Sumbawanews.com,- Upaya Pakistan menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran memicu pertanyaan serius tentang kredibilitasnya sebagai aktor netral di panggung diplomasi global. Analis politik Mirza Ahmad menilai, meski Islamabad berambisi tampil sebagai penengah kunci di kawasan, rekam jejaknya yang penuh inkonsistensi justru mengikis kepercayaan internasional.
“Diplomasi tidak dibangun dari kenyamanan politik, tapi dari konsistensi dan kejujuran,” tegas Mirza. Ia menelusuri sejarah Pakistan sejak kemerdekaannya pada 1947, yang diawali dengan dukungan terhadap kelompok bersenjata yang menyerbu Kashmir—permulaan konflik berdarah yang hingga kini belum terselesaikan. Perjanjian Simla 1972 dan Deklarasi Lahore yang dianggap sebagai fondasi perdamaian dengan India, ternyata runtuh kembali saat perang Kargil meletus pada 1999, membuktikan komitmen damai seringkali hanya sementara.
Krisis 1971 di Pakistan Timur, yang berujung pada pembentukan Bangladesh setelah ratusan ribu warga Bengali tewas dalam operasi militer, juga menjadi catatan kelam. Di era pasca-9/11, Pakistan menerima miliaran dolar bantuan AS untuk memerangi terorisme—namun pada 2011, Osama bin Laden ditemukan tewas di Abbottabad, kota yang berdekatan dengan Akademi Militer Pakistan. “Ini bukan hanya kegagalan intelijen,” kata Mirza. “Ini adalah bukti sistemik ketidakjujuran yang terakar.”
Di dalam negeri, isu hak asasi manusia turut memperburuk citra Pakistan. Hukum penistaan agama yang sering disalahgunakan, kekerasan terhadap minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen, serta kebebasan beragama yang terbatas, membuat negara ini sulit dipercaya sebagai penengah di wilayah yang sangat sensitif secara religius dan geopolitik.
Proliferasi nuklir juga menjadi titik rawan. Pakistan belum pernah menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), sementara jaringan ilmuwan Abdul Qadeer Khan terbukti menjual teknologi nuklir ke Iran, Korea Utara, dan Libya—praktik yang mengancam stabilitas global. Ditambah lagi, sikap Pakistan yang menolak mengakui legitimasi Israel membuatnya semakin sulit dipandang sebagai mediator objektif dalam proses yang melibatkan keamanan Timur Tengah.
Meski Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Panglima Angkatan Darat Asim Munir berusaha membangun narasi Pakistan sebagai kekuatan geopolitik strategis, Mirza menegaskan: relevansi tidak sama dengan kepercayaan. Pakta pertahanan dengan Arab Saudi semakin mengikat Islamabad pada kepentingan regional yang berbeda-beda, bukan pada prinsip netralitas.
“Pakistan bukan aktor netral. Ia adalah negara nuklir dengan agenda strategisnya sendiri,” tegas Mirza. Ia memperingatkan komunitas internasional agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu—menganggap kegunaan taktis sebagai pengganti kepercayaan strategis. Setiap inisiatif diplomatik yang melibatkan Pakistan, terutama terkait Iran, Arab Saudi, atau Israel, harus diawasi ketat, diverifikasi mendalam, dan tidak boleh dianggap sebagai jalan pintas menuju perdamaian.
