Sumbawanews.com,- Rencana mengganti nama kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat yang semula ditujukan untuk menghormati pahlawan perang Doris Miller menjadi nama Presiden Donald Trump memicu protes luas. Kapal yang sedang dibangun awalnya dirancang sebagai pengakuan atas keberanian Miller, seorang juru masak kulit hitam yang bertindak heroik saat serangan Pearl Harbor pada 1941. Namun, laporan dari CNN mengungkap bahwa pihak Angkatan Laut kini sedang membahas perubahan nama tersebut menjadi USS Donald Trump, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya karena belum pernah ada kapal induk AS yang dinamai presiden yang masih menjabat. Kritik tajam datang dari organisasi hak sipil NAACP dan senator Mark Kelly, yang menilai keputusan ini meremehkan pengabdian para prajurit dan mengubah simbol keberanian menjadi alat branding pribadi.
Doris Miller menjadi tokoh sejarah setelah, tanpa pelatihan militer resmi, ia mengoperasikan senapan mesin dan menembak jatuh empat hingga enam pesawat pengebom Jepang selama serangan Pearl Harbor. Ia juga membantu menyelamatkan kapten kapal yang terluka parah. Atas tindakannya, Miller dianugerahi Navy Cross, dan ia tewas pada 1943 ketika kapal tempatnya bertugas, USS Liscome Bay, tenggelam akibat torpedo Jepang. Kisahnya pernah diangkat dalam film *Pearl Harbor* (2001), dan keluarganya telah lama memperjuangkan penghargaan tertinggi militer, Medal of Honor, untuknya.
Presiden NAACP, Derrick Johnson, menyebut rencana ini sebagai “tamparan di wajah” bagi seluruh prajurit yang telah berkorban. Ia menegaskan bahwa jutaan warga kulit hitam telah bertugas demi kebebasan Amerika, meski tak selalu mendapat perlakuan adil di rumah mereka sendiri. “Donald Trump sedang membuat lelucon atas warisan pengabdian militer, dengan memperlakukan layanan negara sebagai peluang untuk branding pribadi,” tegas Johnson. Senator Mark Kelly, pensiunan perwira Angkatan Laut, juga menyoroti bahwa Miller layak diabadikan sebagai simbol keberanian, bukan digantikan oleh nama seorang presiden yang telah berulang kali merendahkan prajurit seperti dirinya.
Angkatan Laut AS menolak berkomentar atas laporan ini, sementara Gedung Putih mengarahkan pertanyaan ke Departemen Pertahanan, yang juga enggan memberikan tanggapan resmi. Belum ada kepastian apakah perubahan nama akan tetap dilanjutkan, namun tekanan publik terus meningkat.
