Sumbawanews.com,- Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan bahwa krisis di Palestina bukan sekadar konflik regional, melainkan ujian nyata bagi keseriusan komunitas internasional dalam menjunjung prinsip-prinsip Piagam PBB. Pernyataan itu disampaikannya dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB di New York, Selasa (26/5/2026), yang bertema “Mempertahankan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB dan Memperkuat Sistem Internasional Berpusat pada PBB”.
Dalam pidatonya, Sugiono menolak anggapan bahwa Piagam PBB telah kehilangan relevansi. Sebaliknya, ia menilai bahwa akar masalah terletak pada penerapan selektif hukum internasional dan multilateralisme—di mana kekuatan besar sering memilih mengabaikan aturan saat tidak sesuai kepentingan strategisnya. “Kegagalan menegakkan keadilan di Gaza bukan karena hukumnya lemah, tapi karena keberanian untuk menegakkannya lenyap,” ujarnya.
Indonesia, kata Sugiono, tetap berpegang pada solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan damai yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina dan Israel, berdasarkan resolusi PBB yang telah lama diakui. Ia menekankan bahwa pengabaian terhadap resolusi-resolusi tersebut justru memperdalam siklus kekerasan dan melemahkan legitimasi sistem internasional.
Di samping itu, Menlu RI mengungkap keprihatinan atas meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB di berbagai konflik global. “Serangan terhadap penjaga perdamaian adalah serangan terhadap harapan manusia akan tatanan yang beradab,” tegasnya. Ia menyerukan perlindungan mutlak bagi personel PBB yang bertugas di garis depan, sekaligus menuntut akuntabilitas bagi pelaku kekerasan.
Sugiono juga memperingatkan ancaman baru yang muncul dari perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan dan senjata otonom, yang berpotensi mengubah karakter perang modern tanpa batas etis atau hukum. Ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera merumuskan kerangka regulasi global yang mampu mengendalikan risiko ini.
Dalam konteks reformasi PBB, Indonesia kembali menyerukan perluasan keanggotaan Dewan Keamanan agar lebih representatif, transparan, dan mewakili suara negara-negara berkembang. “Dunia tidak butuh hierarki baru. Yang dibutuhkan adalah pembaruan komitmen—kembali pada prinsip kesetaraan, bukan kekuasaan,” ujarnya.
Di sela-sela pertemuan, Sugiono juga menjalani sejumlah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, Argentina, Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba. Topik yang dibahas mencakup kerja sama strategis, stabilitas kawasan, serta koordinasi posisi bersama dalam isu-isu multilateral, termasuk Palestina.
Pidato Sugiono menjadi salah satu suara paling tegas dari Global South dalam forum itu, menegaskan bahwa keadilan tidak bisa ditawar—dan keberlanjutan perdamaian hanya mungkin jika hukum ditegakkan untuk semua, bukan hanya untuk yang kuat.
