedikitnya 565 pemain tewas akibat konflik.
Puncak ketegangan terjadi bulan lalu, ketika Rajoub menolak berjabat tangan dengan Ketua Federasi Sepak Bola Israel, meski diminta langsung oleh Infantino. “Jabat tangan tidak menyembuhkan luka. Ia hanya menjadi topeng untuk menutupi kejahatan,” tegasnya.
Ia pun membandingkan situasi ini dengan Piala Dunia 2018 di Rusia, di mana semua delegasi—tanpa memandang latar belakang politik—diperbolehkan masuk tanpa hambatan. “Jika sepak bola benar-benar netral, mengapa hanya sebagian yang dihukum?” tanyanya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS belum memberikan komentar resmi mengenai status visa Rajoub. Namun, kegagalan membiarkannya masuk ke AS—di tengah pesta sepak bola global yang dipromosikan sebagai simbol persatuan—mengungkapkan ketegangan yang jauh lebih dalam: di balik setiap visa yang ditolak, ada sebuah pesan yang tak terucapkan. Bahwa di dunia yang mengklaim mencintai olahraga, keadilan tetaplah pilihan, bukan hak.
