Sumbawanews.com,- Parlemen Jepang resmi mengesahkan undang-undang pembentukan Dewan Intelijen Nasional, sebuah langkah strategis untuk menyatukan dan memperkuat kapasitas intelijen negara yang selama ini terpecah di berbagai kementerian. Keputusan ini diambil dalam upaya merespons ancaman keamanan yang semakin kompleks, termasuk spionase asing, serangan terorisme, dan pencurian teknologi sensitif yang kerap terjadi di tanah Jepang.
Dewan yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Sanae Takichi ini dirancang sebagai pusat komando terpadu, mengintegrasikan informasi dari kepolisian, Kementerian Pertahanan, hingga Kementerian Luar Negeri—yang sebelumnya beroperasi secara terpisah tanpa koordinasi efektif. Langkah ini dianggap mendesak menyusutkan kritik bahwa sistem intelijen Jepang terlalu longgar, bahkan disebut sebagai “surga bagi mata-mata” oleh sejumlah pakar keamanan internasional.
Ketegangan diplomatik dengan Tiongkok yang memanas sejak November lalu, ketika Takichi menyatakan kemungkinan intervensi Jepang jika Beijing berupaya merebut Taiwan, menjadi pemicu utama percepatan pengesahan undang-undang ini. Dalam sidang parlemen, Takichi menekankan bahwa “keamanan nasional tidak bisa lagi ditangani secara fragmentaris. Kita butuh sistem yang mampu memberikan analisis akurat dan cepat kepada pembuat kebijakan, demi mencegah krisis sebelum terjadi.”
Dengan undang-undang baru, pemerintah Jepang akan memiliki wewenang lebih luas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan berbagi data intelijen lintas instansi. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kekhawatiran. Kelompok hak asasi manusia dan sejumlah anggota parlemen oposisi memperingatkan bahwa otoritas yang terlalu besar bisa membuka celah bagi pelanggaran privasi warga, bahkan risiko penyalahgunaan kekuasaan di bawah nama keamanan nasional.
Pembentukan dewan ini juga menjadi bagian dari transformasi kebijakan keamanan Jepang yang semakin proaktif, menyusul serangkaian insiden terakhir seperti serangan zat misterius di pusat perbelanjaan Ginza dan peningkatan aktivitas militer Tiongkok di sekitar Laut China Timur. Dengan struktur baru ini, Jepang bergerak menjauh dari tradisi pasifnya dalam urusan intelijen, dan memperkenalkan pendekatan yang lebih agresif—dan lebih terkoordinasi—dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik Asia-Pasifik.
